Serasinews.com, PESISIR SELATAN — Pembangunan Jembatan Gantung Limau Gadang–Batu Kunik, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, kini telah rampung dan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat.

Jembatan yang menjadi jalur penghubung bagi warga Limau Gadang dan Batu Kunik tersebut dibangun untuk mengatasi persoalan akses yang sebelumnya terganggu akibat bencana alam beberapa tahun lalu. Selama proses pembangunan berlangsung, pekerjaan juga sempat menghadapi kendala banjir di lokasi.

Kini, kondisi jembatan telah berubah secara signifikan. Jalur yang sebelumnya rusak dan membuat masyarakat harus lebih berhati-hati saat melintas, telah menjadi akses yang lebih baik dan nyaman.

Keberadaan jembatan tersebut juga memangkas waktu tempuh masyarakat yang sebelumnya harus menggunakan jalur alternatif. Selain mempermudah mobilitas warga, jembatan ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, serta pendidikan masyarakat setempat.

Seorang warga yang rutin melintasi kawasan tersebut mengaku bersyukur dengan selesainya pembangunan jembatan.

“Perubahannya sangat terasa. Dulu kami harus berhati-hati dan terkadang memilih jalur yang lebih jauh. Sekarang aksesnya jauh lebih nyaman dan mudah dilalui,” ujarnya.

Jembatan Gantung Limau Gadang–Batu Kunik tersebut merupakan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan informasi pelaksanaan proyek, pembangunan dilakukan melalui kontrak dengan nomor EP-01KCSPV2D4POM22YA4MXC244.

Gina, PPK 2.4 - PJN Wilayah II Sumbar, mengatakan pembangunan Jembatan Gantung Limau Gadang telah selesai. Ia berharap keberadaan infrastruktur tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, jembatan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus menunjang peningkatan aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya. Manfaatnya juga sangat dirasakan anak-anak sekolah yang setiap hari menggunakan jalur tersebut.

Gina mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga kondisi jembatan dengan mematuhi batas beban kendaraan yang telah ditetapkan.

“Jembatan ini memiliki batas tonase kendaraan maksimal 1,5 ton. Kami berharap masyarakat dapat merawat dan menggunakan jembatan sesuai ketentuan agar kondisinya tetap baik dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” jelasnya.

Setelah seluruh tahapan administrasi selesai, Jembatan Gantung Limau Gadang selanjutnya akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk pengelolaan lebih lanjut.

Dengan selesainya pembangunan ini, masyarakat diharapkan semakin mudah menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam menunjang akses pendidikan, perekonomian, dan hubungan antarwilayah di kawasan Lumpo.(**)

SerasiNews.com, PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya Bidang Bina Marga, dilakukan pekerjaan patching atau penambalan pada sejumlah bagian jalan yang mengalami kerusakan di kawasan Jalan Jati, Kota Padang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kondisi jalan tetap layak digunakan serta meminimalkan potensi gangguan dan risiko bagi para pengguna jalan.

 Kerusakan berupa lubang maupun permukaan jalan yang tidak rata dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Melvi Hendri, mengatakan penanganan jalan dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kondisi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan.

Menurutnya, pemeliharaan jalan merupakan salah satu pelayanan dasar yang terus menjadi perhatian Pemko Padang. Selain memperbaiki kerusakan, langkah tersebut juga bertujuan memperpanjang usia layanan jalan sebelum dilakukan penanganan yang lebih permanen apabila diperlukan.

“Pekerjaan patching ini merupakan bagian dari pemeliharaan jalan. Kami berupaya agar kondisi jalan tetap nyaman dan aman dilalui masyarakat,” ujar Melvi Hendri.

Ia menambahkan, Bidang Bina Marga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi sejumlah ruas jalan di Kota Padang. Penanganan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan di lapangan, sehingga kerusakan yang berpotensi mengganggu pengguna jalan dapat segera ditindaklanjuti.

Pekerjaan patching di Jalan Jati diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat yang setiap hari melintasi kawasan tersebut. Perbaikan juga diharapkan mampu mendukung kelancaran aktivitas warga, mengingat jalan menjadi salah satu sarana vital dalam menunjang mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian.

Pemko Padang mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika melintasi lokasi pekerjaan dan mengikuti arahan petugas selama proses pemeliharaan berlangsung.

Upaya pemeliharaan tersebut menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan baru, tetapi juga pada perawatan dan peningkatan kualitas jalan yang telah ada. Dengan pemeliharaan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemko Padang berharap infrastruktur jalan di berbagai kawasan dapat terus memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Melalui Bidang Bina Marga, Pemko Padang berkomitmen menjaga kualitas infrastruktur jalan sebagai bagian dari pelayanan publik, demi mewujudkan akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan mendukung aktivitas warga Kota Padang.(Rini)

SerasiNews.com, PADANG — Upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana terus dilakukan Pemerintah Kota Padang. Kali ini, Pemko Padang menyiapkan bantuan senilai Rp8 miliar yang menyasar masyarakat dan kelompok usaha, khususnya di sektor perikanan serta pangan.

Bantuan tersebut diserahkan Wali Kota Padang Fadly Amran pada rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Senin (10/8/2026). Penyerahan berlangsung di Panggung Utama HJK Padang yang berada di kawasan bawah Jembatan Siti Nurbaya.

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi bersama para camat se-Kota Padang turut menyaksikan penyerahan bantuan tersebut.

Fadly mengatakan, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan dampak fisik akibat bencana. Pemulihan penghasilan masyarakat juga menjadi perhatian penting, mengingat banyak warga yang kehilangan atau mengalami gangguan terhadap sumber mata pencahariannya.

Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025, kata dia, turut berdampak terhadap nelayan, pembudidaya ikan, pelaku pengolahan hasil perikanan dan masyarakat yang menjalankan usaha di bidang pangan.

Karena itu, bantuan yang diberikan diarahkan pada kebutuhan yang dapat menunjang masyarakat kembali beraktivitas dan menghasilkan pendapatan.

"Masih banyak masyarakat kita yang merasakan dampak bencana. Karena itu, HJK ke-357 ini kita manfaatkan juga sebagai momentum untuk menggalang kepedulian dan membantu mereka yang terdampak," ujar Fadly.

Menurutnya, kegiatan sosial yang digelar bertepatan dengan HJK Padang menjadi bukti bahwa perayaan hari jadi daerah tidak semata-mata bersifat seremonial.

Pemerintah juga ingin menjadikan momentum tersebut sebagai sarana memperkuat solidaritas sekaligus memberikan dukungan kepada warga yang membutuhkan.

Sebelumnya, Pemko Padang juga telah menyalurkan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak banjir dan cuaca ekstrem pada 3 Agustus 2026.

Sebanyak 270 rumah menerima bantuan dengan total anggaran Rp540 juta.

Fadly berharap berbagai bentuk bantuan tersebut dapat mempercepat proses pemulihan dan membantu keluarga penerima kembali membangun sumber penghasilannya.

"Semoga bantuan ini bisa memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya menggerakkan kembali perekonomian keluarga Bapak dan Ibu," katanya.

Anggaran Mencapai Rp8 Miliar

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi menjelaskan, bantuan sektor perikanan dan pangan yang disalurkan memiliki nilai total Rp8 miliar.

Anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Padang sebesar Rp3,1 miliar dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4,9 miliar.

Menurut Alfiadi, jenis bantuan dibuat berdasarkan kebutuhan kelompok penerima. Dengan pola tersebut, bantuan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas ekonomi, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sementara.

Pada sektor perikanan tangkap, pemerintah memberikan 19 unit perahu fiber, 724 set jaring monofilamen dan 19 unit mesin tempel dengan kekuatan 15 PK.

Sarana tersebut diperuntukkan bagi nelayan agar dapat kembali melaut setelah aktivitas mereka terganggu akibat bencana.

Bantuan juga menyentuh sektor perikanan budidaya. Sebanyak 30 ekor calon induk lele dan 800 kilogram pakan ikan disalurkan untuk mendukung masyarakat yang menjalankan usaha budidaya.

Sedangkan kelompok pengolahan hasil perikanan mendapatkan sejumlah peralatan usaha, yakni empat chest freezer, satu vacuum sealer, satu kompor gas dan satu kuali besar.

Dengan adanya peralatan tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat kembali mengolah hasil perikanan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.

Dorong Pangan Mandiri dari Rumah

Pemko Padang juga memasukkan penguatan ketahanan pangan rumah tangga dalam skema bantuan.

Melalui program Kebun Rumah Pangan Lestari (KRPL), masyarakat mendapatkan tanah humus, pupuk kompos, polybag dan benih berbagai tanaman pangan.

Sejumlah benih yang diberikan antara lain bayam, cabai, tomat dan kangkung.

Program ini mendorong masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia di sekitar rumah untuk menghasilkan sebagian kebutuhan pangan sendiri.

Di sisi lain, kelompok pengolahan pangan juga mendapatkan bantuan peralatan berupa blender, mesin press baglog, freezer box, kulkas dua pintu dan mesin press sealer.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi kelompok masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan produk pangan bernilai ekonomi.

17.218 Jiwa Dapat Bantuan Beras

Tidak hanya sarana usaha, Pemko Padang juga menyiapkan bantuan pangan bagi warga yang terdampak banjir dan cuaca ekstrem pada 3 Agustus 2026.

Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang saat ini tengah memproses penyaluran bantuan beras sebanyak 36,2 ton untuk 17.218 jiwa.

Alfiadi mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami dampak langsung bencana.

"Kita juga sedang memproses pendistribusian bantuan beras sebanyak 36,2 ton untuk 17.218 jiwa yang terdampak banjir dan cuaca ekstrem," ujarnya.

Selain masyarakat umum, dukungan juga diberikan kepada pembudidaya ikan dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ikut terdampak.

Pemerintah Pastikan Pemulihan Berlanjut

Fadly menilai berbagai bantuan tersebut menjadi bentuk nyata pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Padang Melayani.

Ia meminta agar bantuan yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kembali produktif.

Pemerintah Kota Padang, lanjutnya, akan melanjutkan upaya pemulihan dengan melibatkan perangkat daerah dan kecamatan. Koordinasi tersebut diperlukan agar bantuan dapat menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dengan bantuan perahu, jaring, mesin tempel, sarana budidaya, peralatan pengolahan hingga dukungan pangan rumah tangga, pemerintah berharap masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi.

Pemulihan tersebut diharapkan tidak hanya mengatasi dampak bencana dalam jangka pendek, tetapi juga membantu keluarga penerima membangun kembali sumber pendapatan secara bertahap.(**)

SerasiNews.com, PADANG — Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, dalam membuka akses jalan baru melalui kegiatan Manunggal Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Minggu (9/8/2026).

Dalam kunjungannya ke RT 01/RW 08, Maigus Nasir turut menyaksikan langsung proses pengerjaan akses jalan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Kehadiran orang nomor dua di Kota Padang itu sekaligus menjadi penyemangat bagi warga yang bergotong royong membangun jalur transportasi baru di kawasan permukiman tersebut.

Jalur yang sebelumnya belum dapat dilalui kendaraan roda empat kini telah terbuka dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Sebagai bentuk penanda pemanfaatan akses tersebut, Maigus Nasir memberikan nama Jalan Ahmad Hussein.

Dalam kesempatan itu, Maigus menyampaikan penghargaan kepada para pemangku adat dan anggota kaum Suku Koto yang dengan sukarela menyerahkan tanah ulayat mereka untuk pembangunan jalan. Lahan yang dihibahkan tersebut memiliki panjang sekitar satu kilometer dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Menurut Maigus, kesediaan masyarakat menghibahkan tanah ulayat menjadi bukti kuat masih terpeliharanya nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Minangkabau.

“Pemerintah Kota Padang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas keikhlasan kaum Suku Koto yang telah memberikan tanah ulayat untuk kepentingan bersama. Ini merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat,” ujar Maigus.

Ia menilai keberadaan Jalan Ahmad Hussein tidak hanya membuka akses baru, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kemudahan mobilitas akan memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan nilai ekonomi lahan di sepanjang kawasan jalan.

Selain itu, akses tersebut juga dinilai penting dari sisi pelayanan publik dan kebencanaan. Dengan jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat, mobil pemadam kebakaran, ambulans, maupun kendaraan pelayanan lainnya akan lebih mudah menjangkau permukiman warga ketika dibutuhkan.

Gotong Royong Jadi Kekuatan Pembangunan

Maigus Nasir menegaskan bahwa kegiatan Manunggal dan BBGRM seharusnya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tahunan. Menurutnya, semangat tersebut perlu terus dijaga sebagai kekuatan sosial dalam mendukung percepatan pembangunan di tingkat kelurahan.

Keterbatasan anggaran pemerintah, kata Maigus, dapat disiasati melalui kolaborasi dengan masyarakat. Ketika pemerintah dan warga bersinergi melalui penyediaan lahan, tenaga, serta dukungan lainnya, pembangunan infrastruktur dasar dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Anggaran pemerintah tentu memiliki keterbatasan. Namun dengan kekuatan swadaya masyarakat, seperti hibah tanah dan tenaga, pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan gotong royong bersama yang melibatkan jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, niniak mamak, serta para pemuda setempat.(**/Rini)

Serasinews.com, PASAMAN BARAT – Upaya pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus dilakukan jajaran Polres Pasaman Barat. Kali ini, tim gabungan menyisir kawasan Tombang Mudiak, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas tambang emas ilegal, Kamis (6/8/2026).

Operasi tersebut dipimpin personel Polsek Talamau bersama aparatur Nagari Sinuruik. Tim berangkat menuju lokasi sekitar pukul 09.30 WIB dan tiba dua jam kemudian untuk melakukan pemeriksaan di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi penambangan.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui Kapolsek Talamau Iptu Fifriki Candra mengatakan, petugas tidak menemukan adanya aktivitas penambangan saat operasi berlangsung. Namun, di lokasi ditemukan bekas-bekas galian serta sebuah pondok yang diduga pernah digunakan oleh para penambang.

"Meski tidak ditemukan aktivitas penambangan, kami menemukan bekas lubang galian dan pondok yang diduga menjadi tempat singgah para pelaku. Pondok tersebut langsung kami musnahkan agar tidak digunakan kembali," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, petugas juga memasang spanduk larangan melakukan aktivitas PETI di kawasan tersebut. Selain itu, warga sekitar diberikan sosialisasi mengenai dampak penambangan ilegal terhadap kerusakan lingkungan serta ancaman pidana bagi pelakunya.

Tidak hanya di Tombang Mudiak, pemasangan spanduk larangan juga kembali dilakukan di kawasan Simpang Bateh Samuik. Langkah itu dilakukan setelah spanduk yang sebelumnya terpasang dilaporkan hilang dan diduga dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Polres Pasaman Barat menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap praktik PETI di wilayah hukumnya. Kepolisian berharap masyarakat turut berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin demi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung penegakan hukum.(Rini)

SerasiNews.com, Solok Selatan – Komitmen Polres Solok Selatan dalam memberantas aktivitas pertambangan tanpa izin kembali dibuktikan. Tim Trisula diterjunkan untuk menelusuri laporan masyarakat mengenai dugaan tambang ilegal di kawasan Sungai Bangko, Kabupaten Solok Selatan, Selasa (4/8/2026).

Perjalanan menuju lokasi tidak berlangsung mudah. Personel harus melewati jalur berbukit dengan medan terjal serta kawasan berjurang demi memastikan kebenaran informasi yang diterima.

Setibanya di lokasi, tim tidak menemukan adanya aktivitas pertambangan ilegal yang sedang berlangsung. Tidak terlihat pekerja, alat berat, maupun kegiatan penambangan di area yang sebelumnya dilaporkan.

Meski demikian, petugas tetap melakukan penyisiran di sejumlah titik untuk memastikan tidak ada aktivitas tambang tanpa izin yang luput dari pengawasan. Dalam operasi tersebut, polisi memasang garis polisi (police line) di lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal. Sebuah asbuk (box) yang ditemukan dalam keadaan ditinggalkan juga dimusnahkan dengan cara dibakar.

Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Yogie B, S.Tr.K., S.I.K., mewakili Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi, S.H., S.I.K., mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menindak praktik pertambangan ilegal.

"Medan yang sulit dan jarak tempuh yang jauh tidak menjadi kendala bagi personel kami untuk turun langsung melakukan pengecekan di lapangan," ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi area tambang ilegal akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Polres Solok Selatan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan melaporkan setiap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Menurutnya, sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat dibutuhkan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Setiap informasi yang disampaikan masyarakat, lanjutnya, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur guna memastikan tidak ada ruang bagi pelaku pertambangan ilegal untuk beroperasi.

(Hms)