Latest Post


Pasaman Barat-
Fokus Polres Pasaman Barat dalam pelaksanaan lomba Sumdarin yang dilaksanakan dari tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ini terlihat dengan upaya-upaya dalam meningkatkan angka capaian vaksinasi.


Salah satu upaya yang dilakukan Polres Pasaman Barat dalam menaikan angka capaian vaksinasi adalah memberikan paket sembako, sebelum pelaksanaan lomba Sumdarsin ini dilaksanakan, Polres Pasaman Barat tetap memberikan paket sembako, namun kali ini paket sembako yang diberikan kepada masyarakat lebih banyak daripada sebelumnya.


Kapolres Pasaman Barat AKBP M. Aries Purwanto, S.I.K., M.M mengugkapkan, hari ini pembagian sembako kepada peserta vaksin berlangsung di gerai vaksin yang berada di depan Hotel Meuligoe Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman.


Paket sembako yang diberikan kepada warga masyarakat penerima vaksin dosis 1 berisi beras, gula pasir, dan minyak goreng, ini merupakan salah satu upaya Polres Pasaman Barat dalam membantu masyarakat yang ekonominya terdampak wabah Covid-19 dan juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang mau menerima vaksin.


Selain kegiatan pembagian sembako di depan Hotel Meuligoe, Polres Pasaman Barat juga membagikan sembako di setiap gerai-gerai yang didirikan Polres Pasaman Barat, ada ratusan paket sembako yang disediakan Polres Pasaman Barat untuk dibagikan kepada masyarakat yang akan dibagikan kepada masyarakat.(HumasResPasbar)


Jakarta, 10 Januari 2022*
– Di hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang ke-49, *Ketua DPR RI Puan Maharani* mengimbau para anggota legislatif dari PDI Perjuangan yang duduk di berbagai jenjang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik pusat, provinsi, juga kabupaten-kota untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi dewan yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Terutama dalam kondisi pandemi seperti 21 bulan terakhir ini.   


“Saat ini, PDI Perjuangan, memiliki 18 ketua dan 12 wakil ketua DPRD serta 416 anggota DPRD Provinsi. Juga 167 ketua dan 148 wakil ketua serta 3.232 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Artinya PDI Perjuangan memiliki kekuatan besar untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi dewan yaitu fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, yang diarahkan untuk kesejahteraan rakyat menghadapai Pandemi Covid-19,” katanya saat menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis Kepada Anggota DPRD

PDI Perjuangan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia yang diadakan bertepatan dengan HUT partai yang dibentuk pada 10 Januari 1973 ini. 


Menurut Puan, sebagai kader PDI Perjuangan, para legislator patut menghargai dan merawat kiprah panjang partai yang terentang selama hampir lima dekade dalam kancah politik Indonesia. Ia juga mengingatkan, kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2019 lalu, telah memberikan memberikan partai berlambang kepala banteng tersebut modal yang kuat di pilar legislatif. 


“Dengan kekuatan PDI Perjuangan yang besar di pilar legislatif maka kita dapat membuat kebijakan, mempersiapkan alokasi program dan anggaran, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat,” katanya menegaskan.


Salah satu persoalan tersebut, menurut Puan, adalah pandemi COVID-19 yang dampaknya amat dirasakan rakyat bukan hanya pada aspek kesehatan saja tetapi juga pada aspek kehidupan sehari-hari terutama ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia bahkan menggarisbawahi meningkatnya kasus varian baru Omicron yang terjadi setelah kasus positif di Indonesia mengalami penurunan yang melegakan dibandingkan pada Juni 2021 lalu. “Oleh karena itu, kita memahami keputusan *Presiden Joko Widodo* yang memperpanjang status Pandemi Covid-19 di Indonesia, untuk menekan laju penularan Covid-19 yang masih belum selesai,” Puan mengungkapkan.


Dikatakan Puan, DPR-RI sejak awal penanganan pandemi COVID-19, telah memberikan dukungan kepada Pemerintahan Jokowi, untuk bertindak cepat dalam upaya menyelamatkan rakyat. “Berbagai kebijakan negara telah dilakukan untuk merespon secara cepat penanganan pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan rakyat dan menjaga agar fungsi pemerintahan negara dapat terus berjalan dalam memberikan pelayanan umum kepada rakyat,” katanya.


Puan juga ingin seluruh kader PDI Perjuangan berguru pada pengalaman sebagai bangsa dan negara, dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Sekali lagi, menurutnya, masyarakat Indonesia bisa membuktikan bahwa hanya dengan jiwa gotong royong dan kerjasama yang baik, sebuah bangsa dapat menghadapi dan mengatasi persoalan seberat apa pun seperti yang ditimbulkan oleh pandemic COVID-19.(**)


 Padang, Serasinews.com- Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Fakultas Syari’ah dan Pascasarjana jalin kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang tentang pelaksanaan peningkatan dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, praktek peradilan, mediator dan pengabdian kepada masyarakat.(10/01/2022)

Kesepakatan kerjasama ini dipimpin langsung antara Rektor UIN IB Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd dengan Ketua PTA Padang Drs.H. Zein Ahsan, MH, di ruang rapat senat lantai 3 rektorat, disaksikan Warek Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D dan Dr. Amran Suadi, SH, M.Hum, MM, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Berselang kemudian juga dilaksanakan PKS antara  Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Firdaus, M.Ag dan Dekan Fakultas Syari’ah Dr. Ikhwan, SH, M.Ag dengan Ketua Peradilan Tinggi Agama, Senin (10/1). Ikut hadir pada saat tersebut Wakil Rektor 1, Dr. Yasrul Huda, MA, Wakil Rektor 2, Dr. Testru Hendra, M.Ag, Kabiro AAKK, H. Hendri, S.Ag, M.Pd, Kabiro AUPK, Dra. Hj. Kafrina, M.Si, Dekan dari beberapa Fakultas dan Para Kabag. di rektorat.


Dr. Amran Suadi, SH, M.Hum, menyebutkan, kita sangat berbangga karena alumni Fakultas Syariah khususnya alumninya telah berkiprah di lembaga peradilan agama yang menangani masalah hukum keluarga Islam. Kerjasama yang terjalin pada dua lembaga ini terus ditingkatan dalam proses tridharma perguruan tinggi dan dalam rangka peningkatan SDM di lingkungan peradilan agama. Adanya alumni yang non muslim bisa pula berkiprah pada lembaga peradilan umum seperti pengadilan Negeri untuk menangani kasus yang berkaitan dengan kasus di luar masalah hukum Islam. Nomenklaturnya saat ini bukan lagi pengadilan tinggi agama Islam tapi pengadilan tinggi agama.

Selanjutnya juga setelah dilaksanakannya penandatangani ini, maka personil yang bertugas di Pengadilan Agama Sumatera Barat akan bisa melanjutkan studinya untuk program magister (S,3) dan Doktor (S,3) bisa di UIN IB Padang. Dan proses penerimaan calon mahasiswa ini bisa dilakukan untuk semester selanjutnya. Kedepan untuk Sarjana Hukum Islam akan diberikan pelatihan sistem CAT sebelum seleksi bagi alumni. Program ini akan membantu alumni kita.

Selama ini kita memang telah menerima pegawai khusus untuk bagian Analisis Peneliti Perkara Peradilan (APPP) di Pengadilan Agama. Ada juga yang berkeinginan menjadi Calon Hakim (Cakim). Tapi, sekiranya untuk Cakim tidak lolos, maka personil ini tetap menjadi pegawai di Pengadilan Agama, karena mereka ini adalah unggul dalam bentuk kerja atau profesi lainnya di lembaga peradilan agama.

Rektor UIN IB Padang Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd,  merasa mendapat keberuntungan yang luar biasa, karena nota kesepakatan antara Mahkamah Agung (MA) dengan Kementerian Agama khususnya Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) khusus UIN IB Padang secara defacto dan de jure, sangat membanggakan dan bernilai plus. Apalagi institusi Lembaga Peradilan ini secara umum yang selama ini diisi oleh alumni UIN Imam Bonjol.

“Prospek nota kerjasama ini akan selalu di tindak lanjuti. Khusus untuk abdi negara di peradilan agama yang bertugas di Sumbar, untuk mahasiswa S,2 dan S,3 akan segera di eksekusi tentunya melalui proses yang berlaku. Kalau mereka ini sudah kuliah di tempat kita banyak nilai plus ke-ilmuan yang bakal di dapatkannya khususnya untuk pencarike-adilan dan penyelesaian sengketa lainnya, seperti fikih waris, fikih munakahat, wakaf, nikah, perceraian dan fikih haji. Pembelajaran tentang ke-ilmuan itu adanya memang di PTKI saja. Maka langkah ini jelas memberikan keuntungan bagi dua pihak yang sudah bekerjasama.

Untuk proses pembelajaran dan perkuliahan nantinya di Program Pascasarjana, tendik (dosen) kita secara umum sudah berpengalaman dan menguasai ke-ilmuan tentang itu. Apalagi, belakangan secara umum UIN Imam Bonjol Padang khususnya sejak tiga tahun terkhir telah memiliki guru besar atau professor baru yang menangani ke-ilmuan Hukum Islam. Ke-ilmuan para guru besar kita itu masih terbilang “hangat”, nah kalau masuk mahasiswa baru khususnya dari lembaga peradilan agama, maka akan terjadi kolaborasi yang membanggakan.  “Insya Allah kita akan memberikan layanan terbaik dalam berbagai kedisiplinan ilmu,’’kata Prof. Martin Kustati



Padang, Serasinews.com- Selama dua pekan nantinya, Sumbar Sadar Vaksin (SUMDARSIN) akan diperlombakan kepada instansi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Sumatera Barat. 

Untuk tingkat Provinsi, lomba tersebut diikuti oleh Pemprov Sumbar, DPRD Sumbar, Polda Sumbar, Korem 032 Wirabraja, Lantamal II Padang, Lanud Sutan Syahrir, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Pengadilan Tinggi Padang, Binda Provinsi Sumbar dan BNNP Sumbar. 

Sedang di tingkat Kabupaten/Kota, diikuti oleh Pemda Kabupaten dan Kota (19 Kabupaten Kota), DPRD Kabupaten dan Kota se Sumbar, Polres jajaran Polda Sumbar, Kodim jajaran 032 Wirabraja, Kejaksaan Negeri se Sumbar, dan Pengadilan Negeri se Sumbar. 

"Pelaksanaan lomba SUMDARSIN ini akan dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari hingga 22 Januari 2022," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Jumat (7/1).

Dikatakan, perlombaan tersebut untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Sumatera Barat. Sehingga masyarakat di Sumbar tercipta herd immunity (kekebalan kelompok tubuh) dalam upaya ikhtiar pencegahan penyebaran Covid-19. 

Selanjutnya kata Kabid Humas, untuk dewan juri nantinya melibatkan dari masing-masing instansi yang ikut dalam perlombaan SUMDARSIN tersebut.

"Masing-masing peserta diberikan target minimal capaian vaksinasi 15.000 orang selama 15 hari. Pemenang disiapkan hadiah berupa piagam penghargaan dan uang tunai," pungkasnya.(*) 


 Padang, Serasinews.com- Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Ir. Suharti, M.A., Ph.D resmi melantik Yandri. A, S.H., M.H. sebagai fungsional Widyaprada Ahli Utama di Gedung Ki Hajar Dewantara Lantai 1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamis (6/1/2022). Sebelumnya, Yandri menjabat sebagai Sekretaris LLDIKTI Wilayah X periode 2018 – 2022.

Pelantikan tersebut dilakukan atas dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pada acara tersebut, Sesjen Kemendikbudristek melantik sebanyak 201 pejabat yang terdiri dari 1 orang pimpinan PTN, 9 orang pejabat pimpinan tinggi pratama, 7 orang fungsional ahli utama, 2 orang pejabat administrator, 2 orang pejabat pengawas, dan 180 pejabat fungsional ahli muda dan madya.

Sesjen Suharti dalam sambutannya mengatakan pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi di lingkungan Kemendikbudristek yang biasa terjadi dan sebagai bagian dari pengembangan karir pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Kemendikbudristek memiliki tugas yang sangat berat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini kita tepat berada di pertengahan periode pembangunan jangka menengah. Pekerjaan rumah masih banyak. Kita perlu memastikan target yang sudah dicanangkan tercapai di tahun 2024.

Sesjen berpesan agar pejabat yang dilantik bergerak cepat. Perubahan yang sedang terjadi berdampak pada pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi harus disikapi dengan cepat.

“Tugas kita sangat berat. Lakukan dengan integritas dan penuh tanggung jawab, aktif, dan penuh inisiatif. Cari cara-cara baru dengan asumsi yang akan memberikan keberhasilan atas kerja yang dilakukan. Berperanlah bukan hanya sebagai pejabat tetapi juga pemimpin yang diikuti oleh pegawai secara penuh tanggung jawab melaksanakan pekerjan secara bersama-sama. Komunikasi dan koordinasi perlu dikedepankan. Tugas boleh berganti, tetapi tetap lakukan dengan sebaik-baiknya,” tutup Sesjen Suharti. (*)


Jakarta
, 6 Januari 2022* - Semakin banyak temuan kasus kekerasan seksual dan kian memburuknya isu ini beberapa waktu belakangan menggerakkan banyak pihak untuk semakin keras mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dilakukan sesegera mungkin. 


Kegentingan tersebut mendapat tanggapan baik dari pemerintah yang pada Selasa (4/1) lalu. *Presiden Joko Widodo* menyampaikan pernyataan yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, terutama kekerasan seksual pada perempuan dan anak  yang mendesak harus segera ditangani. Untuk itu, Presiden mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan RUU TPKS yang hingga kini masih berproses.


Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut mendapat apresiasi yang baik dari *Ketua DPR RI Puan Maharani*. Ia menyambut baik respons positif Presiden yang mendorong percepatan pengesahan RUU TPKS dan menegaskan komitmen DPR untuk bersama-sama pemerintah mempercepat mengesahkan RUU TPKS yang banyak diharapkan masyarakat itu.


Puan memastikan pihaknya akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. Puan sendiri sudah berkali-kali menyatakan DPR siap bekerja cepat agar RUU TPKS bisa disahkan. “Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah merampungkan pembahasan RUU TPKS. Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan ke Pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II,” ungkapnya.


Puan juga menyambut baik langkah Presiden Jokowi meminta Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU TPKS yang disiapkan oleh DPR. Ia berharap setiap mekanisme yang berjalan dapat berjalan dengan lancar. “Respons positif Bapak Presiden ini kami harap agar ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Surpres setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR,” kata Puan.


DPR RI memastikan siap bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah kedepan. Puan meminta pihak Pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.


Sambutan dan apresiasi yang baik juga disampaikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam pernyataan sikap yang dilansir segera setelah pernyataan Presiden tersebut disampaikan. Dalam pernyataan yang disusun bersama oleh beberapa orang komisionernya antara lain, *Andy Yentriyani, Maria Ulfah Ansor, Rainy Hutabarat, Alimatul Qibtiyah, Siti Aminah Tardi* dan *Olivia Chadidjah Salampessy* itu disampaikan bahwa pernyataan Presiden tersebut penting dan telah ditunggu-tunggu mengingat terjadinya lonjakan laporan kasus dan kompleksitas kekerasan seksual yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan beberapa waktu terakhir yang yang mengidikasikan kondisi darurat kekesaran seksual. 


Kasus-kasus tersebut, menurut Komnas Perempuan merupakan preseden buruk karena lembaga pendidikan dan lingkup keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal justru menjadi tempat terjadinya kasus kekerasan seksual. Di saat bersamaan, daya tanggap yang tersedia pada kasus kekerasan seksual sangat terbatas baik dari aspek muatan hukum, struktur dan budaya, maupun layanan yang tersedia untuk mendukung korban dan masih terkonsentrasi di pulau Jawa.


Penundaan pembahasan dan pengesahan RUU TPKS, seperti dinyatakan oleh Komnas Perempuan, akan menyebabkan semakin banyaknya korban yang terbengkalai hak-haknya dan kondisi korban akan semakin terpuruk, bahkan ada korban yang bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa akut. Di sisi lain, penundaan pembahasan RUU TPKS juga akan memperburuk daya pencegahan yang sudah sangat terbatas.

Dalam pernyataan sikap tersebut, Komnas Perempuan mengusulkan sejumlah langkah yang perlu didorong untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS.(***)

 


Solok, Serasinews.com- Aliansi Mahasiswa Solok menyayangkan pelaksanaan nota kesepakatan antara Aliansi Mahasiswa Solok dengan Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Solok guna mengakhiri permasalahan yang terjadi secara damai dan rekonsiliasi.

Adapun nota Kesepakatan yang telah ditandatangani Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Solok bersama Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi pada tanggal 26 Agustus 2021 tahun lalu ialah

Pertama, pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan DPRD menghasilkan RPJMD yang sah baik secara material maupun formil.

Kedua, memaparkan hasil RPJMD yang sah dan program unggulan untuk kemajuan Kabupaten Solok.

Ketiga, anggota DPRD yang melakukan permintaan maaf masyarakat Kabupaten Solok secara terbuka yang disiarkan di media-media.

Keempat, badan kehormatan agar memproses anggota DPRD yang terlibat dalam aksi kericuhan sidang rapat paripurna 18 Agustus 2021.

Kelima, minta Bupati agar menimbang kembali perubahan atas Perbup nomor 60 tahun 2020 yang dikeluarkan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian yang terakhir adalah badan Kehormatan agar menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya sebagaimana amanah konstitusi yang ditetapkan.

Sementara itu saat dihubungi melalui insan media via telepon Rabu (5/1/22) ketua Aliansi Mahasiswa Solok mengatakan, bahwa dirinya sangat menyayangkan hal tersebut belum terlaksanan Nota.

"Hingga saat ini belum ada terlaksana satupun dari enam (6) poin kesepakatan yang telah ditanda tangani. Sudah pernah kami coba konfirmasi, namun hanya mendapat jawaban, seiringnya waktu akan terlaksana," ucapnya.

Dirinya berharap kepada Pimpinan DPRD  beserta Ketua Fraksi, kesepakatan tersebut secepatnya dilaksanakan agar tidak menimbulkan permasalahan yang lain.

"Kita semua tentunya tetap mengawal kesepakatan tersebut. Agar tidak ada permasalahan yang lain dan bisa fokus berasama-sama menjalankan visi-misi Kabupaten Solok ini," katanya. 

Seiring dengan itu, salah seorang masyarakat Kabupaten Solok juga memberikan komentar perihal nota kesepakatan tersebut, dia mengatakan hingga saat ini realisasi perjanjian antara DPRD Kabupaten Solok dan Aliansi Mahasiswa Solok belum terlaksana sesuai dengan tuntutan oleh Mahasiswa tersebut.

Dirinya berharap kesepakatan antara mahasiswa dan DPRD bisa segera terwujud, tentu itu semua nantinya akan membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Solok. (*)



Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.