Padang, Serasinews.com- Bertempat di Asrama Haji Padang, Ketua Umum H Ridho Rahmadi melantik Pengurus DPW Partai Ummat Provinsi Sumbar, di Asrama Haji Padang sekira pukul 15.00 WIB.(19/01/2021)

Pengurus DPW Partai Ummat Sumbar yang dilantik yakni Ketua Taslim Chaniago, beserta 13 orang Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 13 Wakil Sekretaris. Selain itu juga melantik pengurus organisasi sayap Partai Ummat yakni Permata Ummat Sumbar dan Garda Ummat Sumbar. Dijadwalkan Majelis Dewan Syuro Partai Ummat H Amien Rais, hadir pada pelantikan itu.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, “Partai Ummat mendapatkan SK dari Kemenkumham pada tanggal 20 Agustus dengan surat nomor: M.HH. Kep. 13.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat. Berselang lima bulan setelah dideklarasikan pada 29 April 2021,” ujar Sekjen Partai Ummat, Ahmad Muhajir Sodruddin, didampingi Waketum Bidang Bapilu Beni Suharto, dan Ketum Permata Ummat Euis Fety Fatayaty, di Koordinat Cafe GOR H Agus Salim Padang, Rabu pagi.

Ahmad Muhajir menyatakan Partai Ummat sudah terbentuk di 34 provinsi, 489 kabupaten kota dan hampir di 4.000 kecamatan. “Setelah ini kita akan melalui verifikasi KPU, sehingga perlu dilakukan konsolidasi di setiap provinsi. Selanjutnya kita juga sudah mengajukan judicial review Pasal 222 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Pasal 222 itu tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Di pasal itu disebutkan; Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

“Judicial review Pasal 222 itu sudah banyak diajukan oleh berbagai kalangan. Kita memandang hasil Pemilu 2019 tidaklah logis dipakai sebagai dasar pencapresan pada Pemilu 2024 mendatang dan Pemilu serentak. Presidential Threshold menciderai demokrasi. Kita menggerakkan komponen bangsa untuk memulai Pemilu 2024 dari 0%,” ujar Ahmad Muhajir.

Pihaknya yakin Partai Ummat yang berasaskan Islam rahmatan lil’alamin akan lulus verifikasi KPU, dan diterima oleh masyarakat Sumatera Barat.

Beni Suharto yang juga Koordinator Partai Ummat Wilayah Sumatera mengatakan, insya Allah, Januari ini seluruh provinsi di Sumatera selesai pelantikan pengurusnya.”Besok kita ke Sumut, selanjutnya ke Aceh, Kepri, Bangka Belitung, dan terakhir Jambi,” ujar Beni.

Ketum Permata (Perempuan Utama) Ummat, Euis Fety menambahkan, Permata Ummat Sumbar adalah kepengurusan yang ke-9 dilantik. 

“Tidak mudah mengajak emak-emak untuk berorganisasi, Alhamdulillah di Permata Ummat Sumbar mempunyai 35 orang pengurus. Padahal kami belum pernah bertemu, hanya komunikasi via telepon dan WhatsApp. Saya sangat senang dan terharu,” ungkapnya. (WEP)

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Selasa (18/1).

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Menurutnya, beberapa waktu ke depan merupakan waktu yang krusial. Oleh karena itu, Puan mengaku pihaknya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan RUU TPKS tersebut.

“Saya memastikan DPR akan selalu terbuka untuk mendengar. Saya tahu bayank yang ingin melihat RUU ini menjadi undang-undang, saya pun demikian. Bantu kami dengan mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini agar bisa menjadi produk perundang-undangan yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bersama,” pungkasnya. 

Pada minggu lalu (12/1), Puan juga mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan aktivis perempuan. Dukungan tersebut didapatkan saat mengundang mereka pada forum dengar pendapat urgensi RUU TPKS. Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Nur Rofiah menegaskan dukungannya kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan. 

“Perempuan itu memiliki sistem reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki.  RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. (pm)

 Padang, Serasinews.com- Inovasi yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah 02 Padang dengan melakukan pembayaran transportasi tradisional bendi atau delman melalui digital di Sumatera Barat dan sekaligus merupakan satu-satunya di Indonesia meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI).

Senior Manager MURI Awan Rahargo di Padang, Senin malam mengatakan apa yang dilakukan BNI dalam kerangka program smart-city tersebut belum pernah dilakukan di Indonesia oleh sebab itu MURI memberikan Rekor Indonesia untuk transaksi digital pembayaran bendi pertama di Indonesia yang dilakukan oleh BNI.

Dengan inovasi tersebut penumpang tidak lagi harus membayar secara langsung ongkos bendi kepada sang kusir, tetapi bisa langsung scan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) BNI yang telah disediakan di bendi.

Direktur Layanan dan jaringan BNI, Ronny Venir mengatakan BNI terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam bertransaksi secara digital. Bahkan ke depan, seluruh transaksi akan mengarah pada digital.

Ia juga mengapresiasi semangat kepala daerah di Sumbar yang sangat mendukung upaya digitalisasi di berbagai lini dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan berbagai pelayanan.

"Hari ini adalah jumlah penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama terbanyak dengan kepala daerah dalam satu hari bagi BNI," katanya.

Penandatanganan MoU Sumbar Madani to Digital BNI Smart City dilakukan dengan enam kabupaten/kota di Sumbar dan Pemprov Sumbar sekaligus juga mendukung Sistem Informasi Manajemen RS Unand.

Daerah yang menandatangani MoU tersebut diantaranya Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Sawahlunto dan Kabupaten Agam.

MoU dan PKS bertajuk Sumbar Madani to Digital BNI Smart City itu menghadirkan enam konsep utama Smart City di Sumbar yaitu smart people, smart government, smart infrastructure, smart environment, smart economy, dan smart society berikut dengan penyediaan QR code untuk pembayaran non tunai di berbagai merchant, mulai dari pedagang pasar hingga transportasi bendi.

Ronny Venir berharap kerjasama yang telah terjalin apik itu bisa terus dimaksimalkan demi memberikan kemudahan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Sumbar.

Plt Rektor Unand Prof. Dr Mansyurdin, MS mengatakan kerjasama BNI dan RS Unand mengarah pada dukungan layanan administrasi dan keuangan berbasis digital. Hal itu diyakini akan mengefektifkan semua layanan kesehatan RS Unand bagi constumer mulai dari registrasi hingga pembayaran karena tidak perlu langsung ke RS.

"Sejalan dengan telah ditetapkannya Unand sebagai PTN BH maka ke depan peran RS Unand akan semakin besar, tidak hanya sebatas RS pendidikan tetapi juga dituntut memberikan pemasukan karena itu akan banyak pembenahan yang dilakukan salah satunya dalam hal pelayanan," katanya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut digitalisasi merupakan salah satu program unggulan dalam masa pemerintahannya. Namun untuk mewujudkan cita-cita itu pemerintah memang tidak bisa jalan sendiri. Perlu sinergi, kolaborasi dengan berbagai pihak.

Kolaborasi dengan BNI menjadi salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di Sumbar dalam upaya memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat dalam pelayanan perbankan dan transaksi ekonomi.

Ke depan ia berharap kerjasama bisa dilanjutkan untuk pengembangan UMKM di Sumbar. Mahyeldi menyebut jumlah UMKM di Sumbar mencapai 600 ribu unit. Dengan asumsi satu keluarga lima orang maka lebih dari setengah masyarakat Sumbar bergantung pada UMKM.

"BNI sebagai Bank Negara yang bersifat global dengan enam cabang di luar negeri dan memiliki program terkait UMKM go internasional diharapkan berperan mengembangkan UMKM di Sumbar," katanya.

“Telah hadir perwakilan Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini,” kata Puan. 

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Saat memimpin rapat paripurna, Puan didampingi oleh seluruh wakilnya yakni Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. 

Adapun perwakilan aktivis perempuan yang disapa Puan ada 14 orang. Mereka antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-maisng fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Pekan lalu, Puan juga menerima sejumlah aktivis perempuan yang mendukung disahkannya RUU TPKS. Ia menerima banyak masukan terkait berbagai persoalan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan. 

Dalam audiensi itu, Puan memastikan siap memperjuangkan RUU TPKS agar dapat disahkan. Mantan Menko PMK tersebut juga mengatakan dukungan dari para aktivis perempuan menambah kekuatan untuk perjuangannya. 

“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap Puan, Rabu (12/1). 

Terkait RUU TPKS, Puan menjelaskan, setelah RUU tersebut sah menjadi inisiatif DPR, maka pihaknya bersama pemerintah akan membahas RUU yang sangat ditunggu-tunggu publik ini, setelah Presiden mengirim Surat Presiden (Surpres). 

“Surpres tersebut akan berisi wakil pemerintah yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini bersama DPR. Berikut juga dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah,” sebutnya. 

Puan berharap publik terus memberi masukan dan aspirasi kepada DPR RI selama RUU TPKS ini dibahas pemerintah. 

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” tutup Puan.(***)

Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2022). RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya. 

“Apakah RUU usul inisiatif usul Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan yang memimpin Rapat Paripurna. 

Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. 

“Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar,” ucap Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Puan juga mengucapkan apresiasi untuk seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual. Khususnya bagi sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini untuk mendukung pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR. 

“Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini” ucap Puan. 

“Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya. 

Puan mengingatkan, RUU TPKS masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Kami juga menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” sebut Puan. 

Setelah Supres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna. 

“Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut. 

Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia juga kembali memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS. 

“DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan korban-korban kekerasan seksual menerima hak-hak dan perlindungan dari Negara,” tutup Puan.(**)