Jakarta, Serasinews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihak Kepolisian masih terus melakukan pengawasan terkait dengan implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO).

Sigit menyatakan, jajaran kepolisian terus melakukan pemantauan ke pihak produsen maupun pasar terkait kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kata Sigit, itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok nasional serta pengendalian harga minyak goreng jenis curah.

"Polri akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan terhadap proses realisasi produksi dan distribusi minyak goreng curah oleh perusahaan. Serta akan memonitor pelaksanaan kebijakan larangan ekspor sebagaimana perintah Bapak Presiden," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Berdasarkan data dan temuan di lapangan, Sigit menyatakan dari dua minggu dikeluarkannya kebijakan tersebut, harga serta stok minyak goreng dipasaran sampai saat ini masih sangat fluktuatif dan bervariasi. 

Presiden Jokowi resmi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO) pada 28 April 2022 lalu. Kebijakan itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak goreng.

"Dengan pengawasan langsung dan terus menerus dari aparat Kepolisian di lapangan, diharapkan implementasi kebijakan Pak Presiden tersebut, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap minyak goreng dengan harga penjualan yang diharapkan," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Oleh sebab itu, Sigit menegaskan kepada seluruh produsen hingga distributor untuk benar-benar menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi demi kepentingan masyarakat Indonesia. 

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, pihak Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang tidak menghormati maupun menjalankan keputusan dari Pemerintah Indonesia terkait minyak goreng. 

"Polri fokus mengawasi, dan kami tidak akan ragu menindak tegas kepada seluruh pihak yang terindikasi mencoba melakukan pelanggaran kebijakan larangan ekspor minyak goreng ini. Semua ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia," ucap Sigit.

Diketahui sebelumnya, Polri sejak awal fokus melakukan pengawasan dan pemantauan terkait dengan ketersediaan serta pengendalian harga dari minyak goreng. Bahkan, bersama dengan  Kemenperin, Polri membentuk satgas gabungan untuk melakukan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh. 

"Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama pak Menperin membentuk satgas gabungan. Dimana satgas gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat para produsen dan di kantor pusat juga ditempatkan personel dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar melekat selama 24 jam. Untuk mengawasi proses produksi," kata Sigit dalam konferensi pers usai melakukan evaluasi bersama Menperin di Gedung Mabes Polri, Senin 4 April 2022.

Sigit memastikan, pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri telah mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran. 

"Di level distributor baik distributor tingkat I sampai tingkat IV, hingga pengecer sudah kita turunkan personel dari Satgas Pusat, daerah, Bhabinkamtibmas untuk turun mengecek di pasar. Sehingga rangkaian proses, mulai dari produsen, distributor sampai dengan pasar betul-betul bisa kita awasi dengan baik," tutup Sigit.

 Padang, Serasinews.com - Wakapolri Komjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono meresmikan Mesjid Hj. Alisma Alius, Selasa (10/5) di Batang Barus Lubuk Selasih Kabupaten Solok.

Peresmian Mesjid itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakapolri bersama Komjen Pol (purn) Suhardi Alius, yang dilanjutkan penarikan tirai nama Mesjid. 

Dalam sambutan, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono menyampaikan apresiasinya atas pendirian masjid tersebut yang dibangun oleh Komjen Pol (purn) Suhardi Alius.

Menurutnya, sarana ibadah yang dibangun akan membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi masyarakat sekitar dan musafir.

"Selamat untuk pak Suhardi Alius dan masyarakat, telah menyelesaikan pembangunan masjid yang ke-6 ini. Semoga menjadi ladang amal yang terus mengalir pahalanya," kata Komjen Gatot Edi Pramono.

Dalam peresmian Mesjid ii, tampak hadir Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof Rycko Amelza Dahniel, Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH, S.Ik. MH, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakapolda Sumbar beserta pejabat utama Polda Sumbar. 

Diketahui, Masjid tersebut dibangun Komjen Pol (purn) Suhardi Alius untuk mendiang ibunya, Hj. Alisma Alius. Sedang peresmiannya juga bertepatan dengan ulang tahun Suhardi Alius yang merupakan mantan kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) tersebut.

Sementara, Komjen Pol (purn) Suhardi Alius sebelumnya mengatakan, masjid tersebut dibangun dalam waktu lebih kurang 5 bulan. Pembangunan masjid juga mendapat dukungan dari berbagai pihak.

"Alhamdulillah, masjid ini bisa rampung dibangun dalam waktu yang tidak lama. Semoga bisa dimanfaatkan oleh siapa saja untuk beribadah dan kegiatan positif lainnya. Mohon dirawat," kata Suhardi Alius.

Selain Wakapolri, juga hadir Rektor Unand, Prof. Yuliandri, Bupati Solok, H. Epyardi Asda dan Kapolres Solok, AKBP Apri Wibowo, S.Ik.(*)

Padang, Serasinews.com - Sebanyak 518 orang yang tergabung dalam kelompok Negara Islam Indonesia (NII), hari ini kembali melakukan cabut ba'iat untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di gedung Maharajo Dirajo, Batusangkar, Tanah Datar, Jumat (29/4) sore.

Cabut ba'iat ini diikuti oleh masyarakat yang tergabung dari beberapa Kabupaten Kota seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Payakumbuh, Sijunjung dan 50 Kota. 

Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa menceritakan, bahwa sejarah berdirinya Republik Indonesia, aktor intelektualnya berasal dari Minang. Salah satu proklamator adalah bung Hatta, dengan perumusnya M. Yamin, Sutan Syahrir, Tan Malaka, Imam Bonjol, M Natsir, dan Rasuna Said.

"Apakah saudara-saudara tau bahwa tokoh-tokoh tersebut adalah pendiri bangsa?Maka saya berharap jangan nodai warisan dari tokoh Minang yang sudah berjuang mengobarkan darah dan air mata demi berdirinya NKRI," ucapnya.

"Jangan nodai dengan rencana yang disusun oleh saudara (kelompok radikal) baik itu makar tau tindakan separatis lainnya. Karena, saya (Polri) dan TNI akan menjadi garda terdepan dan benteng terakhir demi menjaga keutuhan NKRI," sambung Irjen Pol Teddy Minahasa menambahkan. 

Ia meyakini dan percaya, bahwa mereka yang saat ini telah mencabut ba'iat nya sebelumnya ikut kelompok tersebut hanya karena dibujuk dan dirayu, untuk itu Kapolda berharap untuk kembalilah ke jalan yang benar.

"Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling terdalam saya menyampaikan apresiasi dan rasa terharu atas kesadaran saudara-saudara untuk kembali berikrar setia kembali ke NKRI," jelasnya. 

Kapolda Sumbar menegaskan, akan memberikan tenggat waktu sampai tanggal 20 Mei 2022 yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

"Jika tidak melakukan cabut ba'iat akan saya tegakkan hukum yang sekeras kerasnya," tegas jenderal bintang dua tersebut.(*)

Padang Serasinews.com - Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengultimatum kepada masyarakat di Sumbar yang diketahui masuk dalam kelompok Negara Islam Indonesia (NII), untuk sesegera mungkin mencabut ba'iat dan kembali ke NKRI. 

Bukan tanpa sebab, karena terkait dengan  ancaman dan bahaya dari terorisme, radikalisme serta intoleransi dalam bentuk apapun bisa membuat kegaduhan serta meresahkan masyarakat, dan bahkan situasi menjadi distabilitas 

"Teror dalam bentuk apapun, dalam eskalasi apapun itu meresahkan masyarakat," kata Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH. 

Sementara, pasca ratusan warga di Dharmasraya telah melakukan cabut ba'iat pada Rabu (27/4), pihak kepolisian memastikan akan memberikan jaminan keamanan bagi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

"Kita akan berikan jaminan keamanan bagi mereka (ex. NII) yang telah kembali ke NKRI yang berideologi Pancasila dan Undang-undang 1945. Jaminan keamanan, ketertiban kita wujudkan di tengah masyarakat," ujarnya. 

Untuk itu, Kapolda Sumbar kembali mengimbau masyarakat yang terafiliasi dengan kelompok tersebut agar dengan kesadaran hatinya kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. 

Sebelumnya, sebanyak 391 orang yang tergabung dalam kelompok jaringan NII (Negara Islam Indonesia), mulai hari ini menyatakan dirinya kembali ke NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945.

Hal ini mereka sampaikan saat mencabut bai'at masal dengan melakukan pengucapan sumpah setia kepada NKRI di Auditorium kantor Bupati Dharmasraya, Rabu (27/4) sore.

Dalam bai'at masal ini, turut disaksikan langsung oleh Kadensus 88 AT Polri Irjen Pol Marthinus Hukom, S.Ik, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH, S.Ik. MH, Danrem 032 Wirabraja, Kabinda Sumbar, Pejabat Utama Polda Sumbar, Bupati Dharmasraya, Kapolres Dharmasraya serta para tokoh lainnya.(*)

Padang, Serasinews.com - Usai menghadiri prosesi cabut ba'iat ex NII, Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH, S.Ik. MH menyambut baik kepada mereka yang telah mencabut ba'iat tersebut. 

Dimana katanya, pada hari ini adalah event yang luar biasa dimana di bulan ramadhan lebih kurang 400 saudara-saudara kita yang terpapar aliran NII (Negara Islam Indonesia), aliran radikalisme yang bertentangan dengan ideologi bangsa telah menyatakan cabut ba'iat.

"Saudara-saudara sudah saksikan di ruangan ini mereka melakukan cabut ba'iat," katanya, Rabu (27/4) usai menghadiri prosesi cabut ba'iat ex NII di Dharmasraya. 

Sedangkan untuk selebihnya yang masih terpapar NII tersebut, Irjen Pol Teddy Minahasa berharap dalam waktu yang sesingkat singkatnya terutama di bulan suci ramadhan ini, untuk mencabut ba'iat nya juga.

"Dan saya beri kesempatan paling lama tanggal 20 Mei 2022 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional seluruhnya  yang terekspos sejumlah 1.125 harus cabut ba'iat," jelasnya. 

Jenderal bintang dua tersebut menegaskan, jika mereka yang masih terpapar NII tidak juga melakukan cabut ba'iat, maka akan dilakukan tindakan tegas.

"Kalau masih ada yang tidak cabut ba'iat, saya akan menerapkan penegakan hukum negara yang sekeras kerasnya," tegas Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa. 

Ia menuturkan, Polda Sumbar bersama dengan Densus 88 AT Polri, Danrem, dan unsur Pemda serta Forkopimda lainnya sudah sepakat untuk hal tersebut. "NKRI harga mati, Pancasila harus dijunjung tinggi," pungkasnya. 

Lanjut Kapolda, terkait ancaman dan bahaya dari radikalisme dalam bentuk apapun sangatlah jelas, karena membuat situasi menjadi distabilitas dan meresahkan masyarakat. 

"Teror dalam bentuk apapun, dalam eskalasi apapun itu meresahkan masyarakat," jelasnya. 

Apalagi sebut Kapolda, saat ini akan memasuki lebaran. Dimana orang minang memiliki adat, budaya, tradisi mudik. Kemudian dua tahun lalu mudik dilarang oleh pemerintah, dan tahun ini diperbolehkan untuk mudik sehingga pasti pemudik jumlahnya akan melimpah. 

"Oleh karena itu jaminan keamanan, ketertiban harus betul-betul bisa kita wujudkan. Terutama oleh jajaran Polda maupun Korem," pungkasnya.(*)