Delegasi yang terdiri dari Kementerian Pendidikan Arab Saudi yang diwakili oleh Dr. Abdulrahman Ali M Alamri, Dr. Sami Abdulrahman H Alharbi, dan Prof Kamal Jameel A Alwiwidyani dari Kementerian Luar Negeri KSA, Dr. Ibrahim Salem N Alsaedi dari Universitas Islam Madinah, Dr. Bander Saeed A Zahrani Universitas Imam Mohammed Ibn Saud Alislamiyah, Dr. Asma Abdulmana A Alhamadi dari Universitas Elektronik Saudi serta Dr. Abdulhamid A Bukhari dari Universitas Ummu Alquro.

Kehadiran delegasi disambut Rektor UIN Imam Bonjol Padang di kampus tiga Sungai Bangek pada 13 Februari 2023. Setelah adanya diskusi terbatas di ruang rektor, rombongan menyapa seluruh civitas akademika di Gedung J dengan adanya tanya jawab serta dilanjutkan penanaman pohon sebagai simbol penguat hubungan kerjasama kedua negara.

Kegiatan delegasi juga diperkuat dengan adanya jamuan makan malam dan penandatanganan MoU bersama para delegasi di Kampus II Lubuk Lintah. Suasana akrab dan saling bertukar informasi terhadap pengembangan pendidikan memperkuat peluang UIN Imam Bonjol Padang untuk mengembangkan kampus bertaraf internasional.

Pasalnya, UIN Imam Bonjol Padang dan delegasi Arab Saudi ini melaksanakan kerjasama khususnya dalam peningkatan tri dharma perguruan tinggi. Rektor UIN Imam Bonjol Padang mengungkapkan penguatan kerjasama dalam bidang program visiting lecture, kolaborasi riset, pengembangan sumber belajar berupa “Saudi Corner”, peluang beasiswa serta pengembangan sarana dan prasarana bagi kampus ini menjadi topik utama dalam diskusi kedua pihak.

Kerjasama antar negara ini akan memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan di Sumatera Barat, dan bagi UIN IB Padang merupakan peluang emas guna mewujudkan kampus “World Class University”, artinya menjadi sebuah kampus pada penilaian, perangkingan, dan pengakuan yang berskala internasional. Ini sudah sejalan dengan visi UIN IB Padang menjadi Kampus Universitas Islam yang kompetitif berskala internasional tersebut.

Hal ini juga merupakan momentum yang baik dalam memperkokoh capaian visi UIN Imam Bonjol Padang untuk menjadi Universitas yang kompetitif di masa mendatang. Rektor juga mengucapkan terima kasih pada rombongan delegasi yang telah memilih UIN Imam Bonjol Padang sebagai destinasi lawatan akademik selama di Sumatera Barat. Delegasi Arab Saudi juga memberikan respon positif terhadap penjajakan awal kerja sama ini di UIN Imam Bonjol Padang.

Surabaya , Serasinews.com - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama. Rakernas berlangsung dua hari di Surabaya, 4 – 5 Februari 2023.

Di hadapan para pejabat Eselon I dan II, pusat dan daerah, serta para Kankemenag Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang mengikuti giat secara daring, Wamenag menggarisbawahi perlunya antisipasi atas menguatnya isu fanatisme kelompo di tahun politik.

“Isu fanatisme kelompok dan agama yang kerap ber-eskalasi menjadi penyulut konflik, apalagi di tahun-tahun politik, perlu diantisipasi,” pesan Wamenag di Surabaya, Minggu (5/2/2023).

Dikatakan Wamenag, dalam suasana bangsa dan negara yang tengah menghadapi dinamika tahun-tahun politik, Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang melayani umat tidak boleh hanya di menara gading. Jajaran Kemenag harus maju ke tengah gelanggang, berperan membimbing, menenangkan, mencerahkan, dan mengayomi seluruh umat beragama dalam menyikapi beragam isu keagamaan.

Para pakar dan pemerhati, kata Wamenag, menyatakan bahwa agama merupakan salah satu kekuatan potensial dan aktual yang dirasakan pengaruhnya dalam membangun dan mengembangkan tatanan kehidupan sosial-kebangsaan. Dalam konteks ini, agama merupakan instrumen perekat kehidupan masyarakat dan bangsa yang menyuguhkan alternatif perbaikan pada berbagai aspek kehidupan.

“ASN Kemenag harus mampu mengoptimalkan peran agama sebagai pembangun moral, perekat etnisitas dan nasionalitas dalam kehidupan kenegaraan yang ditegakkan dalam koridor konstitusi,” pesannya.

Menurut Wamenag, Kementerian Agama bukan sekedar tempat bekerja bagi para ASN, tetapi tempat menghasilkan manfaat dan nilai tambah kepada umat, bangsa, dan negara. Seluruh jajaran Kementerian Agama perlu mempertajam analisis dalam membaca fenomena sosial-keagamaan serta meningkatkan kolaborasi dengan multi stakeholder dan seluruh lapisan umat tanpa membedakan satu sama lain.

“Pola pikir dan pola kerja kita semua harus senantiasa mengedepankan nilai-nilai kebersamaan di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan,” terangnya.

“ASN Kementerian yang membawa nama agama ini harus mampu menjadi teladan moral melalui pengabdian profesi dan posisi formal di jajaran pemerintahan. Profesionalisme ASN Kementerian Agama di semua lini harus memancarkan integritas, nilai-nilai moralitas dan humanitas,” sambungnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mencanangkan 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama. Untuk itu, gaung tahun kerukunan harus dimasifkan. Muara dari penguatan Moderasi Beragama sebagai program nasional adalah kerukunan umat beragama yang semakin berkualitas dan teruji.

“Isu agama dan keagamaan tahun 2023 dan tahun mendatang, akan sangat dinamis, berwarna dan bergelombang. Ibarat nahkoda dan para awak kapal, kita semua harus pandai membaca ombak dan gelombang samudera agar berlayar sampai ke tujuan,” tutur Wamenag.

“Kita harus pandai mengayomi dan mengarahkan kehidupan umat beragama menuju tujuan yang dicita-citakan dan menghindari segala hal yang kontraproduktif,” tandasnya.

Surabaya, serasinews.com --- Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhan, S.TP., M.T., Dirjen Pendis menghimbau seluruh Humas agar cerdas dalam mengelola informasi, hal ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Humas PTKIN se – Indonesia di UIN Sunan Ampel Surabaya, Senin (6/02/2023)

“sebagai humas dalam menyuguhkan berita harus pintar mengelola issu dan komunikasi kepada masyarakat serta informasi yang disampaikan juga harus jelas,”terangnya.

Kepada para Humas Dirjen pendis berpesan agar  memiliki kemampuan seni, pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk menganalisis kecenderungan.

“kemampuan humas harus mampu memprediksi konsekuensi-konsekuensi, memberikan advis bagi pemangku kepentingan, melaksanakan program yang terencana, menjaga kepentingan kemenag maupun kepentingan masyarakat,”tegasnya

Sebelumnya Rektor UINSA Prof. Akhmad Muzakki, M.Ag., Grad.Dip. SEA., M.Phil., Ph.D. dalam sambutannya menyampaikan penyuguhan berita itu harus mengetahui sasarannya.

“wajah PTKIN yang memiliki prestasi akademik dan non akademik dikenal karena para Humasnya yang keren dalam menyuguhkan informasi kepada generasi milinial,”ungkapnya.

Kegiatan Rakornas ini di inisiasi oleh Humas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang akan berlangsung pada tanggal 6 s.d 8 Februari 2023.

Surabaya , Serasinews.com --- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama di Surabaya merekomendasikan sembilan strategi kebijakan program outlook 2003. Sembilan program outlook 2023 ini disusun tim Balitbang-Diklat Kemenag yang telah bertransformasi menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

“Saya bersyukur kerja-kerja Balitbang Diklat selama ini mendapat apresiasi dan pengakuan dari seluruh unit eselon I Kemenag. Sembilan strategi kebijakan itu telah resmi menjadi keputusan Rakernas. Kini kita harus mengawal hasil-hasil Rakernas itu dengan maksimal,” tegas Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Suyitno usai penutupan Rakernas di Surabaya, Minggu (5/2/2023). Rakernas Kementerian Agama berlangsung dua hari, 4 – 5 Fabruari 2023.

Sembilan kebijakan itu meliputi Akselerasi Moderasi Beragama dalam Menangkal Potensi Politik Identitas, Advokasi Perizinan Rumah Ibadah dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Konflik Keagamaan, Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Penyuluh Agama, dan Percepatan Sertifikasi halal.

Kemudian, Mempertahankan Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Haji, Inovasi dan Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf dan Pengawasan Dana Sosial, Peningkatan Profesionalisme ASN Kemenag, Akselerasi Regulasi Layanan Keagamaan, serta Transformasi Kelembagaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Alih Status dan Kemandirian Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Suyitno mencontohkan, menghadapi tahun politik 2023-2024, Kemenag mewaspadai lahirnya potensi yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Kegiatan keagamaan yang seharusnya mengajak masyarakat hidup damai dan penuh semangat persaudaraan, bisa saja disusupi agenda politik yang penuh agitasi dan propaganda yang memecah belah masyarakat.

“Atas dasar pemikiran ini, (adanya) potensi penggunaan politik identitas dalam tahun politik 2023, (maka) akselerasi penguatan Moderasi Beragama menjadi keniscayaan,” paparnya. 

Selanjutnya, terkait persoalan rumah ibadah. Pascareformasi, peristiwa penolakan pendirian rumah ibadah masih terjadi, terkadang menjadi faktor penyebab timbulnya konflik. Meski telah diatur dalam PBM tahun 2006, masih terdapat umat beragama yang mendirikan rumah ibadah tidak sesuai ketentuan, atau menggunakan bangunan bukan rumah ibadah untuk peribadatan.

“Kami mencatat masih banyak peristiwa perselisihan di kalangan umat beragama dalam hal pendirian rumah ibadat. Tentu ini menjadi konsen kita. Melalui strategi kebijakan yang tepat kita berharap persoalan yang terus berulang ini dapat diatasi,” ujarnya.

Guru besar UIN Raden Fatah Palembang ini menambahkan, persoalan layanan keagamaan strategis lainnya adalah bimbingan dan kepenyuluhan agama kepada masyarakat. Penyuluh agama memiliki peran penting dalam menumbuhkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

“Mengingat tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia di tahun-tahun mendatang, tuntutan terhadap profesionalisme penyuluh agama semakin meningkat. Hal tersebut membutuhkan regulasi yang bisa mendorong kinerja penyuluh,” imbuhnya.

Karena sudah menjadi rekomendasi Rakernas, lanjut Suyitno, strategi kebijakan dalam outlook tahun 2023 tersebut harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi seluruh satker Kemenag dalam layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, dan tata kelola serta akuntabilitas birokrasi. Outlook Kemenag tahun 2023 ini disusun oleh Balitbang Diklat melalui diskusi panjang dengan melibatkan para pimpinan satuan kerja (satker) Kemenag, baik pusat maupun daerah. Strategi kebijakan ini disusun, dengan mengacu pada Renstra Kemenag tahun 2020-2024 dan Program Prioritas Kemenag. Strategi Kebijakan juga disusun, setelah melihat berbagai tantangan persoalan yang dihadapi Kemenag, baik yang berskala global, maupun nasional,tutupnya.