Latest Post



Pasaman barat, Serasinews.com - Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar mengamankan sekitar 147 ton atau 2.933 karung pupuk jenis NPK Daun Mutiara dan TSP 36 yang diduga palsu tidak sesuai dengan label kadar yang seharusnya di UD Tani Unggul Simpang Tiga Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Selasa (2/5).

"Kita mengamankan pupuk itu di dua titik gudang dengan menyita dan membuat garis polisi atau police line pupuk tersebut," kata Kasubdit Indagsi Reskrimsus Polda Sumbar Kompol Harianto di Simpang Empat, Selasa.

Menurutnya pupuk yang diamankan itu tidak sesuai dengan kadar atau label yang tertera di karung. Seperti seharusnya kandungan natrium 15 persen, pospat 15 persen dan kalium 15 persen ternyata sesuai hasil pemeriksaan dari Balai Riset dan Standardisasi kandungannya tidak sampai satu persen.

"Hal itu tentu sangat merugikan petani di Sumatera Barat khususnya di Pasaman Barat," katanya.

Ia merinci dari 147 ton atau 2.933 karung pupuk itu untuk pupuk jenis NPK Mutiara sebanyak 2.187 karung atau 109 ton dan TSP 36 sebanyak 746 karung atau 37 ton.

"Dari hasil penyidikan sumber pupuk itu dari pulau Jawa seperti dari Bandung, Cipatat dan Gresik. Pemilik menjual pupuk NPK Daun Mutiara ke masyarakat Rp110 ribu per karung dan pupuk TSP 35 seharga Rp125 per karung," katanya.

Pihaknya belum menetapkan tersangka dalam perkara itu dan pemilik toko itu akan diperiksa lebih jauh termasuk berapa lama dia melakukan aktifitas menjual pupuk itu.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat khsusnya petani agar hati-hati dalam membeli pupuk. Jangan melihat harga murah saja tetapi lihat kualitas pupuknya sehingga tidak merugikan petani.

"Kalau ada ditemukan indikasi ditemukan pupuk yang tidak sesuai label atau kadarnya segera laporkan ke pihak berwajib. Kita juga akan memantau peredaran pupuk di kabupaten atau kota lainnya," tegasnya.

Penyitaan dan pengamanan pupuk itu juga didampingi oleh Satreskrim Polres Pasaman Barat dan disaksikan oleh warga dan kepala jorong setempat.



Sumbar, Serasinews.com - Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Sumbar, Kombes Pol Sunarya, S.Ik ikut mengawal aksi damai partai buruh, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada Senin, (1/5) siang. 

Kombes Pol Sunarya memantau aksi tersebut pada dua lokasi, yakni di gedung DPRD Sumbar, serta di kantor Gubernur Sumbar.  

"Alhamdulillah, aksi damai tersebut berlangsung tertib, aman dan lancar," katanya. 

Ia melanjutkan, kepolisian memberikan pengawalan terhadap massa aksi yang menyampaikan aspirasinya dan melakukan long march. 

"Penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, sedangkan kepolisian memberikan pengamanan dan pengawalan agar aksi itu berlangsung tertib," ujar Kombes Pol Sunarya. 

Sementara itu, Wakil Ketua I Exco Kecamatan Nanggalo Partai Buruh, Patria, mengatakan aksi damai ini secara tegas menolak Undang-undang Omnibus Law.

"Cabut, tolak Undang-undang Omnibus Law, karena menciderai kami," kata Patria.(*)



Jakarta, Serasinews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pengamanan dan pengawalan unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Istora Senayan, Jakarta, Senin, 1 Mei 2023. 

"Dalam kesempatan ini saya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan konfederasi, rekan-rekan aliansi, rekan-rekan yang tergabung dalam serikat buruh Indonesia. Selamat Hari Buruh Internasional," kata Sigit.

Sigit menegaskan harapannya agar seluruh kelompok buruh bisa terus memperjuangkan hak-haknya demi meningkatkan kesejahteraan hingga mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. 

"Tentunya harapan saya, perjuangan buruh untuk terus meningkatkan kesejahteraan buruh, kualitas buruh, meningkatkan SDM unggul buruh. Sehingga buruh bisa menempati posisi-posisi strategis, terus bisa diperjuangkan," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit memaparkan bahwa, Pemerintah Indonesia dewasa ini, terus mendorong industrialisasi. Sehingga, terbukanya lapangan pekerjaan baru sebanyak 1,4 juta, sepanjang tahun 2022. 

"Dan tentunya ini adalah ruang besar untuk mengisi lapangan-lapangan pekerjaan dan tentunya buruh harus terus berjuang untuk meningkatkan," ucap Sigit. 

Tak hanya itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen buruh di tanah air, lantaran terus berada di garis terdepan sebagai penjaga tulang punggung perekenomian Bangsa Indonesia. 

"Saat ini nilai ekspor indonesia terus meningkat dan 23,5 miliar Dollar berhasil direalisasikan, 9 persen naik dan 35 kali berturut-turut Indonesia mengalami surplus. Oleh karena itu kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan buruh yang selalu menjadi motor dan garda terdepan pahlawan-pahlawan penghasil devisa negara," papar Sigit.

Oleh karenanya, Sigit memastikan, Polri akan terus mengawal serta mengamankan kelompok buruh yang memperjuangan seluruh aspirasi dan haknya. Sehingga, kata Sigit, kedepannya pihak industri serta buruh dapat bersama-sama mengisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

"Dan Alhamdulillah atas kerja sama buruh dan industri yang ada, Indonesia saat ini terus bertumbuh di angka 5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Kita berada di nomor empat Negara G-20. Dan nomor empat negara-negara di Asia. Dan itu semua berkat kerja keras bersama antara buruh dan seluruh elemen bangsa lainnya," tutur Sigit. 

Disisi lain, Sigit menyebut bahwa, seluruh pelaksanaan unjuk rasa peringatan May Day di 116 titik Indonesia telah berjalan aman dan kondusif. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh kelompok buruh dan personel kepolisian yang telah bekerjasama dengan baik untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang aman juga damai. 

Dengan terwujudnya situasi yang aman dan damai, Sigit menyatakan bahwa, hal itu akan memengaruhi iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

"Terus perjuangkan aspirasi buruh, laksanakan dengan tertib, laksanakan dengan damai, jaga iklim investasi agar investasi Indonesia menjadi investasi yang ramah. Dan tentunya investor akan berlomba-lomba untuk masuk dan akan membuka ruang untuk  meningkatkan kesejahteraan buruh," kata Sigit. 

"Jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciderai perjuangan buruh. Terus jaga dan kawal, dan Polri siap mengawal," ujar Sigit menambahkan. 

Kesempatan yang sama, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pengamanan secara optimal dan humanis kepada seluruh elemen buruh ketika menyampaikan aspirasinya. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Mabes Polri, Bapak Kapolri, jajaran Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda dan pejabat utama lainnya di Mabes Polri maupun di Polda yang telah memberikan pengamanan dengan baik dan melakukan koordinasi di tingkat lapangan dengan baik. Dir Intel Polda Metro Jaya dan di Mabes Polri memberikan komunikasi dan pelayanan yang baik," ucap Said Iqbal. 

Disisi lain, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea juga menyampaikan apresiasi yang senada. Menurutnya, berkat adanya pengawalan dan pengamanan yang diberikan Polri, penyampaikan aspirasi kelompok buruh dapat berjalan dengan kondusif. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Polri yang sudah memberikan pengamanan sangat kondusif, sangat luar biasa. Terima kasih atas kerja samanya selama ini kepada polisi seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Pak Kapolri, Kapolda Metro Jaya, luar biasa pengamanan Polri. Terima kasih bersatu terus, kita terus bersinergi. Polri dan buruh harus bersatu dan kuat bersama. Terima kasih hidup buruh Indonesia," tutup Andi Gani.



Jakarta, Serasinews.com - Survei Indikator Politika menunjukan adanya peningkatan kepercayaan terhadap Polri oleh masyarakat. Survei yang dilakukan pada 11-17 April 2023 menujukan kepercayaan terhadap publik 73,2%.

“Publik trust Polri terus bergerak positif. Terbaru, angkanya kembali meningkat, menjadi 73,2 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparannya, Minggu (30/4/23).

Menurutnya, salah satu alasan yang mendasari meningkatnya kepercayaan kepada Polri adalah dampak tindakan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap para jenderal yang terlilit perkara. Polri, jelasnya, juga bersikap netral dengan tidak melindungi para perwiranya dari jerat hukum maksimal. 

Pada survei sebelumnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri pada Februari 2023 baru menyentuh 70,8%. Artinya, dalam rentang setidaknya dua bulan, ada peningkatan yang cukup signifikan. 

“Ada 71,5% masyarakat yang puas terkait kinerja Kepolisian membangun komunikasi dengan warga. Ada juga 73,6% yang puas dengan usaha Kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.

Survei Indikator ini dilakukan dengan wawancara tatap muka. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang responden dan toleransi kesalahan sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.



Sumbar, Serasinews.com - Dalam seleksi penerimaan Polri TA. 2023, Polda Sumatera Barat melibatkan pengawas dari eksternal, salah satunya adalah dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salapan Suku Nagari Padang.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris / Penghulu dari Suku Koto di KAN Salapan Suku Nagari Padang, Drs. Sjahrial DT Sutan Tan Alam. Dirinya telah lama aktif sebagai pengawas ekternal di Polda Sumbar.

“Di Polda Sumatera Barat ini sudah tujuh tahun kami (KAN) menjadi pengawas eksternal penerimaan Polri di Polda Sumatera Barat,” kata Sjahrial saat dikonfirmasi, Sabtu (29/4).

Dia menceritakan, bahwa sebelumnya masyarakat berpandangan kalau masuk polisi itu membayar. Namun setelah ia menjadi pengawas dan melihat langsung proses seleksi, hal tersebut tidak ditemukannya.

“Kami telah bisa meyakini anak kemenakan, sehingganya sekarang sudah berduyun duyun anak kemenakan kami yang mendaftar untuk masuk polisi,” ujarnya.

Ia menyebut, pengawasan yang dilakukan oleh KAN pada seleksi tersebut adalah dengan memantau langsung jalannya seleksi tersebut, mulai dari tes pemeriksaan administrasi awal hingga sidang kelulusan tahap akhir.

“kami melakukan pengawasan dimana bila ada kecurangan atau kesalahan kami akan tegur,” ujarnya.

Ia mencontohkan, apabila ada panitia yang sengaja atau tidak sengaja dalam meberikan nilai sehingga dapat merugikan kepada peserta itu sendiri, maka pihaknya selaku pengawas dapat melaporkan kejadian tersebut.

“Misalnya ada peserta yang saat tes lari mendapatkan nilai 100, mungkin-mungkin panitia khilaf atau dinilainya 60, hal ini akan kami sampaikan kepada bapak Kapolda. Kami koreksi langsung, para peserta seleksi tidak bisa dibohongi (panitia), ” jelasnya.

Selama menjadi pengawas, Sjahrial menilai dengan adanya pengawasan dari eksternal tentu sangatlah baik. Karena pihaknya juga bisa sebagai corong untuk memberitahukan kepada anak kemenakannya bahwa masuk polisi itu murni dari hasil peserta sendiri.

“Sekarang sudah ada penerimaan polisi yang tidak bayar, dan pengawasan disiplinnya sangat bagus. Dan inilah peran kami (KAN), kami sering mengadakan pertemuan dengan anak kemenakan dan menyampaikan pada saat itu yang ingin masuk polisi silahkan tanpa bayar,” ujarnya.

Hal ini dibuktikannya, dimana sudah banyak masyarakat Sumatera Barat yang masuk mendaftar untuk menjadi anggota Polri.

Kemudian, pandangannya terhadap seleksi anggota Polri saat ini sudah sangat bagus, seperti yang disemboyankan jujur, amanah, serta Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) yang telah berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

“Selama tujuh tahun ini tidak ada permasalahan permasalahan yang prinsip, yang telah dilaksanakan oleh Panda (Panitia Daerah) Sumbar. Motto (BETAH) telah terealisasi di lapangan ,” ungkapnya.

Apalagi katanya, dengan adanya terobosan baru yakni terdapatnya pelayanan pengaduan hotline menggunakan nomor pengaduan 081378439918. Dimana, layanan pengaduan tersebut juga tersambung dengan Mabes Polri.

“Kami apresiasi layanan pengaduan hotline itu, karena bisa sangat membantu baik peserta atau orang tua peserta dari hal-hal yang tidak diinginkan saat seleksi tersebut,” pungkasnya.

Sjahrial juga berharap, proses seleksi penerimaan Polri yang telah berjalan dengan baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.(*)



Sumbar, Serasinews.com - Seleksi penerimaan Polri Terpadu TA. 2023 sudah berjalan. Saat ini tahapannya adalah pendaftaran dan verifikasi, dan nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal.

Kepala Biro (Karo) SDM Polda Sumbar Kombes Pol Sonny Mulvianto Utomo, S.Ik mengatakan, selama seleksi penerimaan Polri berlangsung, pihaknya melibatkan pengawas dari Internal dan Eksternal. 

Untuk Pengawas Internal terdiri dari Itwasda dan Bidpropam Polda Sumbar. Sedang Pengawas Eksternal melibatkan dari berbagai pihak, baik dari lembaga pendidikan dan juga dari tokoh adat. 

"Pengawas eksternal yaitu Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, LLDIKTI Wilayah X, Persatuan Dokter Umum Indonesia Wilayah Sumbar, Himpunan Psikologi Wilayah Sumbar, Fakultas Ilmu Keolahragaan Uneversitas Negeri Padang, dan Tim Audit IT dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang pada setiap tahapan seleksi," katanya, Jumat (28/4) di Polda Sumbar. 

Kemudian lanjut Kombes Pol Sonny, pengawas eksternal lainnya adalah dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang. 

"Kami libatkan tokoh masyarakat dari KAN karena kearifan lokal disini (Sumbar) sangat kuat, maka kita libatkan KAN tersebut," terangnya. 

Karo SDM Polda Sumbar menyebutkan, dengan adanya pengawas internal dan eksternal, tujuannya adalah agar tercapainya rekrutmen Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta Clear and Clean.

"Kami menghimbau agar masyarakat tidak percaya kepada orang yang mengatasnamakan Panitia atau pejabat kepolisian dengan menjanjikan kelulusan apalagi dengan memberikan sejumlah uang," ujarnya. 

Lanjutnya, pada proses seleksi penerimaan Polri ini, terdapat layanan pengaduan hotline pengaduan yang tersambung dengan Mabes Polri menggunakan nomor pengaduan 081378439918. 

"Tujuannya adalah untuk menampung apabila masyarakat ingin memberikan saran, masukan, kritik ataupun informasi-informasi yang masyarakat ketahui tentang dugaan penyimpangan atau mungkin oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan pada seleksi penerimaan Polri," pungkasnya.(*)



Serasinews.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiapkan 2.627 personel guna mengamankan penyelenggaraan Konfrensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN atau ASEAN Summit pada 9 hingga 11 Mei 2023. Pelaksanaan ASEAN Summit berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ribuan personel Polri yang diturunkan merupakan gabungan dari Mabes Polri, Polda NTT dan Polda NTB.

"Rencana personel yang dikerahkan yakni sebanyak 2.627 yang berasal dari Mabes Polri sebanyak 947 personel, Polda NTT 1.660 personel, dan Polda NTB 20 personel," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 April 2023.

Sandi mengatakan, ribuan personel tersebut akan disebar di berbagai tempat, mulai dari bandara, akomodasi para delegasi atau kepala negara yang hadir hingga venue penyelenggaraan.

Sebelum main event tanggal 9 hingga 11 Mei, Sandi menuturkan akan ada side event yang digelar pada 7 hingga 9 Mei. Untuk side event nantinya akan menjadi tanggung jawab penuh dari Polri.

"Polri memberikan bantuan BKO personel di ring 1, 2, dan 3. Untuk side events menjadi tanggung jawab penuh dari Polri," ujarnya.

Adapun beberapa hal yang diperkuat yakni fasilitas yang ada di Labuan Bajo. Contohnya keberadaan CCTV untuk memperkuat pengendalian dari Command Center, dari Bandara sampai tempat acara dan akomodasi.

"Terkait dengan camera body warm, CCTV statis dan mobile bisa kita penuhi," katanya.

Nantinya, kata Sandi, CCTV tersebut akan dilengkapi dengan teknologi face recognition guna mendeteksi daftar atau orang-orang yang dicurigai akan melakukan tindak pidana.

Dalam pengamanan ini, Polri pun akan berkoordinasi dengan stakeholders lainnya dan pihak akomodasi. Hal ini guna memastikan apakah ada kendala yang membutuhkan bantuan 

Secara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di NTT, Sandi menuturkan terjadi penurunan tren kejahatan. Beberapa hal yang menjadi perhatian yakni meningkatknya angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2021 ke 2022.

"Potensi bencana di NTT ada kerawanan gempa bumi dan abrasi. Kemudian hidrome trilogi dan juga tingkat panas di NTT yang cukup tinggi," katanya.

Dengan semua persiapan tersebut, Sandi menegaskan Polri siap menjaga keamanan para delegasi dan kepala negara menghadiri penyelenggaraan KTT ASEAN.

"Polri siap menjaga keamanan dan kenyamanan para delegasi dan kepala negara dalam penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT," ujarnya.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.