Latest Post



Serasinews.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam surat telegram bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi, para jajaran polisi lalu lintas (Polantas) untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan Electronic Traffic Low Enforcement atau ETLE.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, aturan dalam surat telegram tersebut jajaran polisi lalu lintas dilarang untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia.

"Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (19/5/2023).

Sandi menuturkan, jajaran Dirlantas juga diminta mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.

"Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan," kata Sandi.

Jika dalam prakteknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, kata Sandi, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.

"Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat," ujarnya.



Sumbar, Serasinews.com - Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke 43 akan diadakan di beberapa Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. 

"Dipusatkan di 3 Kota dan 2 Kabupaten," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik, saat dikonfirmasi, Kamis (18/5).

Dirinya menyebut, Latsitarda Nusantara ke 43 tahun 2023 ini, diikuti oleh Taruna dan Taruni dari Akademi Kepolisian (Akpol), Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Laut (AAL), STIN dan IPDN serta Mahasiswa Perguruan Tinggi di Sumbar, Jumlahnya 1.300 peserta," ujarnya. 

Peserta Latsitarda Nusantara telah datang pada Rabu tanggal 17 Mei 2023, dengan menggunakan Kapal milik TNI AL. 

Kedatangannya disambut Wagub Sumbar Audy Joinaldi, Danjen Akademi, Wakalemdiklat Polri, Kapolda Sumbar, dan Forkopimda Sumbar. 

Lanjut Kabid Humas Polda Sumbar, peserta Latsitarda Nusantara tersebut akan disebar di Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Pesisir dan Kabupaten Pasaman. 

"Mereka ini nantinya akan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, bakti sosial, bakti kesehatan, dan penyuluhan kepada masyarakat," Kegiatan ini merupakan kegiatan akhir sebelum mereka selesai pendidikan dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, pungkasnya.

Untuk pembukaan kegiatan tersebut, nantinya akan dibuka pada hari Jum’at besok, tanggal 19 Mei 2023 oleh Kapolri dan Panglima TNI.(*)



YOGYAKARTA, Serasinews.com - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran menyebut Polisi RW hadir sebagai wujud praktik pemolisian modern yang bermuara dari hulu yaitu pencegahan kejahatan melalui pendekatan nyata dengan masyarakat.

Menurut dia Polisi RW adalah semua anggota kepolisian yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal, bukan hanya bhabinkamtibmas seorang. Mereka akan menjalankan fungsi polisi RW di tempat mereka tinggal saat ini. 

Bila ada anggota yang sedang tugas di lain kota, maka ia akan menjadi Polisi RW di tempat tinggal ia bertugas atau berdinas. Para Polisi RW diharapkan minimal seminggu sekali, dapat berkomunikasi, menjalin silaturahmi, menjadi kawan, jembatan, komunikator, fasilitator serta tempat curhat bagi warga di sekitar tempat tinggalnya, untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan ketidaktertiban dalam masyarakat.


"Sesuai arahan Bapak Kapolri, yang menekankan bahwa polisi harus dekat dengan masyarakat dan bersifat humanis. Maka ketika saya diamanahkan memimpin Jakarta, saya berupaya menjalankan perintah tersebut melalui beberapa program yaitu Kampung Tangguh Jaya, Vaksinasi Merdeka, Street Race, ADA Polisi, hingga malam pelayanan," kata Fadil saat menghadiri apel pembentukan Polisi RW di Polda DIY, Rabu (17/5/2023).

Menurut Fadil dari keseluruhan program tersebut yang menjadikan anggota dekat, kenal bahkan akrab dengan warga, berbagai aksi kejahatan dapat dicegah, bahkan diturunkan angkanya seperti kejahatan jalanan, tawuran hingga 49%. 

"Perjalanan dari pembentukan berbagai program Inilah yang kemudian menjadi embrio lahirnya Polisi RW di Jakarta, yang kemudian diapresiasi oleh Kapolri, untuk kemudian secara bertahap dijalankan 
secara nasional," ungkap mantan Kapolda Metro Jaya itu. 

Fadil menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu praktik pemolisian yang terbukti mampu mengurangi praktik kejahatan, menumbuhkan kepuasan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik pada aparat ialah pemolisian komunitas (community 
policing), yang berorientasi pada kedekatan polisi kepada masyarakat.

Dampak positif dari best practices pemolisian komunitas inilah yang juga dirasakan dampaknya di Indonesia, yang kemudian mewujud dalam program Polisi RW. 

“Bila ditanya, apa itu Polisi RW, maka saya akan mengawali dengan mengajukan 
pertanyaan apakah teman-teman selama ini pernah mengenal seorang polisi di lingkungan tempat tinggal teman-teman? bahkan dekat dan akrab dengan polisi? Kalau 
jawabannya tidak, inilah mengapa Polisi RW kami bentuk. Polisi, sebagai bagian dari negara, seyogyanya hadir untuk melihat, mendengar dan melakukan pelayanan yang 
fokus pada upaya pencegahan kejahatan serta pelanggaran kamtibmas terjadi di masyarakat,” tambah Fadil yang telah 20 tahun sebagai anggota Polri
banyak berkarir di Jakarta. 

Lebih jauh Fadil menjabarkan proses Polisi RW mulai bertugas. Setiap wilayah kata dia, seperti Yogyakarta, Bandung, akan melakukan analisa, pemetaan, secara bertahap yang kemudian memilih kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk ataupun catatan aduan 
kamtibmas yang tinggi. 

"Sebagaimana arahan Bapak Kapolri, saya akan terus turun ke bawah, melakukan berbagai evaluasi dan inovasi agar program ini tidak menjadi program lip service ataupun seremoni semata,” tutup Fadil.



Sumbar, Serasinews.com - Salah satu anggota Polri yang bertugas di Polda Sumbar kembali mengharumkan nama bangsa Indonesia pada Sea Games 2023. Pasalnya anggota tersebut mendapatkan mendali emas di Sea Games 2023 di Kamboja.

Adalah Bripda Randa Rian Desta. Polisi yang sehari hari berdinas di Direktorat Samapta Polda Sumbar itu mendapat emas pada cabang gulat.

Pria kelahiran ranah minang ini memenangkan cabang olahraga (cabor) gulat untuk nomor freestyle 79 kg putra, setelah mengalahkan atlet Singapura, Weng Luen Gaary Chow, di laga puncak dalam laga yang dimainkan di Chory Changvar International Convention and Exhibition Center, Phnom Penh, Selasa (16/5/2023).

Medali emas yang diperoleh Bripda Randa merupakan perolehan medali emas ke-86 untuk Indonesia di SEA Games 2023.

Terpisah, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH juga membenarkan perihal salah satu personelnya meraih prestasi di tingkat Internasional tersebut. 

"Alhamdulillah suatu kebanggaan bagi saya selaku Kapolda Sumbar bahwa hari ini salah satu personel Polda Sumbar atas nama Bripda Randa Rian Desta telah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas pada cabor gulat," katanya. 

"Saya sempat menonton pertandingan yang menegangkan tersebut. Namun Alhamdulillah atas izin Allah SWT ananda kita ini berhasil menyumbangkan medali ke 86 bagi Negara Indonesia," sambung Kapolda Sumbar. 

Ia berharap, semoga ini menjadi motivasi bagi personel polri lainnya, khususnya di wilayah Polda Sumbar untuk selalu semangat dan profesional dalam melaksanakan tugas.(*)



Sumbar, Serasinews.com - Dinilai suskes dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Singgalang 2023, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH bersama beberapa Kapolres menerima Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Senin (15/5) di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar. 

Irjen Pol Suharyono dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka mempersiapkan pengamanan Lebaran Idul Fitri saat arus mudik dan arus balik tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi di Sumbar terdapat beberapa hal yang baru, diantaranya adalah pemberlakuan 'One Way System'.

"Menjadikan tantangan baru karena belum pernah diterapkan di Sumatera Barat. Namun kita semua bisa melaksanakan dan mensukseskan program ini dengan adanya kekompakan yang terjalin antar Forkopimda di Sumbar, sehingga mudik lebaran berjalan aman," kata Kapolda Sumbar. 

Dirinya menyebut, selaku Kapolda Sumbar menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada Forkopimda Sumbar dan seluruh pihak terkait yang terlibat dalam mensukseskan arus mudik dan balik. 

Dikatakan, bahwa kesuksesan itu prosesnya cukup panjang. Proses itu dimulai dari suatu analisis bahwa memang dari tahun ke tahun kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas tidak bis dibendung, terutama pada saat agenda nasional seperti Idul Fitri. 

"Karena menjadi momentum bagi masyarakat luar provinsi Sumbar untuk bertemu dengan saudaranya. Apalagi ada tradisi pulang basamo (bersama), mudik basamo," ungkapnya. 

Terkait dengan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pihaknya memfokuskan kepada kemacetan lalu lintas. 

Karena kalau dianalisis di Sumbar ini sebut Kapolda, jalur relatif sempit, kecil, lebar jalan, kondisi jalan serta lingkungan dan cuaca inilah yang menyebabkan terjadinya kemacetan, apalagi jumlah kendaraan yang tidak sesuai dan seimbang dengan kondisi jalan.

"Dari analisis inilah polisi (Polda Sumbar) beserta Forkopimda Sumbar melaksanakan rapat-rapat. Rapat ini juga bukan dilakukan sekali saja, tetapi berkali-kali," ujarnya.

Selanjutnya, dari data dan fakta serta cara bertindaknya seperti apa untuk mengantisipasi kemacetan, maka ditemukannya suatu formula yang cukup canggih One Way System yang mana hal ini juga bukan saja dilakukan di Sumbar, tetapi juga diterapkan seperti di Jawa Timur yaitu Surabaya - Malang dengan satu arah.

"Terbukti One Way System ini mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Hampir semua masyarakat yang menghubungi kami, mayoritas menyatakan One Way System sukses," terangnya. 

Berikut penghargaan dari Gubernur Sumbar yang diberikan kepada Kapolda Sumbar dan jajaran:

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik., SH, Penghargaan Atas Suksesnya Operasi Ketupat Singgalang Dalam Rangka Pengamanan Lebaran Idul Fitri 1444 H / 2023 M Di Provinsi Sumbar;

Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Hilman Wijaya, S.Ik. MH, Penghargaan Atas Inovasi Melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dalam Mengatasi Kemacetan Arus Mudik Dan Arus Balik Lebaran Idul Fitri 1444 H / 2023 M Di Provinsi Sumbar;

Dirreskrimsus Polda Sumbar AKBP Alfian Nurnas, SH. S.Ik. MH, Penghargaan Atas Keberhasilan Bersama Jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar Dalam Mengungkap Peredaran Pupuk Palsu Sangat Mendukung Keberhasilan Program Pertanian Di Sumatera Barat;

Kapolresta Padang, Kombes Pol Ferri Harahap, S.Ik. M.Si, Penghargaan Atas Suksesnya Dalam Menjamin Keamanan Kelancaran Arus Mudik Dan Arus Balik Lebaran Idul Fitri 1444 H / 2023 M Serta Pengamanan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pungli Yang Meresahkan Masyarakat Di Tempat Wisata Demi Mendukung "Visit Beautiful West Sumatera 2023";

Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessi Kurniati, S.Ik. MM, Penghargaan Atas Suksesnya Dalam Menjamin Keamanan Kelancaran Arus Mudik Dan Arus Balik Lebaran Idul Fitri 1444 H / 2023 M Serta Pengamanan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pungli Yang Meresahkan Masyarakat Di Tempat Wisata Demi Mendukung "Visit Beautiful West Sumatera 2023";

Kapolres Padang Panjang, AKBP Donny Bramanto, S.Ik, Penghargaan Atas Suksesnya Menjamin Keamanan Kelancaran Arus Mudik Dan Arus Balik Lebaran Idul Fitri 1444 H / 2023 M Serta Pengamanan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pungli Yang Meresahkan Masyarakat Di Tempat Wisata Demi Mendukung "Visit Beautiful West Sumatera 2023";

Kapolres Padang Pariaman, AKBP Bagus Ikhwan, S.Ik. MH, Penghargaan Atas Kesuksesanna Menjamin Keamanan Kelancaran Arus Mudik Dan Arus Balik Lebaran Idul Fitri 1444 H / 2023 M Serta Pengamanan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pungli Yang Meresahkan Masyarakat Di Tempat Wisata Demi Mendukung "Visit Beautiful West Sumatera 2023".

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, serta tamu undangan lainnya.(*)



Sesarinews.com - Lembaga Indikator melakukan survei terkait penyelenggaraan mudik Lebaran pada tahun ini. Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini meningkat dari tahun lalu.

Peneliti Utama Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini mencapai 78 persen. Sedangkan tahun 2022 sebesar 73 persen. Artinya meningkat sebesar 5 persen.

"Bahkan pada kelompok warga yang mudik, kepuasan atas penyelenggaraan mudik jauh lebih tinggi yakni 89,5 persen. Mayoritas mutlak responden juga setuju arus mudik tahun ini lebih lancar ketimbang tahun lalu," kata Burhanuddin dalam paparan hasil surveinya, Minggu (14/5/2023).

Dalam hasil survei juga, Burhanuddin mengatakan, evaluasi atas kondisi fasilitas dan layanan selama mudik mendapat apresiasi yang tinggi dari warga, terutama dalam pengaturan lalu lintas yang menjadi tugas Polri.

"Warga paling banyak merasa puas dengan kondisi pemgaturan lalu lintas yakni sebesar 81,8 persen selama arus mudik atau balik Lebaran 2023," katanya.

Beberapa kebijakan Polri untuk mengatur kelancaran arus mudik dan balik seperti one way dan contra flow juga mendapatkan dukungan yang tinggi dari warga.

"Dari semua responden setuju kebijakan one way dan contra flow pada arus mudik dan balik yakni sebesar 74,3 persen. Sementara untuk kelompok warga yang mudik sebesar 82,2 persen masyarakat setuju," katanya.

Kinerja polisi lalu lintas (polantas) saat penyelenggaraan mudik dan balik juga mendapatkan respons positif masyarakat. Sebanyak 77,3 persen semua responden menyatakan kinerja polantas saat arus mudik dan balik bersikap ramah. Untuk kelompok yang mudik angkanya 83,8 persen.

Sementara untuk sikap komunikatif anggota polantas, sebanyak 72,5 persen untuk semua responden dan 78,6 persen untuk kelompok yang mudik, menyatakan anggota polantas yang bertugas saat arus mudik dan balik bersikap komunikatif.

"Saat ditanyakan apakah petugas polantas membantu masyarakat saat arus mudik dan balik, hasilnya 83,2 persen semua responden memyebut membantu dan 86,9 persen kelompok yang mudik," katanya.

Burhanuddin menuturkan, target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau cellphone, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1218 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi dan screening. Margin of Error survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Asumsi simple random sampling.

Wawancara dengan responden dilakukan lewar telepon oleh pewawancara yang dilatih.


Pasaman barat, Serasinews.com – Dalam mencegah terjadinya aksi penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polres Pasaman Barat, tim gabungan dari Dittipidter Bareskrim Mabes Polri pimpinan Kombes Pol Moh. Irhamni bersama Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki melakukan pengecekan ke sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, Minggu siang (14/05/2023).

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Mabes Polri mengatakan, kegiatan ini sengaja kami lakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi penambangan emas tanpa izin serta menanggapi aduan masyarakat dengan maraknya aktifitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Pasaman Barat.

"Saya bersama Kapolres Pasaman Barat mengecek ke sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Pasaman Barat untuk mengawasi pendistribusian BBM jenis solar yang diduga digunakan para pelaku untuk melakukan aktifitas tambang emas ilegal dan juga ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Polri dalam memberantas aktifitas PETI,” ungkap Kombes Pol Moh. Irhamni.

Dari informasi yang dihimpun, tiga buah SPBU yang ditinjau oleh tim gabungan antara lain SPBU Batang Toman yang berada di Kecamatan Pasaman, SPBU Sarik di Kecamatan Luhak Nan Duo serta SPBU Base Camp yang ada di Kecamatan Kinali.

Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti temuan terhadap aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Talamau, dimana dilokasi itu ditemukan jerigen bekas yang berisi BBM Bio Solar dan diduga didapat secara ilegal.

“Kita turun langsung ke SPBU guna menghimbau kepada para pengelola SPBU agar tidak menjual BBM subsidi jenis Bio Solar kepada pelangsir yang tidak sesuai peruntukannya. Karena kita duga BBM yang ditemukan di lokasi PETI di Jorong Tombang, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau kemarin itu didapat secara ilegal dengan cara melangsir,” kata Kasubdit II Dittipidter Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Moh. Irhamni didampingi Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Basuki.

Moh. Irhamni menambahkan, pihaknya akan menelusuri siapa pemasok BBM jenis Bio Solar yang digunakan di lokasi PETI tersebut dan diambil dari SPBU mana yang apabila hal itu ditemukan maka akan dilakukan penindakan tegas kepada pemilik SPBU tersebut.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina, agar hal ini tidak lagi dilakukan oleh pihak SPBU. Kepada pengelola SPBU agar tidak melayani para pelangsir ini, apabila ditemukan tentu akan dilakukan penindakan tegas oleh pihak Kepolisian dan pelanggaran secara administrasi juga akan dikenakan,” tegasnya.

Akan tetapi, dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh tim gabungan ini diketahui bahwa persediaan yang ada di masing-masing SPBU mencukupi untuk kebutuhan masyarakat setiap harinya. 

“Stok yang ada agar tidak disalahgunakan atau dijual kepada pelangsir-pelangsir, apalagi kepada oknum-oknum yang akan melakukan penambangan emas ilegal,” tegasnya.

Sementara itu, ia juga mengapresiasi bahwa penggunaan barcode Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi ini masih terus dijalankan oleh SPBU, sehingga hal itu juga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.

“Kepada masyarakat kami juga menghimbau untuk bersama-sama memantau apabila mengetahui dan melihat adanya aktifitas penyalahgunaan BBM bersubsidi ini terutama yang akan digunakan untuk aktifitas PETI. Apabila ditemukan agar segera melaporkan kepada petugas, baik itu di Polres ataupun Polsek,” tegasnya.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.