Latest Post


Padang, Serasinews.com - Anggota DPD RI Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa menghadiri acara Wisuda ke-64 Universitas Taman Siswa Padang, Sabtu (20/5/2023), bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang.

Kehadiran Leonardy, yang dipanggil keluarga besar Taman Siswa dengan sebutan Ki Leonardy Harmainy, diminta Ketua BPPTS Ki Irwandi Yusuf untuk memotivasi para wisudawan-wisudawati Universitas Taman Siswa yang diwisuda saat itu.

Pada kesempatan itu, Ki Leonardy menyampaikan tiga pesan khusus kepada para wisudawan-wisudawati, dimana pertama; jangan mencari-cari alasan untuk tidak memulai, cari alasan untuk segera memulai.

Kedua, hidup bukan lah tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang bisa berbuat baik dan bukan berpura-pura baik.

Kemudian ketiga, bagaimana merubah mindset lulusan yang umumnya mencari pekerjaan, artinya menerima gaji, mulai lah berusaha untuk membayarkan gaji.

“Artinya, para wisudawan-wisudawati bukan berorientasi mencari pekerjaan. Mereka diharapkan membuka lapangan pekerjaan. Mereka berupaya untuk membayarkan gaji bagi orang-orang yang bekerja pada mereka,” ujar Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI ini.

Ketiganya, lanjut Ki Leonardy, akan diberikan pada kesempatan lain. “Silahkan cari waktu dan kesempatan untuk itu. Tiap satu ketiga hal tadi, bisa 3 SKS, dan Univeristas Taman Siswa tidak perlu bayar,” tukasnya.

Sehubungan pendidikan politik yang dimintakan Ki Irwandy, Ki Leonardy hanya mengingatkan agar wisudawan-wisudawati dan keluarganya bahwa pada bulan Februari 2024 nanti akan ada pemilihan anggota legislatif.

“Semua diminta untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Soal siapa yang dipilih terpulang ke hati nurani masing-masing. Pilih yang baik. Yang baik pasti peduli,” kata Leonardy.(RD)




Jakarta, Serasinews.com - Polres Karawang melakukan pengungkapan kasus penipuan pendaftaran rekrutmen Polri jalur Bintara. Dalam perkara itu, ditetapkan satu orang tersangka dengan inisial (DLS). 

Dengan dilakukannya tindakan tegas terhadap pelaku penipuan jalur Bintara itu, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa, hal itu salah satu wujud dari komitmen Polri yang sejak awal fokus untuk memberantas praktik calo maupun KKN dalam seluruh proses rekrutmen Korps Bhayangkara. 

"Selain mengapresiasi, kami di tingkat Mabes Polri tentunya mendukung penuh tindakan tegas terhadap pelaku ataupun calo rekrutmen Polri. Karena, sejak awal pimpinan Polri sudah menegaskan untuk tidak segan memberamtas praktik calo maupun KKN," kata Dedi kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. 

Pada seluruh rangkaian proses pendaftaran rekrutmen Polri, baik jalur Akpol, Bintara dan Tamtama, dalam hal ini, Polri tidak memungut sepeser pun biaya atau gratis, bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin bergabung sebagai anggota kepolisian. 

Dedi menekankan, dalam proses rekrutmen saat ini, As SDM Polri menerapkan prinsip BETAH (bersih, transparan, akuntabel dan humanis). Sehingga, tidak ada ruang sedikitpun untuk pihak-pihak yang mencoba 'main-main' dalam proses rekrutmen Polri. 

Bahkan, kata Dedi, untuk semakin mencegah praktik tersebut, SSDM Polri kini membuka layanan Hotline di nomor  085773760016, bagi masyarakat atau siapapun yang ingin melakukan pengaduan atau memberikan informasi seputar adanya dugaan pelanggaran ataupun penyimpangan terkait proses rekrutmen. 

"Kami terbuka, mendengar dan menyerap semua aspirasi dan informasi dari seluruh lapisan masyarakat. Semua ini dilakukan untuk semakin meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap Polri," ujar Dedi. 

Tak hanya layanan Hotline, Dedi menyatakan, pihaknya juga menyediakan wadah atau sarana komunikasi sebagai wujud keterbukaan penerimaan rekrutmen personel kepolisian di media sosial (medsos). 

"Dalam rekrutmen Polri, terbukanya komunikasi publik melalui adanya 7 medsos dan nomor Hotline untuk pengaduan terkait rekrutmen termasuk wadah tanya jawab siapapun yang hendak mencari informasi seputar rekrutmen Polri," ucap mantan Kadiv Humas Polri itu.

Tak lupa, Dedi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polres Karawang yang telah menindak tegas pelaku penipuan pendaftaran Bintara.



Padang, Serasinews.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti acara pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke-43 tahun 2023 di Sumatera Barat, Jumat (19/5/2023), dengan tema 'Latsitarda Nusantara XLIII (43)/2023 Menuju Sumatera Barat Unggul'.

Kapolri menuturkan, Latsitarda Nusantara ini merupakan kegiatan latihan paripurna peserta yang terdiri dari matra TNI, Polri, IPDN, Politeknik Siber dan mahasiswa dan mahasiswi di wilayah Sumatera Barat.

"Kegiatan ini yang utama adalah bagaimana agar seluruh peserta latsitarda betul-betul bisa berintegrasi dan bersinergi melaksanakan berbagai macam kegiatan, yang tentunya telah disiapkan.  Kegiatan-kegiatan tersebut seluruhnya untuk masyarakat khususnya di wilayah Sumbar dalam bentuk kegiatan fisik dan non fisik," kata Sigit dalam sambutannya.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun berharap pada saat dan setelah Latsitarda Nusantara ini dilakukan terjalin sinergisitas dan soliditas antara seluruh stakeholder, baik itu TNI, Polri, IPDN, lembaga Politeknik Siber, mahasiswa dan masyarakat.

"Para peserta diharapkan betul-betul bisa merasakan bagaimana semakin hari yang namanya soliditas dan sinergisitas itu sangat penting, apalagi menghadapi berbagai macam persoalan bangsa yang tentunya semakin berat ke depan," katanya.

Ia pun mencontohkan bagaimana sinergisitas dan soliditas yang kuat  antar stake holder saat menghadapi pandemi Covid-19. Dengan sinergisitas dan soliditas, kata Sigit, Indonesia berhasil melewati pandemi dengan baik.

Saat ini, mantan Kapolda Banten menuturkan, Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tentunya dibutuhkan soliditas dan sinergisitas.

"Kita juga akan menghadapi tahapan tahun pemilu dan dibutuhkan persatuan, kesatuan, soliditas dan sinergisitas. Walaupun kita berbeda pendapat, kita akan memasuki tahapan untuk menentukan calon pemimpin nasional, namun yang namanya persatuan dan kesatuan tetap harus dijaga," katanya.

Oleh karena itu, ia menyebut Latsitarda sangat penting untuk meningkatkan rasa soliditas, sinergisitas, persatuan dan kesatuan, untuk menjaga bangsa dan negara.

"Karena mereka (peserta Latsitarda) adalah calon-calon pemimpin bangsa dan nasional di masa akan datang," katanya.



Padang, Serasinews.com - Pengurus dan Anggota MOI Sumbar gelar Halal bi Halal dengan Ketua LKAAM Sabar beserta  ORGANISASI Angkutan Darat (Organda) Jum'at (19/5/23), di Kantor LKAAM Sumatera Barat, Komplek Masjid Raya Sumbar Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

ORGANDA akan terus membangun sinergi dalam meningkatkan perekonomian dan memajukan daerah, terutama pada sektor pariwisatanya, kata Ketua Organda Sumbar Imral Adenansi.

Dilanjutkan Imral Adenansi, begitu pentingnya sektor pariwisata dalam perekonomian negara atau daerah harus disertai dengan upaya agar sektor ini tetap tumbuh dan berkembang, dimana dalam hal ini tidak terlepas dari peran penting sektor transportasi. Karena, transportasi memiliki peran yang penting dalam pariwisata, untuk memudahkan para wisatawan menuju kawasa wisata, dan begitu juga sebaliknya.

"Pengembangan sarana dan prasana transportasi ini, tentunya disesuaikan dengan karateristik masing-masing wilayah di daerah. Dan ini, harus menjadi perhatian penting dari pemimpinya", ungkap Imral Adenansi, SH. MH yang juga anggota DPRD Sumbar dari PPP itu.

Karena Sumbar, terutama Kota Padang mempunyai karateristik alam tersendiri. Di sinilah dibutuhkan pemimpin yang mempunyai ide, keberanian, dan berfikiran maju ke depan untuk mengambil keputusan dalam membangun, kalau tidak mau tertinggal, tambahnya.

"Dan saya, melihat itu hanya ada pada Dr. H. Fauzi Bahar. M.Si Datuk Nan Sati mantan Walikota Padang dua periode tahun 2004-2014", imbuhnya.

Imral Adenansi menambahkan, seandainya ide Fauzi Bahar yang telah merintis pembuatan jalan tembus Baringin-Bungus, jalan lingkar dari Kecamatan Lubuk Kilangan ke Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dengan panjang 13,65 km, pada tahun 2012 silam berhasil.

Serta rencana pembuatan jalan tembus Pengambiran-Timbalun yang menghubungkan Kecamatan Lubuk Begalung dengan Kecamatan Bungus Teluk Kabung sepanjang 6 km itu terlaksana. Dimana rencananya pembangunan jalan dengan terowongan tersebut akan mampu memajukan pariwisata Kota Padang. Sebab daerah Bungus dengan semua potensi wisatanya akan semakin diminati, jelas Imral Adenansi penuh keyakinan.

“Tidak hanya itu. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan mobilitas orang, barang, dan jasa yang tentunya akan berujung pada peningkatan pendapatan pelaku usaha tranportasi, karena dapat mempersingkar jarak dan waktu,” kata Imral Adenansi yang juga sebagai pelaku usaha travel itu.

Ditegaskannya lagi, tidak ada pemimpin dalam melakukan pembangunan yang tidak ada masalah, di sinilah dituntut keberanian dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan masalah yang ada secara sistematis dan elegan, seperti Fauzi Bahar.

Dan terlepas dari apapun dinamikanya, termasuk permasalahan saat itu, tetapi upaya Fauzi Bahar yang memiliki visi ke depan patut dicontoh dan masih dibutuhkan daerah ini, pungkasnya.

Sementara Fauzi Bahar dalan kesempatan itu mengatakan, "Apapun yang saya perbuat saat itu, semuanya hanya untuk masyarakat. Hanya pengabdian dan pelayanan kepada masyarakatlah yang bisa saya berikan", ungkapnya singkat dengan diplomatis.(*)



Serasinews.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam surat telegram bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi, para jajaran polisi lalu lintas (Polantas) untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan Electronic Traffic Low Enforcement atau ETLE.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, aturan dalam surat telegram tersebut jajaran polisi lalu lintas dilarang untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia.

"Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (19/5/2023).

Sandi menuturkan, jajaran Dirlantas juga diminta mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.

"Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan," kata Sandi.

Jika dalam prakteknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, kata Sandi, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.

"Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat," ujarnya.



Sumbar, Serasinews.com - Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke 43 akan diadakan di beberapa Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. 

"Dipusatkan di 3 Kota dan 2 Kabupaten," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik, saat dikonfirmasi, Kamis (18/5).

Dirinya menyebut, Latsitarda Nusantara ke 43 tahun 2023 ini, diikuti oleh Taruna dan Taruni dari Akademi Kepolisian (Akpol), Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Laut (AAL), STIN dan IPDN serta Mahasiswa Perguruan Tinggi di Sumbar, Jumlahnya 1.300 peserta," ujarnya. 

Peserta Latsitarda Nusantara telah datang pada Rabu tanggal 17 Mei 2023, dengan menggunakan Kapal milik TNI AL. 

Kedatangannya disambut Wagub Sumbar Audy Joinaldi, Danjen Akademi, Wakalemdiklat Polri, Kapolda Sumbar, dan Forkopimda Sumbar. 

Lanjut Kabid Humas Polda Sumbar, peserta Latsitarda Nusantara tersebut akan disebar di Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Pesisir dan Kabupaten Pasaman. 

"Mereka ini nantinya akan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, bakti sosial, bakti kesehatan, dan penyuluhan kepada masyarakat," Kegiatan ini merupakan kegiatan akhir sebelum mereka selesai pendidikan dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, pungkasnya.

Untuk pembukaan kegiatan tersebut, nantinya akan dibuka pada hari Jum’at besok, tanggal 19 Mei 2023 oleh Kapolri dan Panglima TNI.(*)



YOGYAKARTA, Serasinews.com - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran menyebut Polisi RW hadir sebagai wujud praktik pemolisian modern yang bermuara dari hulu yaitu pencegahan kejahatan melalui pendekatan nyata dengan masyarakat.

Menurut dia Polisi RW adalah semua anggota kepolisian yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal, bukan hanya bhabinkamtibmas seorang. Mereka akan menjalankan fungsi polisi RW di tempat mereka tinggal saat ini. 

Bila ada anggota yang sedang tugas di lain kota, maka ia akan menjadi Polisi RW di tempat tinggal ia bertugas atau berdinas. Para Polisi RW diharapkan minimal seminggu sekali, dapat berkomunikasi, menjalin silaturahmi, menjadi kawan, jembatan, komunikator, fasilitator serta tempat curhat bagi warga di sekitar tempat tinggalnya, untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan ketidaktertiban dalam masyarakat.


"Sesuai arahan Bapak Kapolri, yang menekankan bahwa polisi harus dekat dengan masyarakat dan bersifat humanis. Maka ketika saya diamanahkan memimpin Jakarta, saya berupaya menjalankan perintah tersebut melalui beberapa program yaitu Kampung Tangguh Jaya, Vaksinasi Merdeka, Street Race, ADA Polisi, hingga malam pelayanan," kata Fadil saat menghadiri apel pembentukan Polisi RW di Polda DIY, Rabu (17/5/2023).

Menurut Fadil dari keseluruhan program tersebut yang menjadikan anggota dekat, kenal bahkan akrab dengan warga, berbagai aksi kejahatan dapat dicegah, bahkan diturunkan angkanya seperti kejahatan jalanan, tawuran hingga 49%. 

"Perjalanan dari pembentukan berbagai program Inilah yang kemudian menjadi embrio lahirnya Polisi RW di Jakarta, yang kemudian diapresiasi oleh Kapolri, untuk kemudian secara bertahap dijalankan 
secara nasional," ungkap mantan Kapolda Metro Jaya itu. 

Fadil menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu praktik pemolisian yang terbukti mampu mengurangi praktik kejahatan, menumbuhkan kepuasan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik pada aparat ialah pemolisian komunitas (community 
policing), yang berorientasi pada kedekatan polisi kepada masyarakat.

Dampak positif dari best practices pemolisian komunitas inilah yang juga dirasakan dampaknya di Indonesia, yang kemudian mewujud dalam program Polisi RW. 

“Bila ditanya, apa itu Polisi RW, maka saya akan mengawali dengan mengajukan 
pertanyaan apakah teman-teman selama ini pernah mengenal seorang polisi di lingkungan tempat tinggal teman-teman? bahkan dekat dan akrab dengan polisi? Kalau 
jawabannya tidak, inilah mengapa Polisi RW kami bentuk. Polisi, sebagai bagian dari negara, seyogyanya hadir untuk melihat, mendengar dan melakukan pelayanan yang 
fokus pada upaya pencegahan kejahatan serta pelanggaran kamtibmas terjadi di masyarakat,” tambah Fadil yang telah 20 tahun sebagai anggota Polri
banyak berkarir di Jakarta. 

Lebih jauh Fadil menjabarkan proses Polisi RW mulai bertugas. Setiap wilayah kata dia, seperti Yogyakarta, Bandung, akan melakukan analisa, pemetaan, secara bertahap yang kemudian memilih kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk ataupun catatan aduan 
kamtibmas yang tinggi. 

"Sebagaimana arahan Bapak Kapolri, saya akan terus turun ke bawah, melakukan berbagai evaluasi dan inovasi agar program ini tidak menjadi program lip service ataupun seremoni semata,” tutup Fadil.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.