Latest Post



Sumbar, Serasinews.com - Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) terus meningkatkan silaturahmi dan kemitraan dengan insan jurnalis yang berposko di Polda Sumbar. 

Seperti yang dilakukan oleh Bidhumas Polda Sumbar bersama Ditintelkam Polda Sumbar, kemitraan yang berlangsung hangat ini dilaksanakan di Rumah Kebangsaan Polda Sumbar, Rabu (21/6) Jl. Gajah Mada, Kota Padang. 

Kegiatan silaturahmi ini dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik bersama Dirintelkam Polda Sumbar Kombes Pol Sunarya, S.Ik.

Silaturahmi dihadiri oleh insan jurnalis dari media cetak, elektronik, online, serta Subbid Penmas Bidhumas dan personel Ditintelkam Polda Sumbar. 

Pada kesempatan itu, Kabid Humas Polda Sumbar mengajak untuk selalu menjaga sinergitas dan kekompakan antara rekan wartawan bersama Polri khususnya Polda Sumbar dan jajaran. "Semoga hubungan kita ini selalu bersama dan terjaga dengan baik," ujarnya. 

Dirinya menyampaikan, terkait dengan adanya agen penyalur tenaga kerja tidak resmi yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) agar dilaporkan kepada pihak kepolisian. 

"Tolong rekan-rekan (wartawan) maupun warga untuk informasikan kepada kami, kalau ada informasi tersebut sampaikan saja. Nanti akan kami tindaklanjuti," sebut Kombes Pol Dwi Sulistyawan. 

Kemudian, ia juga mengajak awak wartawan untuk bersama-sama mencegah penyebaran berita yang belum tentu kebenarannya atau hoax.

Sementara, Dirintelkam Polda Sumbar Kombes Pol Sunarya bercerita, rumah kebangsaan ini awalnya digagas oleh organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) sebanyak 7 OKP 

"Tujuannya untuk mereka kumpul untuk memberikan kontribusi saran, masukan, ide atau gagasan terhadap situasi perkembangan terkini," katanya. 

Ternyata, katanya, rumah kebangsaan ini sangat diperlukan, karena dalam menjaga persatuan dan kesatuan sehingga pihaknya menyediakan rumah kebangsaan tersebut. 

"Oleh karena itu, saya sebagai penanggung jawab di Sumbar mempersilahkan menggunakan rumah kebangsaan ini bagi siapa saja, baik itu LSM atau kelompok masyarakat dengan tujuannya untuk hal-hal positif," pungkasnya.(*)



Jakarta, Serasinews.com- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerukan bahwa, Polri siap untuk menjadi organisasi modern yang beradaptasi dengan perkembangan zaman demi memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman, terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Penegasan tersebut disampaikan Kapolri dalam kegiatan Penganugerahan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Award Tahun 2023, di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023, malam. 

"Tentunya yang bisa kami lakukan bahwa, Polri harus mempersiapkan diri sebagai organisasi modern untuk siap membuka diri, menerima koreksi dan tentunya tidak anti-kritik," kata Sigit. 

Dalam kesempatan itu, awalnya Sigit mengakui bahwa, setiap elemen warga berhak mengawasi seluruh personel Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pelayan dan pengayom serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkadang, seluruh hal itu tidaklah mudah sebalik membalikan telapak tangan dalam pelaksanaan nyata dilapangan. 

"Kami sadari bahwa kami memiliki tugas pokok yang tentunya dalam keseharian selalu diikuti. Dan tidak mudah untuk melaksanakan apa yang namanya harkamtibmas, perlindungan, pelayanan, pengayoman serta melakukan penegakan hukum," ujar Sigit. 

Selain tugas pokok tersebut, Sigit mengungkapkan, Polri bersama dengan TNI dan seluruh stakeholder terkait juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan memastikan seluruh kebijakan program Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat berjalan dengan baik dan lancar. Khususnya di tengah situasi global yang penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini. 

"Kita harus memastikan bahwa program itu berhasil untuk mempersiapkan agar kita bisa lepas landas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Disisi lain kita dihadapkan dinamika kegiatan operasional yang tentunya disamping ada hal yang tentunya menjadi hal-hal bisa dinilai positif, namun juga ada hal kemudian menjadi negatif manakala itu terjadi penyimpangan yang dilakukan di era digital, Hyper Connectivity," ujar Sigit. 

Sigit menyebut, saat ini Indonesia sudah memasuki era Citizen Journalism atau Jurnalisme warga. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun bisa menjadi sumber berita, sehingga semua menjadi lebih terbuka. 

"Setiap apa yang kita lakukan, masyarakat tahu pada saat baik, maka apabila masyarakat kemudian ingin angkat menjadi baik. Demikian pula sebaliknya pada saat kita buruk, apabila masyarakat angkat dan viralkan maka wajah kita menjadi buruk. Ini adalah risiko yang kita hadapi didalam era seperti ini," ucap Sigit.

Demi semakin menjadikan Polri sebagai organisasi modern, Sigit menegaskan, seluruh insan Korps Bhayangkara dewasa ini, harus bisa menerima segala bentuk kritik, masukan dan koreksi untuk dijadikan bahan evaluasi demi menjadi lebih lagi kedepannya. 

Oleh karena terjadinya perkembangan zaman saat ini, Sigit menekankan kepada seluruh personel untuk bisa meninggalkan kebiasaan lama dan keluar dari zona nyaman demi perubahan organisasi yang lebih lagi. 

"Karena hanya itu langkah yang bisa kita lakukan, upaya yang bisa kita lakukan, supaya kita tidak tergulung oleh situasi yang ada. Ada jatuh, kita perbaiki dan kita bangkit lagi, saya melihat semangat itu ada pada seluruh anggota yang saat ini hadir di tengah-tengah kita," tutur Sigit disambut tepuk tangan seluruh peserta yang hadir. 

Lebih dalam, Sigit sedikit mengulas dinamika yang berkembang di internal Polri dalam kurun waktu belakangan. Gejolak yang dihadapi Korps Bhayangkara sempat membuat kehilangan tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian. 

Namun, menurut Sigit, dengan bergandengan tangan dan kerja keras seluruh personel Kepolisian, saat ini, berdasarkan hasil lembaga survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri kembali meningkat. 

"Kita pernah dititik tertinggi namun kita juga pernah jatuh dan berada di angka terendah. Dan Alhamdulillah dengan kerja keras dari rekan-rekan semua kita terus bergerak dan tentunya dari beberapa lembaga survei yang tetus mengikuti proses perjalanan yang ada saat ini kita sudah berada di rapor, kalau rapor ada merah dan biru, Alhamdulillah kita sudah kembali masuk ke rapor biru," papar Sigit. 

Sigit mengatakan, Polri siap menerima apapun hasil lembaga survei terkait tingkat kepercayaan publik. Menurutnya, hasil buruk ataupun positif akan dijadikan bahan evaluasi kedepannya. 

"Karena memang itu adalah kewajiban kita terkait hal tersebut tentunya kami terus lakukan upaya untuk memperbaiki tingkat kepercayaan publik. Rekan-rekan saya kira sudah berjuang luar biasa dalam berbagai program Quick Wins dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik," jelas Sigit. 

Sigit menyebut, saat ini, Polri tidak takut ataupun risih apabila mendapatkan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat. Bahkan, tak jarang, apabila ada keluhan dari masyarakat terhadap Polri, maka hal itu kerap melibatkan peran dari Kompolnas. 

"Kadang-kadang untuk meyakinkan masyarakat bahwa polisi transparan kami membawa masyarakat yang sedang memiliki masalah untuk ke Kompolnas. Untuk tunjukan polisi tidak ada yang ditutup-tutupi, polisi netral, transparan dan terima kasih pak Benny Mamoto (Kompolnas) karena memang kami butuhkan itu," kata Sigit. 

"Banyak hal yang sudah diberikan kepada kita dari Kompolnas dan saat ini saya kira tidak ada lagi dari anggota kami takut apabila diperiksa Kompolnas. Justru kami bersyukur bahwa bisa mendapatkan koreksi dan koreksinya dalam rangka perbaiki dan membangun Polri," tambah Sigit.

Sementara itu, Sigit kembali mengingatkan kepada seluruh personel kepolisian untuk terus menebar kebaikan dan mengukir prestasi. Ia pun menyampaikan jangan pernah lelah untuk turun langsung ke masyarakat guna mendengarkan dan menyerap seluruh aspirasi. 

"Jangan pernah lelah itu adalah bagian dari kehormatan kita selaku pelayan publik jangan jadikan itu sebagai beban. Jadikan kebanggaan, jadikan kehormatan. Dan alhamdulillah kerja keras rekan-rekan tentunya membuahkan hasil, dan saya harapkan bahwa tidak berhenti sampai disini tapi terus tingkatkan kualitas, terus berikan pelayanan terbaik ke masyarakat, buka mata, telinga dengarkan apa keluhan masyarakat, diinginkan masyarakat tentang kehadiran Polri. Sehingga kemudian pada saat rekan-rekan datang kehadiran rekan-rekan betul dirasakan masyarakat yang membutuhkan sosok Polri," ungkap Sigit. 

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sigit menyampaikan, apabila kerja keras dan semangat untuk melakukan perubahan yang lebih baik, maka personel Kepolisian akan semakin dicintai dan disayangi oleh masyarakat luas. Hal itu juga akan menjadi kunci dalam menghadapi segala situasi sesulit apapun. 

"Kami tentunya terus memerlukan masukan koreksi dan evaluasi untuk perbaikan Polri. Sehingga bisa menjadi lebih dekat, humanis dan dicintai masyarakat," tutup Sigit.



Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal menerima kunjungan ketua Komisi Informasi Sumatera Barat dan jajarannya, pada Selasa (20/6/2023).

Kunjungan Komisi Informasi dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus menyampaikan monev tahun 2023 yang akan diselenggarakan.

"Kami berterimakasih atas kunjungan Komisi Informasi Sumatera Barat, saat ini Perumda Air Minum Kota Padang sangat terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat," ujar Dirut Perumda AM.

Dalam waktu dekat Perumda Air Minum Kota Padang juga akan meluncurkan aplikasi baru yang didalamnya terdapat kemudahan dan informasi yang dapat diakses pelanggan dan masyarakat dalam satu genggaman, ujar Hendra Pebrizal menambahkan.

Sistim ini juga diharapkan nantinya dapat lebih memudahkan pelanggan dan masyarakat dalam aktifitas. Sehingga kehadiran Perumda Air Minum Kota Padang lebih dapat dirasakan, pungkasnya.



Yogyakarta, Serasinews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 20 Juni 2023. 

"Alhamdulillah hari ini kita baru saja melaksanakan pembukaan SOMTC dimana kebetulan Indonesia jadi keketuaan. Untuk dapatkan ini (keketuaan) cukup lama 10 tahun jadi tentunya kegiatan ini menjadi kegiatan penting buat Polri, khususnya untuk bisa membicarakan secara lebih serius beberapa pembicaraan yang selama ini sudah kita laksanakan," kata Sigit.

Sigit menuturkan, pada pertemuan-pertemuan SOMTC sebelumnya dihadapkan dengan situasi Covid-19, sehingga dilaksanakan secara virtual.

Ia pun berharap, dengan acara yang saat ini berlangsung secara offline akan ada pembicaraan khusus yang bisa kemudian diharapkan tidak hanya sekedar kerja sama formalitas biasa, namun kerja sama ini betul-betul bisa dioperasionalkan, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap transnational crime.

"Karena selama ini yang  menjadi masalah pada saat pelaku tindak pidana kemudian kabur keluar negeri, sementara kita dihadapkan dengan birokrasi-birokrasi yang sulit sehingga harapan dari para korban dan harapan kita bisa menangkap pelaku tindak pidana terhambat," ujar Sigit.

Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurutnya, pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO.

"Tentunya TPPO menjadi perhatian internasional. Di dalam SOMTC ini menjadi salah satu hal serius yang tentunya kita harapkan ke depan betul-betul bisa melindungi WNI," ucap Sigit.

Menurut Sigit, kerja sama lintas negara tidak hanya sekedar kerja sama tukar menukar informasi. Akan tetapi bagaimana bisa meningkatkan untuk dilakukan penegakan hukum dengan menangkap pelaku di luar negeri.

"Dengan kerja sama yang lebih operasional dan tentunya juga akan  menyelamatkan para korban-korban yang ada di luar negeri untuk bisa kembali ke Indonesia," tutur Sigit.

Mantan Kapolda Banten ini menegaskan, setelah Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan, Polri telah menangkap 457 tersangka TPPO selama dua pekan. Ia pun menegaskan akan menindaktegas siapapun yang melakukan TPPO.

"Kita harapkan dengan langkah-langkah yang kita lakukan membuat masyarakat yang akan kerja ke luar negeri melalui jalur resmi, sehingga kemudian mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya serta tidak terjadi hal-hal yang merugikan WNI kita yang bekerja di luar negeri," papar Sigit.

Dalam kesempatan ini, Kapolri pun mengimbau kepada masyarakat jangan mudah terpancing akan bujuk rayu gaji tinggi, namun masalah skill dan persyaratan diabaikan.

"Bagi para pelaku saya sudah perintahkan ke anggota siapapun yang terlibat baik dari instansi luar maupun polisi sendiri saya minta tindak tegas. Tanpa kompromi saya kira silahkan masyarakat melapor kalau memang ada informasi seperti itu akan kami tindaklanjuti karena kita sayang kepada masyarakat. Kita ingin melindungi masyarakat kita yang kerja di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Indonesia yang harus kita lindungi," tegas Sigit.



Sumbar, Serasinews.com - Tim Satgas Gakkum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda Sumatera Barat (Sumbar) menangkap seorang wanita sebagai penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia. 

Tersangka seorang perempuan berinisial W, warga Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar. 

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono, S.Ik. SH saat memimpin konferensi pers mengatakan, total terdapat 10 warga Sumbar menjadi korban TPPO. 

Ia menyebut, para korban ini dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga hingga perusahaan kilang es di Malaysia. 

"Dikirim 10 orang dari masyarakat Sumbar untuk dipekerjakan. Tetapi di sana, ternyata gaji mereka tidak diberikan," katanya didampingi Kabid Humas Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik dan Dirreskrimum Kombes Pol Andry Kurniawan, S.Ik, Selasa (20/6) di Mapolda Sumbar. 

Jenderal bintang dua itu mengungkapkan, gaji diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban oleh agen yang kemudian dibagikan ke tersangka. Sehingga selama bekerja, korban tidak mendapatkan gaji. 

"Korban kesulitan dalam kehidupan di Malaysia. Sementara korban dalam penyekapan majikan. Mau kembali (ke Indonesia) visa dan paspor disimpan majikan," ujarnya. 

Irjen Pol Suharyono mengimbau kepada masyarakat, untuk selalu lebih waspada kepada orang atau sekelompok masyarakat jika ada yang mengiming-imingi bekerja diluar negeri dengan gaji besar.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan, menjelaskan tersangka sebagai penyalur melakukan upaya agar para korban tertarik untuk bekerja ke luar negeri. 

Modusnya, kata dia, dengan menyakini korban terkait pekerjaan serta dalam pengurusan keberangkatan ke Malaysia dibiayai hingga paspor dan visa diurus oleh tersangka. 

"Bagaimana korban ini tertarik dan tersangka juga menarik para korban, semua biaya perjalanan termasuk pengurusan paspor dan penampungan itu tersangka yang bayar," terangnya. 

"Tetapi kemudian ke belakang, setelah mendapatkan majikan, si agen tersangka kemudian meminta gaji tiga bulan ke depan plus fee, jadi dari situ dia mendapatkan keuntungan," sambungnya lagi. 

Dijelaskan, setidaknya gaji selama tiga bulan untuk korban sebesar 7.000 ringgit atau sekitar kurang lebih Rp 22 juta. Gaji para korban ini kemudian dibagikan ke para sindikat tersangka. 

"Kami terus melakukan pendalaman kasus ini. Tersangka ini dia pernah tinggal di Malaysia cukup lama, jadi paham kondisi di sana, itu modal dasarnya," ujarnya. 

Dirinya memastikan, kondisi 10 korban TPPO dalam kondisi aman dan telah dievakuasi ke Selter KBRI Malaysia. Sebelumnya, korban sempat mengirimkan video terkait kondisi mereka di Malaysia yang mulai terancam keselamatannya dan diminta untuk segera dievakuasi. 

"10 ini kondisi sudah dievakuasi KBRI Malaysia. Karena kondisinya terancam. Sekarang ada di Selter KBRI," ujarnya. 

Para korban TPPO di Malaysia ini terdiri dari empat orang perempuan dan enam laki-laki. Hasil koordinasi dengan Korfung Konsuler KBRI, pemulangan korban sedang dalam proses diajukan ke bagian keimigrasian. 

"Namun tidak dapat dipulangkan dalam waktu dekat (pulang bersama Satgas Gakkum TPPO) mengingat (ada) korban sedang dalam kondisi hamil delapan bulan dan paspor sedang ditahan oleh mantan majikan," ungkapnya.(*)



Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri dan Polda jajaran yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus melakukan penindakan terhadap para pelaku TPPO.

Hingga per tanggal 22 Juni, Satgas telah menangani sebanyak 494 Laporan Polisi (LP). Dari ratusan LP tersebut, sebanyak 580 tersangka telah dibekuk.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, berbagai macam modus para tersangka menjerat para korban TPPO.

"Terbanyak yakni mengiming-imingi korban bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT). Modus ini tercatat ada 375 kasus," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/6/2023).

Salah satunya kasus yang diungkap oleh Polda Kepri. Dua orang korban yang akan dijadikan PMI diamankan oleh Polsek Batu Ampar, Polresta Barelang, Polda Kepri. Dalam pengakuannya, korban yang masih di bawah umur diimingi kerja di tempat biliard di Malaysia dengan gaji Rp 10 juta per 10 hari.

Lalu ada lagi kasus yang diungkap Polsek Kualuh Hili, Polres Labuhanbatu, Polda Sumatera Utara. Dalam kasus ini, aparat mengamankan beberapa TKI yang pulang dari Malaysia tidak sesuai prosedur.

Bahkan, untuk kepulangan ke Indonesia, para TKI ini harus dengan cara masuk ke dalam air laut untuk menuju perahu motor. Tak hanya di situ, para korban setelah berangkat naik perahu motor ditempatkan ke pinggir pantai yang banyak semak-semak, sebelum dijemput menggunakan motor.

Modus lainnya yang terbanyak yakni para korban dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK). Angka dalam kasus ini yakni sebanyak 132. Modus ini mempekerjakan korban wanita bahkan ada yang di bawah umur sebagai PSK melalui telepon atau aplikasi Online.

Salah satu kasus yang diungkap terjadi Bengkulu. Satgas TPPO Polda Bengkulu mengamankan pelaku yang sedang mengeksploitasi seksual terhadap anak yang masih berumur 14 tahun.

Ada juga kasus yang diungkap Polres Kutai Timur, Polda Kalimantan Timur yang menangkap seorang pria yang mempekerjakan wanita dengan modus open BO di salah satu tempat hiburan malam (THM) dengan tarit mencapai jutaan rupiah.

Dua modus lainnya TPPO ini yakni mempekerjakan korban sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan 6 kasus dan eksploitasi anak sebanyak 32 kasus.

"Dari ratusan kasus yang ditangani Satgas TPPO Bareskrim Polri dan Polda jajaran, telah menyelamatkan korban sebanyak 1.671," kata Ramadhan.

Dari ribuan korban tersebut, Ramadhan merinci ada 762 korban perempuan dewasa dan 96 perempuan anak. Kemudian untuk korban laki-laki dewasa ada 764 dan laki-laki anak ada 49 orang.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang diungkap, saat ini perkembangannya 92 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 375 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P21 ada satu kasus.

Dalam kesempatan ini, Ramadhan mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah tergiur dengan tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ia meminta masyarakat memastikan apakah perusahaan penyalur tenaga kerja ini resmi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mendapatkan hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di acara ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 20 Juni 2023. 

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurutnya, pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara, yang akan memberantas segala bentuk TPPO. Ia pun berjanji akan melindungi dan menjaga WNI dari korban TPPO.



Jakarta, Serasinews.com -Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) dalam rangka HUT Bhayangkara ke-77. Pelaksanaan kegiatan baksos ini serentak digelar di 34 Polda jajaran seluruh Indonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pelaksanaan kegiatan baksos ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok Polri, baik di bidang Harkamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi, kata Kapolri, Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024. Ia pun berharap agar Pemilu bisa berjalan dengan damai.

"Dalam kesempatan rangkaian Hari Bhayangkara ke 77 ini, Polri tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan agar bisa terus berinteraksi dan hadir di tengah masyarakat, dalam berbagai bentuk kegiatan," kata Kapolri dalam pelepasan kegiatan baksos di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

Adapun kegiatan baksos ini, lanjut Kapolri, meliputi kegiatan bedah rumah, perbaikan pembersihan tempat ibadah atau biasa disebut bakti religi, perbaikan rumah bagi anggota dan masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air, khususnya di wilayah yang membutuhkan.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun berharap dengan terselenggaranya berbagai kegiatan baksos ini, semakin mendekatkan hubungan Polri dengan masyarakat. Sebab, menurutnya, dengan sinergisitas baik, antara Polri dengan masyarakat, tokoh agama, TNI, dan seluruh stakeholder bisa menguatkan kesiapan TNI-Polri untuk menghadapi tahun politik.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjaga perdamaian, persatuan, kesatuan dan keberagaman yang kita miliki sebagai kekayaan NKRI yang harus terus kita kawal dan jaga. Siapapun pemimpinnya nanti," ujar Sigit.

Selain itu, mantan Kapolda Banten ini menuturkan, kegiatan baksos ini digelar guna menghadapi situasi ketidakpastian global yang berdampak pada situasi ekonomi masyarakat.

Dengan begitu, ia pun ingin jajaran Polri bisa hadir untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan langsung.

"Harapan kita dengan interaksi di masyarakat, anggota kami bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian tentunya kita bisa lebih empati dan juga kerja lebih baik karena masyarakat dalam kondisi yang tentu sangat membutuhkan kehadiran aparat, pemerintah dan kepolisian. Ini yang saya selalu titipkan kepada seluruh anggota Polri," ucap Sigit.

Sekedar informasi, dalam kegiatan baksos ini, Polri memperbaiki sebanyak 2.170 tempat ibadah dengan rincian 1.195 Masjid, 706 Gereja, 118 Pura, 77 Vihara, dan 74 Klenteng.

Selain itu, Polri juga melakukan bedah rumah untuk anggota dan masyarakat sebanyak 269 unit. Lalu pembangunan fasilitas air bersih di 70 lokasi.

Kemudian ada bantuan sosial sebanyak 322.085 paket sembako yang akan disalurkan mulai tanggal 20 hingga 30 Juni 2023, dengan sasaran PKL, buruh korban PHK, buruh harian, nelayan, panti asuhan, korban kebakaran, pengemudi ojol, purnawirawan Polri dan pemulung.

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.