Latest Post



Sumbar, Serasinews.com - Polda Sumatera Barat kedatangan tim dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri yang dipimpin oleh Irwil III Brigjen Pol Iriyanto, S.Ik, Ketua Tim Audit Kinerja tahap II Itwasum Polri Brigjen Pol Drs. Agung Setiatno beserta anggota tim, pada Senin (3/7).

Kedatangan Tim Itwasum Polri tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas Audit Kinerja tahap II aspek Pelaksanaan dan Pengendalian T.A 2023.

Kegiatan Taklimat Awal Itwasum Polri ini, dibuka oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si yang dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Sumbar dan Kapolres sejajaran Polda Sumbar. 

Wakapolda menyebut, audit kinerja merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap kinerja suatu organisasi termasuk Polri. 

"Audit kinerja merupakan hal yang penting untuk memberikan keyakinan yang memadai dan menjamin bahwa proses manajemen telah dilakukan dengan baik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi," sebut Brigjen Pol Edi Mardianto saat membacakan amanat Kapolda Sumbar. 

Melalui audit kinerja ini katanya, diharapkan dapat membuat roda organisasi benar benar berjalan dengan efektif dan efisien sehingga kinerja polda sumbar dan jajaran ke depannya lebih baik lagi dan juga mencegah terjadinya penyimpangan serta dalam rangka tercapainya postur Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan).

"Taklimat awal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada objek audit tentang sasaran yang akan diperiksa, maupun program kegiatan tim dalam pelaksanaan audit kinerja kepada Satker dan Satwil di jajaran Polda Sumbar," ujarnya.

Melalui Audit Kinerja ini, ia meminta kepada para Kasatker dan Kasatwil jajaran agar membantu kelancaran Tim Audit Kinerja Itwasum Polri dalam rangka melaksanakan tugasnya, sesuai dengan obyek dan sasaran yang akan diperiksa dengan memberikan informasi dan data yang akurat serta konsultasikan rekomendasi dari tim audit kinerja Itwasum Polri. 

"Apapun yang menjadi temuan tim audit hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi, baik satker maupun satuan wilayah sehingga berbagai temuan pada tahun sebelumnya dapat ditindak lanjuti dan diperbaiki untuk kelancaran pelaksanaan tugas di masa mendatang," sebutnya. 
 
"Saya menaruh harapan besar atas kehadiran tim audit kinerja itwasum polri untuk dapat mengecek kembali administrasi serta penggunaan anggaran terkait dengan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, apakah sudah sesuai dengan mekanisme yang ada serta apakah penggunaannya sudah tepat sasaran, guna meluruskan serta perbaikan ke depan apabila terjadi kesalahan dan menghindari penyalahgunaan anggaran," pungkasnya menambahkan. 

Pihaknya pun berharap, hasil dari kegiatan Audit Kinerja ini dapat memberi kontribusi positif bagi satuan kerja di jajaran Polda Sumbar, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian, sekaligus meminimalisir temuan oleh Tim Wasrik eksternal, seperti BPK RI.(*)



Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 20-24 Juni 2023, tingkat kepercayaan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebesar 76,4 persen.

Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Pemilihan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tak ditemukan kesalahan berarti.

Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tingkat kepercayaan terhadap Polri yakni 10,8 persen sangat percaya dan 65,6 persen cukup percaya.

"Jadi yang percaya terhadap polisi di bulan Juni 2023 itu sudah mencapai 76,4 persen yang mengatakan sangat percaya 10,8 persen. Kita gabung dengan mengatakan cukup percaya," ujar Burhanuddin, Minggu (2/7/2023).

Kata dia, kurang dari setahun Polri bisa memulihkan citranya. Berdasarkan survei yang mereka lakukan pada bulan Agustus 2022, kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara berada di angka 54 persen. Angka itu terjun bebas pasca adanya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdy Sambo.

"Saat itu, kurang lebih sebulan setelah Sambo membetot perhatian publik itu kita sampaikan itulah trust paling rendah polisi kita umumkan saat itu," ujarnya.

Namun, kurang dari setahun Polri berhasil memulihkan citranya bahkan sedikit menyalip Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Adapun tren kepercayaan terhadap Polri dalam pemberantasan korupsi juga meningkat. Pada Agustus 2022 cuma 63,9 persen. Kini pada Juni 2023 berada di angka 69,2 persen.

Selain itu, dalam survei juga disebutkan bahwa masyarakat menyampaikan hubungan TNI-Polri di wilayahnya. Hasilnya mayoritas menilai baik hubungan TNI-Polri dimana 10 persen sangat baik dan 81,8 persen baik.

Lebih lanjut, mayoritas masyarakat percaya institusi Polri mampu membenahi internal dimana 2,9 persen sangat percaya dan 66,8 persen percaya.



Sumbar, Serasinews.com - Sejumlah personil Polres di jajaran Polda Sumbar dan beberapa orang warga masyarakat menerima penghargaan dari Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono atas prestasi dibidang sosial dan budaya serta peduli kamtibmas.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono saat digelarnya acara syukuran Hari Bhayangkara ke-77 di ruangan Jenderal Hoegeng Lantai Empat Mapolda Sumbar, Sabtu (1/7/2023) pagi.

Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, ada lima orang personil dari Polres dan juga dua orang warga masyarakat yang menerima penghargaan.

"Ada lima orang personil Polres  menerima Penghargaan Atas prestasi nya dibidang Sosial dan Budaya", katanya.

Lanjutnya, ada dua orang warga masyarakat yang juga menerima penghargaan dari kapolda sumbar Atas prestasi nya dibidang peduli kamtibmas.

"Kapolda Sumbar juga menyerahkan penghargaan kepada dua orang masyarakat atas prestasinya dalam peduli kamtibmas," ujarnya.

Kabidhumas menambahkan, Kelima orang personil yang menerima penghargaan dalam bidang sosial dan budaya itu antara lain Kompol Jon Hendri,SH, dari Polres Pariaman, Aiptu Roi Martin,SH, dari Polres Padang Pariaman, Aiptu Nasrul,dari Polresta Padang, Bripka Novialdi, SH, dari Polresta Padang, dan Brigadir Theo Eka P, dari Polres Sawahlunto. 

Sementara dua orang masyarakat yang menerima penghargaan dari kapolda sumbar Atas prestasi nya dalam peduli kamtibmas yaitu dari wilayah hukum Polres Pasaman Barat bernama Jefri Wanda, dan dari Muhammad Albar dari wilayah hukum Polres Agam.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar juga menyerahkan hadiah kepada 
para pemenang berbagai lomba yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-77.

Adapun lomba yang telah digelar oleh Polda Sumbar yaitu Lomba Beladiri Polri, Lomba Inovasi Pelayanan, kejuaran menembak 25 M Pistol Presisi, dan Kejuaraan menembak senjata panjang.(*)



Sumbar, Serasinews.com - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Kapolda Sumbar)  Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-77 tahun 2023, Sabtu (1/7).

Upacara ini dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Rayen Obersyl, Danlantamal II Padang, Forkopimda Sumbar, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, Ketua dan Pengurus Daerah Sumbar serta undangan lainnya. 

Kapolda Sumbar pada kesempatan tersebut, menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat yang selama ini telah mendukung kamtibmas.

"Kami juga sangat berharap, interaksi antara masyarakat dengan Polri terjalin hubungan yang sangat harmonis agar ke depan semakin tercapai kamtibmas yang kondusif," katanya.

Lanjut Irjen Pol Suharyono, ia juga menyampaikan permohonan maaf jika selama ini pelayanan Polri khususnya Polda Sumbar belum optimal.

"Kami selalu berupaya untuk itu, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya karena pelayanan prima adalah bagian dari grand strategi polri," terangnya.

Usai penyelenggaraan upacara, Kapolda Sumbar beserta jajaran beranjak menuju Mapolda Sumbar untuk menggelar syukuran, sekaligus menyerahkan penghargaan, dan piala kepada peserta yang juara dalam perlombaan yang diadakan Polda Sumbar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-77.(*)



Sumbar, Serasinews.com - Pihak kepolisian berhasil mengamankan diduga bom rakitan di Desa Apar Kota Pariaman, pada Sabtu tanggal 1 Juli 2023.

"Iya, sudah diamankan oleh Tim Jibom dari Satbrimob Polda Sumbar," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik, Sabtu (1/7) malam.

Ia menyebut, dugaan bom rakitan yang diamankan itu setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Apar yang memberitahukan penemuan satu kardus yang diduga bom rakitan. 

"Dari informasi itu, Polres Pariaman kemudian berkoordinasi dengan Satbrimob Polda Sumbar untuk mengamankan temuan diduga bom rakitan tersebut," ujarnya.

Selain mengamankan dugaan bom rakitan itu, polisi juga mengamankan lokasi yang diketahui berdekatan dengan bangunan SD.

"Saat ini masih dilakukan penyelidikan terkait dengan pemilik dan motifnya," pungkasnya.(*)



Padang- Wali Kota Padang Hendri Septa meresmikan HokBen (Hoka-Hoka Bento), salah satu tempat kulineran khas Jepang yang hadir untuk kedua kalinya di Kota Padang. Gerai baru HokBen tersebut berlokasi di Jl. H. Agus Salim, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur. 

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota menyambut baik hadirnya gerai HokBen yang kedua di Kota Padang. Yang pertama ada di Transmart Padang, nah sekarang ini di pusat Kota Padang tidak jauh dari Pasar Raya Padang. Kita tentu berharap, HokBen mendapat tempat di hati masyarakat atau pun pengunjung yang datang ke Kota Padang. Semoga HokBen terus maju dan jaya sampai kapanpun," ungkap Wali Kota saat meresmikan HokBen, Jumat (30/6/2023) siang. 

Menurut Wako, kehadiran HoKBen di jalan utama Kota Padang sangat tepat karena dapat mudah diakses warga Kota Padang dari mana saja, atau yang sedang berbelanja di Pasar Raya Padang dan tengah berwisata ke objek wisata Pantai Padang. 

"Kita juga mengapresiasi karena kehadiran HokBen bakal membantu peningkatan daya saing ekonomi, penyediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat serta tambahan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kota Padang. Sangat positif tentunya," imbuh Wali Kota mengapresiasi. 

Sementara itu, Direktur Operasional PT. Eka Bogainti (HokBen) Sugiri Willim menyebutkan, berbeda dengan HokBen pertama di Padang yang telah dibuka di Transmart Padang dan juga HokBen kedua di Kota Bukittinggi pada tahun lalu, HokBen di Jalan Sawahan yang mulai beroperasi pada hari ini hadir dengan konsep berdiri sendiri (stand alone). 

“Gerai ini menawarkan berbagai layanan. Mulai dari dine in (makan di tempat), take away (pesan dibawa pulang), delivery (pesan antar), drive thru (pesan melalui kendaraan), juga dilengkapi dengan party room (ruang pesta), musala, serta area parkir yang luas,” sebutnya. 

Dia menjelaskan, HokBen berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk makanan bergaya khas Jepang yang lezat, berkualitas dan halal di lebih banyak kota di Indonesia. Lokasi gerai dipilih di Jalan Sawahan yang merupakan salah satu jalan utama Kota Padang. 

Lebih jauh tambahnya lagi, HokBen Bagindo Aziz Chan merupakan gerai HokBen ke-365 dari seluruh gerai HokBen di Indonesia. Dengan mengambil tema berbentuk Rumah Gadang pada desain interiornya HokBen Sawahan memiliki kapasitas sebanyak 140 kursi. 

Terakhir menurut Sugiri, salah satu hal menarik dari pembangunan gerai baru ini adalah, HokBen berkolaborasi dengan Rebricks mengolah sampah plastik mika bekas HokBen menjadi bahan bangunan roster yang kemudian digunakan kembali di HokBen sebagai bagian dari desain interior HokBen Sawahan.  


PADANG, Serasinews.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerjasama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kota Padang mengadakan kegiatan sosialisasi empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada Jum’at (30/6/2023) bertempat di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan Padang. Acara ini diikuti oleh Pengurus dan Anggota Himpaudi se-Kota Padang.

Sebagai narasumber kegiatan ini, Anggota MPR RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dan Rektor Universitas Ekasakti Padang, Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd dan moderatornya Noviandi Amir, SH, MH. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Himpaudi Kota Padang, Desi Susanti, S.Pd, dan Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Padang Asmawati, SE., M.Si.

Leonardy menyatakan sosialisasi ini merupakan tugas MPR RI sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk melaksanakan agenda memasyarakatkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ditegaskannya sosialisasi ini penting artinya mengingat saat ini cukup banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang berpotensi memecah belah bangsa ini. Belum lagi kemajuan teknologi dan informasi saat ini yang menghilangkan sekat-sekat kebangsaan, memudahkan masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia dalam Empat Pilar Kebangsaan. Untuk itu generasi penerus kita harus ditanamkan nilai-nilai ini sejak usia dini.

Leonardy mengingatkan tugas guru PAUD adalah menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak seperti kemandirian, kematangan emosi, menghormati orang tua, menghormati sesama teman, pandai bergaul. “Proses pembelajaran ini disampaikan melalui belajar dengan bermain, bermain dengan belajar, belajar dengan bernyanyi," ungkap Leonardy.

Untuk itu Leonardy mengharapkan para guru PAUD dapat menyampaikan nilai-nilai luhur yang terkandung pada Empat Pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada anak didiknya saat proses pembelajaran tersebut. 

Leonardy melanjutkan, para anggota Himpaudi Kota Padang adalah guru atau orang-orang yang mengajar generasi muda yang masih pada usia dini dan berada di garis depan yang juga berinteraksi langsung dengan orang tua anak-anak tersebut. Ini tugas mulia sehingga pondasi atau dasar pengetahuan anak-anak terbentuk dan akan terus dipakainya selama masa hidupnya. Itulah mengapa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara penting diajarkan sejak usia dini.

Nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak hendaknya sesuai dengan ideologi dan aturan yang ada di Indonesia. Nilai-nilai mulia itulah yang selanjutnya akan diteruskan oleh generasi emas dalam membangun bangsa di masa depan nanti. 

Guru PAUD yang sehari-hari berada di tengah-tengah masyarakat, kata Leonardy, diharapkan menyampaikan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Himpaudi Kota Padang, Desi Susanti, S.Pd juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini (2023) menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar pada lembaga PAUD di Padang. Harapannya tentu agar anak-anak dapat dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan di tingkat selanjutnya.

Dikatakannya bahwa Himpaudi Kota Padang tetap mengarahkan lembaga-lembaga PAUD yang dinaungi untuk menerapkan kurikulum terbaru kepada anak-anak didik. PAUD di Kota Padang juga menerapkan Senam Profil Pancasila. Melalui senam ini diharapkan pendidik PAUD bisa mengenalkan, memberi pemahaman tentang nilai-nilai luhur dalam keempat pilar kebangsaan kepada anak usia dini yang belajar di lembaga mereka. 

Desi juga mengungkapkan di Kota Padang ada 177 lembaga PAUD dan 572 pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Dia sangat mengharapkan dukungan Leonardy untuk guru PAUD. Sebab hingga saat ini lembaga PAUD masih berada di luar sistem pendidikan formal Indonesia dan belum ada dalam undang-undang pendidikan.

“Hal ini membuat kami belum mendapatkan fasilitas dan benefit selayaknya tenaga kependidikan," ungkap Desi.

Rektor Universitas Ekasakti Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd selaku narasumber menyampaikan bahwa materi Empat Pilar dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat disampaikan kepada anak-anak usia dini dalam bentuk sederhana. Sesuai dengan umurnya.

“Misalnya dengan membuat peraturan di kelas, itu mengajarkan tentang pentingnya mematuhi peraturan dalam menjaga ketertiban," ungkap Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Sumatera Barat itu.

Bagaimana Bersikap

Dalam sesi tanya jawab bersama peserta, Ketua Himpaudi Kota Padang Desi Susanti, S.Pd menanyakan berkaitan dengan pelanggaran terhadap perundang-undangan. Ia mengatakan bahwa berita tentang pelanggar hukum dan undang-undang ini justru banyak juga si pembuat undang-undang itu sendiri. Ia khawatir bahwa pemberitaan ini akan dilihat anak-anak dan dicontoh. “Kita tentu khawatir anak-anak nanti malah mencontoh pelanggarannya,” ungkapnya.

Meni Effendi, S.Pd, Anggota Himpaudi dari Kecamatan Nanggalo mengatakan bahwa ia merasa pemerintah kurang konsisten dalam penegakan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Karena, saat ini saja di sekolah tingkat dasar dan menengah pelajaran tentang pancasila dan kewarganegaraan itu hanya dua jam dalam seminggu. “Bagaimana bisa menanamkan nilai Pancasila kepada anak jika diberi waktu hanya dua jam dalam seminggu," katanya.

Selain itu, Meni juga mempertanyakan tentang materi sosialisasi empat pilar itu. Bagaimana caranya agar bisa menanamkan nilai Pancasila dan pilar lainnya, sedangkan anak usia dini masih belum bisa berfikir secara abstrak.

Menanggapi pertanyaan para peserta sosialisasi, Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd menjelaskan tugas kita adalah mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan. Tidak hanya dipatuhi, tapi juga aturan yang ada dilaksanakan secara konsisten. Bentuk kelompok atau grup kepada anak untuk mensimulasikan kehidupan bermasyarakat. 

Ditambahkannya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak. Apalagi anak usia dini dimana daya serap anak masih sangat kuat. “Sehingga, jika kita menanamkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, kepatuhan, kemanusiaan dan keagamaan, maka nilai tersebut akan melekat hingga dewasa,” ungkap Rektor Unes tersebut.

Prof. Dr. Sufyarma Marsidin melanjutkan meski pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan hanya diajarkan dua jam, itu kan hanya pendidikan intrakurikuler. Artinya, pendidikan nilai-nilai kebangsaan ini dapat diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jangan hanya terpaku pada pembelajaran dalam silabus saja. Bisa dikembangkan melalui pembelajaran diluar materi yang disusun dalam kurikulum.

H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan bahwa pelanggaran hukum atau perundang-undangan itu dilakukan karena adanya kesempatan oleh si pelanggar maupun oleh pembuat aturan itu sendiri. Guru PAUD hendaknya menyaring berita yang dilihat atau ditunjukkan kepada anak, bisa juga memberikan contoh lain yang baik-baik saja. Ajarkan bahwa ada konsekuensi pada setiap pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. 

“Harus disadari dan diajarkan pula, menjadi orang penting itu baik, namun menjadi orang baik jauh lebih penting,” kata Ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut.

Apabila nilai kebaikan ini sudah tertanam, maka akan mudah untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Penting juga untuk menyadari bahwa anak masih belum bisa berfikir abstrak. Jadi pembelajaran melalui simulasi akan lebih baik.

Berkaitan dengan dimasukannya PAUD ke dalam sistem pendidikan formal dan perundang-undangan sistem pendidikan nasional, Leonardy menyatakan, menyampaikanya pada pemerintah saat rapat kerja bersama pemerintah. “Kita akan desak pemerintah agar aspirasi dari Himpaudi dapat diakomodir," kata Leonardy.

(*)




PADANG, Serasinews.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerjasama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Kota Padang mengadakan kegiatan sosialisasi empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada Jum’at (30/6/2023) bertempat di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan Padang. Acara ini diikuti oleh Pengurus dan Anggota Himpaudi se-Kota Padang.

Sebagai narasumber kegiatan ini, Anggota MPR RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dan Rektor Universitas Ekasakti Padang, Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd dan moderatornya Noviandi Amir, SH, MH. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Himpaudi Kota Padang, Desi Susanti, S.Pd, dan Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Padang Asmawati, SE., M.Si.

Leonardy menyatakan sosialisasi ini merupakan tugas MPR RI sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk melaksanakan agenda memasyarakatkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ditegaskannya sosialisasi ini penting artinya mengingat saat ini cukup banyak fenomena yang terjadi di masyarakat yang berpotensi memecah belah bangsa ini. Belum lagi kemajuan teknologi dan informasi saat ini yang menghilangkan sekat-sekat kebangsaan, memudahkan masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia dalam Empat Pilar Kebangsaan. Untuk itu generasi penerus kita harus ditanamkan nilai-nilai ini sejak usia dini.

Leonardy mengingatkan tugas guru PAUD adalah menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak seperti kemandirian, kematangan emosi, menghormati orang tua, menghormati sesama teman, pandai bergaul. “Proses pembelajaran ini disampaikan melalui belajar dengan bermain, bermain dengan belajar, belajar dengan bernyanyi," ungkap Leonardy.

Untuk itu Leonardy mengharapkan para guru PAUD dapat menyampaikan nilai-nilai luhur yang terkandung pada Empat Pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada anak didiknya saat proses pembelajaran tersebut. 

Leonardy melanjutkan, para anggota Himpaudi Kota Padang adalah guru atau orang-orang yang mengajar generasi muda yang masih pada usia dini dan berada di garis depan yang juga berinteraksi langsung dengan orang tua anak-anak tersebut. Ini tugas mulia sehingga pondasi atau dasar pengetahuan anak-anak terbentuk dan akan terus dipakainya selama masa hidupnya. Itulah mengapa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara penting diajarkan sejak usia dini.

Nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak hendaknya sesuai dengan ideologi dan aturan yang ada di Indonesia. Nilai-nilai mulia itulah yang selanjutnya akan diteruskan oleh generasi emas dalam membangun bangsa di masa depan nanti. 

Guru PAUD yang sehari-hari berada di tengah-tengah masyarakat, kata Leonardy, diharapkan menyampaikan sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Himpaudi Kota Padang, Desi Susanti, S.Pd juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini (2023) menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar pada lembaga PAUD di Padang. Harapannya tentu agar anak-anak dapat dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan di tingkat selanjutnya.

Dikatakannya bahwa Himpaudi Kota Padang tetap mengarahkan lembaga-lembaga PAUD yang dinaungi untuk menerapkan kurikulum terbaru kepada anak-anak didik. PAUD di Kota Padang juga menerapkan Senam Profil Pancasila. Melalui senam ini diharapkan pendidik PAUD bisa mengenalkan, memberi pemahaman tentang nilai-nilai luhur dalam keempat pilar kebangsaan kepada anak usia dini yang belajar di lembaga mereka. 

Desi juga mengungkapkan di Kota Padang ada 177 lembaga PAUD dan 572 pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Dia sangat mengharapkan dukungan Leonardy untuk guru PAUD. Sebab hingga saat ini lembaga PAUD masih berada di luar sistem pendidikan formal Indonesia dan belum ada dalam undang-undang pendidikan.

“Hal ini membuat kami belum mendapatkan fasilitas dan benefit selayaknya tenaga kependidikan," ungkap Desi.

Rektor Universitas Ekasakti Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd selaku narasumber menyampaikan bahwa materi Empat Pilar dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat disampaikan kepada anak-anak usia dini dalam bentuk sederhana. Sesuai dengan umurnya.

“Misalnya dengan membuat peraturan di kelas, itu mengajarkan tentang pentingnya mematuhi peraturan dalam menjaga ketertiban," ungkap Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Sumatera Barat itu.

Bagaimana Bersikap

Dalam sesi tanya jawab bersama peserta, Ketua Himpaudi Kota Padang Desi Susanti, S.Pd menanyakan berkaitan dengan pelanggaran terhadap perundang-undangan. Ia mengatakan bahwa berita tentang pelanggar hukum dan undang-undang ini justru banyak juga si pembuat undang-undang itu sendiri. Ia khawatir bahwa pemberitaan ini akan dilihat anak-anak dan dicontoh. “Kita tentu khawatir anak-anak nanti malah mencontoh pelanggarannya,” ungkapnya.

Meni Effendi, S.Pd, Anggota Himpaudi dari Kecamatan Nanggalo mengatakan bahwa ia merasa pemerintah kurang konsisten dalam penegakan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Karena, saat ini saja di sekolah tingkat dasar dan menengah pelajaran tentang pancasila dan kewarganegaraan itu hanya dua jam dalam seminggu. “Bagaimana bisa menanamkan nilai Pancasila kepada anak jika diberi waktu hanya dua jam dalam seminggu," katanya.

Selain itu, Meni juga mempertanyakan tentang materi sosialisasi empat pilar itu. Bagaimana caranya agar bisa menanamkan nilai Pancasila dan pilar lainnya, sedangkan anak usia dini masih belum bisa berfikir secara abstrak.

Menanggapi pertanyaan para peserta sosialisasi, Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd menjelaskan tugas kita adalah mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan. Tidak hanya dipatuhi, tapi juga aturan yang ada dilaksanakan secara konsisten. Bentuk kelompok atau grup kepada anak untuk mensimulasikan kehidupan bermasyarakat. 

Ditambahkannya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak. Apalagi anak usia dini dimana daya serap anak masih sangat kuat. “Sehingga, jika kita menanamkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, kepatuhan, kemanusiaan dan keagamaan, maka nilai tersebut akan melekat hingga dewasa,” ungkap Rektor Unes tersebut.

Prof. Dr. Sufyarma Marsidin melanjutkan meski pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan hanya diajarkan dua jam, itu kan hanya pendidikan intrakurikuler. Artinya, pendidikan nilai-nilai kebangsaan ini dapat diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jangan hanya terpaku pada pembelajaran dalam silabus saja. Bisa dikembangkan melalui pembelajaran diluar materi yang disusun dalam kurikulum.

H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan bahwa pelanggaran hukum atau perundang-undangan itu dilakukan karena adanya kesempatan oleh si pelanggar maupun oleh pembuat aturan itu sendiri. Guru PAUD hendaknya menyaring berita yang dilihat atau ditunjukkan kepada anak, bisa juga memberikan contoh lain yang baik-baik saja. Ajarkan bahwa ada konsekuensi pada setiap pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. 

“Harus disadari dan diajarkan pula, menjadi orang penting itu baik, namun menjadi orang baik jauh lebih penting,” kata Ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut.

Apabila nilai kebaikan ini sudah tertanam, maka akan mudah untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Penting juga untuk menyadari bahwa anak masih belum bisa berfikir abstrak. Jadi pembelajaran melalui simulasi akan lebih baik.

Berkaitan dengan dimasukannya PAUD ke dalam sistem pendidikan formal dan perundang-undangan sistem pendidikan nasional, Leonardy menyatakan, menyampaikanya pada pemerintah saat rapat kerja bersama pemerintah. “Kita akan desak pemerintah agar aspirasi dari Himpaudi dapat diakomodir," kata Leonardy.

(*)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.