Gedung kuliah terpadu IAIN Kerinci diresmikan oleh Dirjen Kemenag RI Prof. Muhammad Ali Ramdhani. Sambutan hangat diberikan yang menekankan peran vital perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap Masyarakat, karena esensinya perguruan tinggi itu adalah melayani. Selanjutnya Ali Ramdhani menjelaskan bahwa pelayan ditandai dengan kontribusi yang berkelanjutan dalam pengembangan Pendidikan tinggi kedepan.

“Gedung Kuliah Terpadu ini bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi merupakan simbol dari komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa dan masyarakat,” ujar Prof. Ramdhani.

Rektor UIN Imam Bonjol, yang hadir dalam acara tersebut, menyambut baik upaya kolaboratif antara lembaga pendidikan tinggi. “Kami di UIN Imam Bonjol sangat mengapresiasi inisiatif IAIN Kerinci dan dukungan dari SBSN dalam membangun fasilitas pendidikan yang lebih baik,” ungkapnya.

Rektor IAIN Kerinci Prof. Dr. Asa’ari, M.Ag. resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Ushul Fiqih. Acara pengukuhan bertempat di Aula Grand Hotel Kerinci. Hadir dalam acara pengukuhan tersebut Dirjen Kemenag RI Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani serta Direktur PTKI Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M. Ag

Pengukuhan Rektor IAIN Kerinci menjadi Guru Besar menjadi momen yang menggembirakan bagi seluruh komunitas akademik. Hal ini menjadi bukti pengakuan atas dedikasi serta kontribusi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangan pendidikan.

Selain pengukuhan Guru Besar Rektor IAIN Kerinci juga ada pengukuhan Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M. PDI, dalam bidang Ilmu Pendidikan Islam

Hakim Yustisial Mahkamah Agung Dr. H. Mardi Chandra, S.Ag, M.Ag, MH, CPM, CPARB, mengakui kalau beberapa Pengadilan Agama mengalami krisis hakim. “Contohnya saja, ketika saya melakukan inspeksi ke Pengadilan Agama Dharmasraya beberapa hari lalu, saya menemukan hanya ada satu orang hakim. Tapi, kita sarankan kiranya dibuatkan surat ke Mahkamah Agung (MA) untuk dapat melakukan memproses perkara.

Sebagai gambaran awal, se-Indonesia untuk Hakim Pengadilan Agama (PA)  sesungguhnya membutuhkan calon hakim itu sebanyak 1.500 orang. Sementara yang berhasil  hanyalah 38 orang. Angka ini sangat tidak logis dan jauh dari harapan. Tapi itulah kondisi yang kita alami.

Reformasi Hukum Penyelesaian Perkara berbasis Tekhnologi, semuanya  materi yang akan di sampaikan oleh Dr. Mardi Candra dalam stadium general kali ini mempunyai dasar hukum yang jelas. Misalnya, ada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik,’’katanya.

“Mardi Candra adalah salah seorang alumni yang sukses dan telah memberikan kontribusi bagi lembaga di level nasional, khususnya Mahkamah Agung. Sikap dan keberhasilan beliau ini harus di contoh dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang saat ini sedang menekuni dunia pendidikan di kampus. “Kalau alumni mau jadi hakim contoh dan ambillah ilmu dari beliau. Yang lebih penting lagi, semua yang berkaitan dengan tekhnologi harus betul-betul di ketahui secara maksimal. Tekhnologi saat ini telah mampu merubah lembaga peradilan tapi dengan payung hukum yang jelas. Kita harus mengetahui mulai yang kecil-kecil misalnya soft copy, hard copy.

Yang lebih perlu di pedomani oleh mahasiswa yang sedang berada di dunia akademik, manfaatkan dan aktifkan diri di setiap organisasi yang akan di sekitar kampus. Karena dari sinilah karir, prestasi dan penguasaan ilmu sehingga kalau sudah masuk ke dunia kerja khususnya hakim harus menjadi deklarasi pribadi. Maka bangunlah sistem itu dari sekarang,’’ajak Prof. Ikhwan. (nal)