JAMBI, Serasinews.com — Kepolisian Daerah Jambi berkomitmen merekrut calon anggota Polisi yang berasal dari Suku Anak Dalam (SAD) melalui  rekrutmen proaktif (Rekpro) jalur affirmative. 

Karo SDM Polda Jambi, Kombes Pol Maulana Hamdan menjelaskan program ini dinamakan Polisi Rimba yang merupakan bentuk sinkronisasi program dari Kapolri yang diaplikasikan oleh Kapolda Jambi sesuai situasi dan karakteristik wilayah hukum Polda Jambi. 

Kombes Maulana mengatakan, program rekpro affirmative action sub jalur Suku Anak Dalam ini setiap tahun dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kapolri No 14/2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Lalu Peraturan Kapolri No 10/2016 Tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No 10/2019 Tentang Rekrutmen Calon Anggota Polri. 

“Program rekpro affirmative action sub jalur Suku pedalaman semetara untuk Polda Jambi dalam kepangkatan Bintara Polri,” kata Kombes Pol Maulana Hamdan dalam keterangan tertulis, Selasa (25/6). 

Rekrutmen ini, kata Hamdan, tidak serta merta mulus, terdapat sejumlah kendala antara lain lokasi pemukiman yang berada di dalam pelosok sehingga akses untuk memperoleh informasi terkait rekrutmen anggota Polri sangat terbatas. 

Belum lagi, Suku Anak Dalam yang bersifat nomaden (berpindah-pindah) sehingga mengakibatkan perhitungan domisili di pencatatan sipil berubah-ubah. 

Belum lagi, beberapa Suku Anak Dalam yang mendaftar menjadi calon anggota Polri terkendala dengan persyaratan ijazah. Karena banyak Suku Anak Dalam yang tidak mengenyam dunia pendidikan

“Kurangnya persiapan yang dilakukan suku anak dalam dalam persiapan rekrutmen anggota Polri sehingga mengakibatkan nilai-nilai seleksi pada saat pelaksanaan tahapan seleksi rekrutmen anggota Polri menjadi kecil/di bawah passing grade,” beber Maulana. 

Namun demikian, kata dia, Polda Jambi tetap berupaya dengan cara berkomunikasi sedini mungkin dengan Suku Anak Dalam dengan membuka ruang selebar-lebarnya agar mereka bisa bergabung menjadi anggota Polisi. 

“Polisi Rimba yang berasal dari kalangan SAD akan menjadi figur dan inspirasi bagi adik-adiknya, agar mereka mau belajar dan berusaha menggapai cita-citanya. Mengikuti kesuksesan para kakak-kakaknya yang telah menjadi Polisi,” harap Maulana. 

Selain itu, Maulana menambahkan, program Polisi Rimba ini juga menyesuaikan dengan karakteristik di wilayah hukum Polda Jambi yang memiliki komunitas Suku Anak Dalam (SAD) di sejumlah Kabupaten yakni Bungo, Merangin, Sorolangun dan Batanghari. 

Melalui Program Polisi Rimba, Polri ingin meminimalisir konflik perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar karena tempat mereka beraktifitas dalam kelompok bersinggungan dengan perkembangan peradaban dan ekspansi perusahaan perkebunan. 

“Polda Jambi menetapkan program Polisi Rimba ini tetap berkelanjutan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap komunitas Suku Anak Dalam di wilayah hukum Polda Jambi,” pungkas Kombes Pol Maulana Hamdan.

 

Jakarta, Serasinews.com – Menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-78, Polri melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial, diantaranta pembangunan fasilitas air bersih dan perbaikan rumah ibadah di berbagai wilayah Indonesia. 

Asisten Logistik (Aslog) Kapolri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, mengungkapkan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih dan tempat ibadah yang perlu diperbaiki. Dia menyebut hingga kini, Polri telah berhasil membangun 237 titik air bersih dari target 337 titik di seluruh Indonesia. 

"Kami fokus pada daerah-daerah yang sangat membutuhkan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas kesehatan masyarakat," ujar Argo yang juga Ketua Panitia Bakti Sosial Polri di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024).

Argo menyebut, pembangunan fasilitas air bersih oleh Polri melibatkan perbaikan sumber-sumber air yang ada, pemasangan pompa air, dan pembangunan saluran distribusi air. Program ini juga mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sumber air.

Sementara Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menyampaikan bahwa program ini adalah bagian dari upaya Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat. Selain membantu mengatasi krisis air bersih, ujar Sandi, pihaknya berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. 

"Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari kehadiran Polri di tengah-tengah mereka," tutur Sandi.

Selain pembangunan fasilitas air bersih, Polri juga melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial lainnya dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78. Di antaranya adalah bedah rumah, perbaikan dan pembersihan tempat ibadah, serta pemberian bantuan sosial berupa paket sembako. Hingga kini, Polri telah mendistribusikan 186.338 paket sembako dari total 410.838 paket sembako.

 

Agus Salim - Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Dra. Dessy Adin, MM, MSi, bersama dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang @hendrapebrizal76, menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka Implementasi Good Corporate Governance, Risk Management and Compliance (GRC) di lingkungan Perumda Air Minum Kota Padang, (24/6/24).

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya implementasi Good Corporate Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC) di lingkungan Perumda Air Minum Kota Padang melalui pendampingan, pembinaan, penerapan, pengembangan, serta penguatan yang pelaksanaannya didukung dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki.

Nota kesepahaman yang telah ditandatangani menjadi wujud nyata komitmen Perumda Air Minum Kota Padang untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan air minum yang dilakukan. Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan Nota Kesepahaman ini merupakan komitmen dan keseriusan BPKP dalam mengawal GRC di Perumda Air Minum Kota Padang agar dapat membantu implementasi tata kelola risiko agar kinerja PDAM dalam mencukupi kebutuhan dasar air masyarakat khususnya di kota Padang dapat terealisasi dengan baik. Model GRC yang diterapkan bisa menjadi alat bagi Perumda Air Minum Kota Padang untuk menuju dan mewujudkan Good Coorporate Governance.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, @hendrapebrizal76, mengucapkan terima kash kepada Perwakilan BPKP Sumbar telah bersedia membantu Perumda Air Minum Kota Padang dalam memperbaiki pengelolaan BUMD melalui penerapan GRC.

Semoga melalui MoU ini, dapat menghadirkan sinergi yang mampu mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kemandirian perusahaan.

Sumbar, Serasinews.com - Masih dalam rangkaian menyambut peringatan Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024, Polda Sumatera Barat (Sumbar) menggelar ziarah dan tabur bunga, Senin (24/6).

Ziarah yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kusuma, Lolong, Padang ini dipimpin oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH. 

Kegiatan diawali dengan upacara dan peletakan karangan bunga di tugu monumen pahlawan. Selanjutnya Kapolda beserta rombongan Pejabat Utama dan Bhayangkari menabur bunga di makam pahlawan.

Sementara, untuk pelaksanaan tabur bunga dilaksanakan di Dermaga Mako Ditpolairud Polda Sumbar. 

Upacara tabur bunga itu dipimpin oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH yang juga dihadiri beberapa PJU Polda Sumbar. 

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik mengatakan, kegiatan ziarah dan tabur bunga itu merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Bhayangkara. 

"Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang gugur dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.(*)

Jakarta, Serasinews.com - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi Polri atas peluncuran sistem digitalisasi perizinan event.

“Kami sampaikan apresiasi kepada Polri, Kapolri beserta jajaran atas gerak cepat dalam pengembangan perizinan online yang kita rintis bersama sama sebagai respons atas kebutuhan industri pariwisata. Perizinan online akan memberikan kredibilitas dan transparansi yang berkeadilan bagi industri pariwisata dalam pelaksanaan event-event," ujar Menkomarves dalam sambutan di acara peluncuran tersebut, Senin (24/6/24).

Menurut Menko, kegiatan digitalisasi ini adalah upaya Indonesia meningkatkan daya saing pariwisata sebagai destinasi utama Asia Tenggara dan meningkatkan jumlah event internasional. Dengan demikian, industri kreatif akan semakin mendorong perekonomian dalam negeri.

"Hal ini akan menjadi magnet untuk mendorong pencapaian target 1,25 miliar perjalanan wisatawan Nusantara dan 14,3 juta wisman dalam rangka program nasional bangga berwisata di Indonesia 2024," ungkap Menko.

Ia menambahkan, penggunaan OSS dalam digitalisasi perizinan event akan mempermudah pendaftaran kegiatan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE), pemangkasan duplikasi perizinan, memotong izin pendaftaran serta memudahkan pembayaran. Apalagi, operasionalnya melibatkan lintas kementerian seperti Kemenko Marves, Kemenkeu, Kemenparekraf, KemenpanRB, Pemprov DKI Jakarta, Polri, dan Telkom.

"Yang membanggakan sistem ini dibangun sepenuhnya oleh anak-anak bangsa tanpa keterlibatan konsultan asing. Jadi pure anak-anak Indonesia," ungkapnya.

Ditekankan Menko, semangat digitalisasi perizinan event akan mengatasi kerumitan birokrasi dan mempercepat kinerja pemerintahan tanpa membuat aplikasi baru. Ia mengatakan, digitalisasi dan kemudahan perizinan event akan membuat pemerintah semakin sering menyelenggarakan event menarik nasional maupun internasional untuk menarik wisatawan mancanegara.

Saat ini, ujarnya, pemerintah sudah menerapkan untuk kemudahan izin kegiatan nasional dalam kurun waktu maksimal 14 hari. Pemerintah juga tengah mengintergrasikan pengajuan izin kegiatan internasional berupa izin kerja tenaga asing dan visa TKA online dan perizinan impor sementara.

"Dengan integrasi tersebut,  perizinan penyelenggaraan event musik dan sejenisnya yang berskala internasional akan lebih mudah diperoleh. Hal ini akan meningkatkan daya ungkit Indonesia agar lebih kompetitif dibanding negara tetangga," jelasnya.