Sumbar, 10 Desember 2024 – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2024. Salah satu strategi yang diandalkan adalah penerapan "Cooling System," sebuah pendekatan terukur untuk meredam potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

Kombes Pol Dwi Sulistyawan, Kabid Humas Polda Sumbar, menjelaskan bahwa Cooling System merupakan upaya proaktif untuk mencegah eskalasi emosi dan tensi politik yang kerap muncul setelah proses pemilu.

 "Kami mengedepankan dialog, mediasi, dan pendekatan persuasif dengan semua pihak untuk memastikan suasana tetap kondusif," katanya.

Lanjut kabid humas menjelaskan, bahwa terdapat beberapa Strategi Utama dalam Cooling System tersebut, yang diantaranya:

1. Pendekatan Dialogis

Polri menggalang komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan partai politik untuk menciptakan suasana damai. Mereka diimbau untuk memberikan pesan-pesan positif kepada masyarakat agar tetap tenang dan menerima hasil pemilu secara bijaksana.

2. Penguatan Pengamanan

Aparat kepolisian dikerahkan di wilayah-wilayah rawan konflik untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat tidak merasa terintimidasi.

3. Pencegahan Hoaks dan Provokasi

Polri bekerja sama dengan instansi terkait untuk memantau dan menangkal penyebaran hoaks atau provokasi yang dapat memicu kerusuhan. Unit Cyber Crime juga aktif mengidentifikasi narasi negatif di media sosial dan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku.

4. Fasilitasi Rekonsiliasi

Dalam hal terjadi perbedaan pandangan yang signifikan, Polri siap memediasi antara pihak-pihak yang berseteru. Upaya rekonsiliasi ini bertujuan untuk menyelesaikan potensi konflik secara damai dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

5. Kampanye Damai

Polri menggandeng lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan media massa untuk mengampanyekan pesan-pesan damai pasca pemilu. Kampanye ini mencakup edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, Kabid humas menambahkan bahwa Cooling System Polri bukan hanya berorientasi pada stabilitas keamanan, tetapi juga pada harmonisasi sosial. 

"Pasca pemilu, perbedaan pilihan politik harus ditinggalkan. Yang utama adalah menjaga persatuan untuk membangun bangsa bersama-sama," tambah Kombes Pol Dwi. 

Dengan penerapan strategi ini, Polri berharap dapat mencegah terjadinya konflik horizontal dan memastikan seluruh tahapan pasca Pemilukada 2024 berjalan dengan aman, tertib, dan damai. 

"Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, bijak dalam menyikapi situasi, dan mempercayakan proses hukum serta demokrasi kepada pihak yang berwenang," pungkasnya.

Kegiatan dialog publik ini digelar oleh Divhumas Polri yang diikuti seluruh Bidhumas Polda sejajaran Polda se- Indonesia melalui virtual zoom dan dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan mahasiswa. (*)

 

Sumbar, Padang, 7 Desember 2024 - Personel Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) melaksanakan pengamanan ketat dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Pangeran Beach, Padang, dan memasuki hari pertama pelaksanaannya.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono melalui Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal untuk memastikan kelancaran proses rekapitulasi. Sebanyak 250 personel dikerahkan, terdiri dari berbagai satuan kerja, termasuk Bidhumas, Sabhara, Brimob, dan Intelkam.

"Kami memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pengamanan ini mencakup pengawalan dokumen hasil rekapitulasi, penjagaan lokasi pleno, hingga pengaturan arus lalu lintas di sekitar hotel," ujar Kombes Pol Dwi Sulistyawan.

Selain itu, Polda Sumbar juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti KPU Sumbar dan Bawaslu, untuk menjamin transparansi dan akurasi dalam proses rekapitulasi suara. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan mempercayakan proses ini kepada pihak yang berwenang.

Rapat pleno hari pertama ini dihadiri oleh Ketua KPU Prov. Sumbar Surya Efitrimen, S.Pt., M.H, Kapolda Sumbar diwakili oleh Kabag Bin Ops Biro Ops Polda Sumbar AKBP Faisal Anwar, S.H., S.Sos., M.H, Forkopimda Provinsi Sumbar, Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar Alni., S.H., M.Kn, serta perwakilan KPU kabupaten/kota se-Sumatera Barat, LO dari masing-masing Paslon, dan pihak pengawas pemilu serta pihak terkait lainnya. Agenda hari ini meliputi pembacaan hasil rekapitulasi dari beberapa daerah di provinsi ini.

Situasi di lokasi hingga saat ini dilaporkan aman dan terkendali. Aparat keamanan terus bersiaga penuh untuk mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya rapat pleno.

Rapat pleno ini merupakan bagian dari tahapan akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024, yang hasil akhirnya akan diumumkan pada beberapa hari mendatang.

"Dengan pengamanan ketat yang dilakukan, diharapkan proses demokrasi ini dapat berjalan lancar, aman, dan damai sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Sumatera Barat," tutup Kombes Pol Dwi. (*)

 

Solok Selatan - Golden Arm. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi di kabupaten solok selatan tepatnya di jorong sungai landeh nagari lubuk gadang timur kecamatan sangir.

Tersangka (A) 17 tahun, merupakan seorang pengangguran yang juga merupakan tetangga dari korban (AM) 7 tahun, dimana korban sendiri merupakan siswi kelas 2 sekolah dasar di salah satu sekolah dasar yang ada di daerah tersebut.

Kapolres solok selatan, AKBP Arief Mukti S.A.S S.H., S.I.K., M.Si mengatakan bahwa aksi cabul tersebut sudah dilakukan tersangka selama 2 tahun.

"Benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dengan korban yang pada saat ini masih berusia 7 tahun, dimana korban merupakan tetangga dari tersangka itu sendiri." Ucapnya.

Berdasarkan pengakuan tersangka perbuatan kejinya ini telah berlangsung selama 2 tahun semenjak korban masih berusia 5 tahun.

"Kejadian ini sudah berlangsung selama 2 tahun, dimana aksi cabul pertama kali dilakukan tersangka kepada koban di 

ladang jagung milik warga dengan modus memberikan uang kepada korban." 

"Dimana berdasarkan pengakuan dari tersangka selama melakukan perbuatan  nya, tersangka telah melakukan aksinya sebanyak 10 kali dengan lokasi yang berbeda seperti di pinggir sungai, belakang rumah korban hingga di dalam rumah korban sendiri" tambahnya.

AKBP Arief Mukti menerangkan, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Sat reskrim polres solok selatan langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap tersangka.

"Aksi tersangka terakhir kali diketahui oleh seorang warga yang hendak mengambil daun pisang dimana warga tersebut melihat tersangka hendak mencabuli korban. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, sat reskrim polres solok selatan langsung bergerak cepat melakukan penangkapan dan mengamankan tersangka."

"Untuk ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Kita juga sudah amankan sejumlah barang bukti lainya, misal pakaian yang digunakan korban, dan sebagainya," bebernya.

Kapolres turut berpesan kepada seluruh orang tua agar selalu dapat mengawasi anak anaknya.

"Pengawasan orang tua sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan masa depan anak anak kita. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua agar selalu dapat menjaga dan mengawasi anak anak kita." Pungkasnya.

Satgassus Pencegahan korupsi polri gencar melakukan sosialisasi antikorupsi  menjelang hari antikorupsi sedunia (Hakordia 2024)

Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri yang merupakan mantan Penyidik KPK menjadi narasumber dalam

Kegiatan sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut dibuka oleh Kepala KPP Pratama Ciawi Gatot Sulandoko serta di Moderatori oleh Andra Amirullah yang merupakan penyuluh antikorupsi sekaligus Duta Tranformasi Kementerian Keuangan 2024.

Dalam kesempatan itu, Gatot menyatakan bahwa dirinya berkomitmen terhadap upaya

pencegahan korupsi serta membangun budaya organisasi dan budi pekerti pegawai Kementerian Keuangan yang berada di KPP Pratama Ciawi.

Yudi Purnomo menekankan bahwa Pegawai Pajak mempunyai peran penting dalam

Pembangunan bangsa terutama dalam mengawal penerimaan negara  dari sektor pajak sehingga sikap antikorupsi dan menolak gratifikasi harus merupakan jatidiri yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari. Bagi Yudi, Pegawai Pajak harus menjadi teladan bagi pegawai kementerian/lembaga lain karena dari sisi remunerasi dan sistem birokrasi sudah lebih baik. Terakhir, Yudi berharap pelajaran dari kasus kasus korupsi yang melibatkan pegawai Pajak dimasa lalu dapat diambil hikmahnya agar kedepan tidak ada lagi pegawai pajak yang tersangkut kasus korupsi.

 

Lombok Timur — Dalam upaya mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Desa Bagik Papan, Bripka Agus Salim, turun langsung ke sawah membantu masyarakat memanen padi di Dusun Bagik Papan Lauq, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (30/11) ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung visi besar pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan mandiri dalam sektor pangan. Selain membantu panen, Bripka Agus juga memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat terkait pentingnya keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.

"Sebagai bagian dari Polri, kami mendukung penuh Asta Cita Presiden RI, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan turun langsung ke lapangan, kami ingin menunjukkan bahwa Polri bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat," ujar Bripka Agus Salim.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan pasca-Pilkada serentak, meningkatkan kegiatan ronda malam guna mencegah tindak kriminal, serta waspada terhadap informasi hoaks yang dapat memecah belah. Tak lupa, ia mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di musim penghujan.

Amaq Rahma, pemilik sawah yang dibantu panennya, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Polri di tengah masyarakat. 

"Kehadiran Bripka Agus sangat membantu kami. Ini menunjukkan bahwa Polri benar-benar peduli terhadap rakyat," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Polri berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani. 

"Semoga hasil panen masyarakat melimpah dan ketahanan pangan nasional semakin kuat. Bersama, kita wujudkan visi besar Presiden Prabowo untuk Indonesia yang lebih maju," tutup Bripka Agus.

 

Guna Mendukung 100 hari Program Presiden Republik Indonesia, Personil Polsek Lubeg Polresta Padang Aipda Dian Wihendro Ratno kembali memberikan bantuan pupuk kepada petani di kawasan Kampung jua, Kecamatan Lubeg, Kamis (5/12/24) Siang

Kegiatan ini selain mendukung program Presiden Republik Indonesia, juga termasuk dalam bentuk dukungan Polri dalam Swasembada Pangan yang ada di Kota Padang.

Bantuan yang diberikan merupakan bantuan tahap ketiga yang diberikan Aipda Dian Wihendro Ratno kepada Pak Darwin yang merupakan salah Seorang Petani yang ada dikelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubeg, Kota Padang.

Aipda Dian Wihendro Ratno memberikan bantuan pupuk sebanyak 20 kg, Selain itu Aipda Dian WR juga langsung turun tangan membantu petani tersebut dalam memberikan pupuk ke sawah.

"Selain berikan bantuan 20 Kg pupuk, kita juga turun langsung dalam pemberian pupuk disawah petani tersebut," Ucap Dian

Tak hanya memberikan pupuk, Aipda dian juga memberikan bantuan berupa uang seiklasnya untuk tambahan biaya pak darwin ke sawah, Sebutnya

Aipda Dian Wihendro Ratno mengatakan pemberian bantuan ini salah satu wujud kepedulian terhadap para petani dan juga dukungan terhadap program yang di gagas oleh pemerintah Indonesia yakni Presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto.

Darwin petani yang mendapat bantuan pupuk mengucapkan terima kasih atas bantuan pupuk yang diberikan oleh personil opsnal Polsek Lubuk Begalung Aipda Dian Wihendro Ratno, Ucap Darwin

Lebih anjut Darwin Menyatakan tidak menyangka diberi bantuan kembali untuk ke tiga kalinya oleh Aipda Dian, Semoga apa yang diberikan Pak Dian mendapat pahala yang setimpal hendaknya  dan nanti kalau sudah panen jangan lupa datang kesini, Tutup Darwin.(MEP)

 

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal kepada bandar dan pengedar narkoba. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas dalam Asta Cita.

“Kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap,” ujar Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/12).

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, pemerintah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Menko Polkam Budi Gunawan, dengan Kapolri sebagai ketua. Selama satu bulan terakhir, desk ini berhasil menangani 3.680 kasus narkoba dan menangkap 3.965 tersangka.

“Operasi ini tidak hanya memutus rantai peredaran narkoba, tetapi juga menyita barang bukti bernilai total Rp 2,88 triliun, termasuk sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, dan ekstasi sebanyak 370.868 butir,” ungkap Listyo.

Aparat juga menyita aset senilai Rp 1,05 miliar terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, lebih dari 291 kampung narkoba terdeteksi, dengan 90 di antaranya dijadikan fokus utama untuk transformasi menjadi kampung bebas narkoba melalui edukasi dan penyuluhan.

Kapolri memastikan bandar narkoba akan dijatuhi hukuman berat dan ditempatkan di sel dengan pengamanan super maksimum. Langkah ini bertujuan memutus kendali peredaran narkoba dari dalam penjara.

“Kami bersama Kementerian Hukum dan HAM sepakat, pelaku pengedar narkoba akan ditempatkan di fasilitas super-maximum security. Ini untuk memotong potensi jual beli narkoba yang selama ini dikendalikan dari dalam lapas,” tegas Listyo.

Upaya pemberantasan narkoba juga mencakup rehabilitasi bagi pengguna. Pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran guna membangun fasilitas rehabilitasi yang lebih memadai. Sementara itu, tempat hiburan seperti kafe dan restoran diwajibkan memasang stiker anti-narkoba. Pelanggaran akan berujung pada pencabutan izin usaha atau proses hukum.

“Rehabilitasi menjadi solusi utama untuk mengurangi beban jumlah narapidana. Kami juga mengharapkan kerja sama dari masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung langkah ini,” jelas Kapolri.

Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada masalah narkoba yang dianggap sebagai ancaman serius bagi generasi muda Indonesia.

“Bapak Presiden sangat serius memastikan bahwa peredaran narkoba dapat diberantas dari hulu hingga hilir. Ini adalah komitmen bersama demi masa depan generasi muda,” kata Listyo.

Sebagai bagian dari kampanye anti-narkoba, pemerintah juga berencana merekrut duta dari kalangan artis atau influencer yang pernah menjadi pengguna narkoba. Mereka diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.

“Langkah ini tidak hanya menekan angka penyalahgunaan, tetapi juga menyelamatkan hingga 10 juta masyarakat dari ancaman narkoba,” pungkas Listyo.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Kapolri berharap Indonesia dapat terbebas dari cengkeraman narkoba yang selama ini merusak generasi muda dan kehidupan masyarakat.