Surabaya – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk memastikan kesiapan layanan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam peninjauan tersebut, Kapolri menekankan pentingnya pengawasan terhadap keselamatan penumpang, kelayakan kapal, dan kenyamanan fasilitas di pelabuhan.

Jenderal Listyo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan, namun diperkirakan akan meningkat hingga 20 persen dibandingkan hari sebelumnya. Lonjakan tertinggi diprediksi terjadi pada tanggal 26 dan 29 Desember 2024. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait untuk memastikan kelayakan kapal dan kesiapan sistem keselamatan penumpang, terutama pada hari-hari puncak tersebut.

“Kita harus memastikan bahwa seluruh kapal yang beroperasi sudah melalui pemeriksaan kelayakan dan dilengkapi sistem keselamatan yang memadai. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, semua pihak harus siap dengan langkah antisipasi,” ujar Kapolri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga berdialog dengan sejumlah penumpang. Beberapa penumpang yang baru pertama kali menggunakan jasa penyeberangan laut menyatakan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan di Pelabuhan Tanjung Perak.

Kapolri mengapresiasi upaya KSOP Pelabuhan Tanjung Perak yang terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti adanya diskon tiket transportasi, termasuk untuk angkutan kapal dan pesawat, yang diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memilih moda transportasi tersebut.

Di sisi lain, Kapolri menyampaikan arahan Presiden untuk memastikan pengamanan arus mudik dan balik, penyeberangan, serta tempat-tempat ibadah selama periode Natal dan Tahun Baru. Polri juga telah mengaktifkan operasi Aman Nusa II Kontinjensi untuk menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi akibat tingginya curah hujan.

“Langkah antisipasi seperti evakuasi, penyediaan tempat pengungsian, hingga mitigasi bencana sudah disiapkan oleh TNI, Polri, Basarnas, BMKG, dan BNPB. Kami siap memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat,” tegas Kapolri.

Terkait lonjakan penumpang, Kapolri menyatakan bahwa sejumlah kapal cadangan telah disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak. Berdasarkan laporan, fasilitas di pelabuhan tersebut dinilai sudah memadai untuk melayani penumpang kelas ekonomi maupun bisnis.

“Kesiapan Pelabuhan Tanjung Perak sudah sangat baik. Kami berharap masyarakat dapat merasakan kenyamanan selama perjalanan, baik menggunakan kapal laut maupun moda transportasi lainnya,” tutup Kapolri.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian inspeksi Kapolri untuk memastikan seluruh titik transportasi nasional siap melayani masyarakat selama periode libur akhir tahun.

 

Jakarta -- Polri melalui Korlantas berhasil mengurai kepadatan di ruas Tol Jakarta-Cikampek pada Sabtu pagi, 21 Desember 2024. Sebelumnya, arus kendaraan tercatat mencapai 6.000 kendaraan per jam, menyebabkan kepadatan signifikan. Rekayasa lalu lintas berupa contraflow satu lajur dari KM 47 hingga KM 65 diterapkan mulai pukul 08.30 WIB, dan kini arus lalu lintas kembali lancar.

“Rekayasa lalu lintas ini adalah langkah antisipasi untuk memastikan arus mudik Natal dan Tahun Baru tetap lancar. Kami terus memonitor situasi secara dinamis untuk mengatasi potensi kemacetan di berbagai titik,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Menurut laporan resmi JMTO, pemasangan rambu-rambu dimulai pada pukul 08.30 WIB di KM 65. Water barrier selesai dipasang pada pukul 08.40 WIB, dan contraflow secara bertahap diperpanjang hingga KM 47. Seluruh jalur contraflow dari KM 47 hingga KM 65 dibuka penuh pada pukul 10.47 WIB. Kendaraan yang semula tertahan kini melintas dengan lancar.

“Kami bersyukur contraflow ini efektif mengurai kemacetan. Meski situasi sudah mencair, kami tetap mengantisipasi lonjakan kendaraan hingga siang hari. Ini adalah bagian dari upaya kami memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tambah Brigjen Pol Trunoyudo.

Korlantas Polri terus menggunakan sistem analisa data untuk memantau dinamika arus lalu lintas selama masa libur Natal dan Tahun Baru. 

“Kecepatan penanganan dan mitigasi adalah kunci. Kami mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan agar perjalanan tetap aman,” tutup Brigjen Pol Trunoyudo.

Dengan penanganan yang cepat dan terorganisir, Polri optimistis arus mudik Nataru 2024 dapat berjalan lancar.

 

Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Suharyono, S.I.K., S.H., M.H., memimpin kegiatan Gelar Operasi Triwulan IV tahun 2024 bertempat di Ball Room ZHM Premiere Hotel Padang, Kamis (19/12/2024)

Hadir dalam kegiatan ini Wakapolda sumbar Brigjen. Pol. Gupuh Setiyono, S.I.K., M.H. , Pejabat Utama  Polda Sumbar, Kapolres/ta sejajaran Polda Sumbar, serta Kasat lantas dan Kasat Samapta jajaran Polda Sumbar.

Dalam Sambutannya Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Suharyono, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Gelar Operasional merupakan sarana kontrol/ pengawasan/analisa dan evaluasi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan, baik tentang keberhasilan maupun kekurangan serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh unsur pelaksana tugas. 

“Sehingga pimpinan dapat menganalisa, mengevaluasi dan dapat memberikan arahan, petunjuk serta penekanan sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi dengan harapan pelaksanaan tugas kedepan akan menjadi lebih baik,” sebut Kapolda.

“Gelar operasional triwulan IV ini mengangkat tema “Harkamtibmas, dalam menyukseskan program asta cita pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih”.

“Tema ini mengandung arti akan keseriusan Polri dalam mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta membantu Presiden terpilih Prabowo-Gibran mewujudkan Asta Cita dalam program polri “beyond trust presisi” untuk mewujudkan 8 misi asta cita beserta 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat,” ucap Kapolda.

Sebagaimana arahan Kapolri pada saat pembekalan kabinet di Akmil magelang dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang kuat, terhormat dan sejahtera, Polri memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawal program Asta Cita ini.

Kapolda melanjutkan dalam menghadapi akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025, pengamanan natal dan tahun baru (Nataru) merupakan tugas rutin kita yang harus dipastikan berjalan dengan aman, nyaman dan lancar. 

“Berdasarkan survey dari kementerian 5 perhubungan di prediksi adanya peningkatan pergerakan masyarakat selama libur natal 2024 dan tahun baru 2025,” lanjutnya.

Hasil survey dari badan kebijakan transportasi (BKT) kementerian perhubungan menunjukkan bahwa tahun ini ada kenaikan pergerakan masyarakat selama libur natal dan tahun baru sebesar 2,8 % dari 107.000.000 menjadi 110.000.000 orang. 

“Untuk itu perlu adanya antisipasi pergerakan masyarakat dari wilayah luar Sumatera Barat serta memastikan keselamatan dan kelayakan operasional kendaraan maupun sarana prasarana jalan dalam menghadapi akhir tahun 2024 dan tahun baru 2025,” ujar Kapolda.

Kapolda menambahkan dalam menghadapi akhir tahun 2024 dan tahun baru 2025, ada beberapa kerawanan yang mungkin akan terjadi diantaranya :

1. Ancaman terorisme, kegiatan masyarakat selama libur akhir tahun akan mempengaruhi potensi kerawanan, keamanan masyarakat yang perlu kita antisipasi bersama; 

2. Ancaman sweeping oleh swasta atau oknum tertentu, intoleransi antar umat beragama hingga kemungkinan terjadinya pengerusakan terhadap rumah ibadah; 

3. Fenomena masuknya musim hujan yang bersamaan dengan lanina lemah, mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 %, fenomena ini akan berlangsung mulai november atau akhir tahun 2024 hingga april 2025. Yang berpotensi mengakibatkan berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang dan puting beliung termasuk bencana banjir lahar yang perlu kita antisipasi bersama;

4. Kelangkaan BBM yang dapat membatasi mobilitas masyarakat terganggu, dan akan disertai dengan lonjakan biaya hidup.

Dari perkiraan ancaman tersebut diharapkan para kasatwil dapat mengevaluasi dan melakukan upaya-upaya kegiatan kepolisian yang ditingkatkan melalui kegiatan preemtif dan preventif dalam meminimalisir ancaman dan gangguan sehingga pelaksanaan Nataru 2024/2025 di wilayah masing-masing dapat berjalan aman terkendali dan sukses.

Sebelum mengakhiri sambutan, Kapolda Sumbar menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani, antara lain: 

1. Selalu berdo’a kepada Allah SWT. untuk diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran tugas; 

2. Kenali dan petakan kerawanan daerah masingmasing dan lakukan langkah-langkah pencegahan guna meminimalisir gangguan dan ancaman; 

3. Persiapkan pengamanan pelaksanaan nataru sebaik-baiknya dan tingkatkan kesiap-siagaan serta kewaspadaan sehingga mampu menghadapi dinamika sosial masyarakat yang selalu berubah dan berkembang; 

4. Tetap laksanakan kegiatan cooling system melalui kegiatan preemtif dan preventif guna menstabilkan kondusifitas situasi kamtibmas;

5. Jalin kerjasama melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi serta bersinergi dengan semua pihak yang dapat membantu 9 pelaksanaan tugas baik dari unsur tni dan seluruh stakeholder terkait; 

6. Tetap berikan pengabdian terbaik kepada masyarakat dengan selalu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terbaik.

Dalam kegiatan juga dilaksanakan Penandatanganan dan penyerahan Dipa Tahun Anggaran 2025.

 

JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penghargaan kepada Polri karena berhasil menjadi alat negara terbaik dengan penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.

“Polri mendapat peringkat ke-3 kategori sangat baik dalam hal penerapan pengelolaan manajemen SDM Polri,” kata Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, di Jakarta, Kamis (19/12). 

Pengelolaan SDM Polri dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Selain itu, Polri juga telah melakukan pengembangan teknologi yang Adaptif melalui SDM Satu Data yang memiliki 43 komponen/profil yang dapat digunakan sebagai bahan penilaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam Mendukung penerapan sistem merit pada pengelolaan sumber daya manusia Polri.

Aplikasi Satu SDM sebagai wujud pengintegrasian dan penyempurnaan berbagai aplikasi yang sudah dimiliki Polri terkait sumber daya manusia.

Komjen Dedi mengatakan, aplikasi tersebut merupakan alat penting bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan strategis terkait pengelolaan dan pembinaan karier SDM Polri. 

Selain itu, aplikasi ini juga menjadi rumah bagi berbagai layanan SDM yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri, sehingga memberikan akses yang lebih mudah dan terintegrasi dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia. 

“Dengan adanya sistem yang terkonsolidasi ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis data yang valid," ujar Komjen Dedi saat launching aplikasi SDM Satu, Kamis, 17 Oktober 2024 silam. 

Keunggulan aplikasi Satu SDM ialah dapat merekam jejak individu personel Polri lebih akurat, yang sebelumnya 23 karakter menjadi 42 karakter, dan terintegrasi ke e-Candidate. 

Fitur e-Candidate dirancang untuk menjaring calon-calon pemimpin Polri di berbagai tingkatan secara meritokratis.

Jakarta, 13 Desember 2024 — Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia, Ratna Batara Munti memberikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil oleh Polri dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan IWAS, yang baru-baru ini menjadi viral karena banyaknya korban. Dalam pernyataan yang disampaikan, Ratna menyebutkan bahwa percepatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan dan penyelidikan menunjukkan komitmen Polri untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan serius.

“Kami mengapresiasi kinerja Polri yang telah bekerja cepat dalam menangani kasus Agus. Proses penyelidikan yang dilakukan tidak memakan waktu lama, bahkan tersangka sudah ditetapkan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini tentunya memberi harapan kepada para korban bahwa kasus kekerasan seksual dapat diproses secara cepat dan adil,” ujar Ratna dalam acara diskusi di auditorium gedung Bareskrim Polri.

Ratna juga menyatakan bahwa pihaknya berharap agar hak-hak korban, yang sudah berani melapor, dapat sepenuhnya dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, Ratna menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap tersangka yang merupakan individu dengan disabilitas. Menurutnya, penanganan terhadap tersangka disabilitas harus tetap mengacu pada Undang-Undang terkait, agar hak-hak tersangka juga tetap dihormati, sambil memastikan proses hukum tetap berjalan.

“Walaupun tersangka berasal dari kelompok disabilitas, kami berharap agar penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang disabilitas yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu, baik korban maupun tersangka, mendapat perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya,” lanjut Ratna.

Ratna juga menyoroti pentingnya pembentukan Direktorat baru di Polri, yaitu Direktorat Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diharapkan bisa mempercepat penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada upaya penanganan, di lapangan masih banyak ditemui kelambanan dalam proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual, yang sering kali membuat korban merasa terabaikan.

“Kami berharap dengan adanya Direktorat baru ini, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat lebih cepat dan efisien. Harus ada kemajuan yang nyata dalam sistem penanganan kasus kekerasan seksual, agar korban bisa mendapatkan keadilan tanpa harus menunggu terlalu lama,” tegas Ratna.

Ratna juga mengingatkan pentingnya perspektif baru di tubuh Polri, khususnya di Direktorat PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan PPO (Pelayanan dan Pengaduan Online), untuk terus fokus dalam memberikan pelayanan terbaik bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. "Kami berharap Polri, khususnya Direktorat baru ini, terus membangun perspektif yang lebih sensitif terhadap masalah kekerasan seksual dan memberikan pelayanan yang optimal untuk korban di masa yang akan datang," tutup Ratna.

 

Jakarta, 13 Desember 2024 — Poengki Indarti, salah satu tokoh masyarakat yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak korban kekerasan, memberikan apresiasi tinggi kepada Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) atas keberhasilannya dalam menangani kasus pencabulan yang melibatkan pria disabilitas "IWAS". Dalam pernyataannya, Poengki mengungkapkan rasa terima kasihnya atas proses penyelidikan yang dilakukan dengan teliti dan profesional.

"Kami sangat mengapresiasi kinerja Polda NTB yang telah berhasil melakukan proses penyelidikan terkait kasus pencabulan ini. Kami berharap proses hukum dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan kami yakin, Polda NTB telah melakukan langkah-langkah penyelidikan berdasarkan metode saintific crime investigation yang menjamin hasilnya valid dan tak terbantahkan," ujar Poengki saat ditemui dalam acara diskusi publik di auditorium gedung Bareskrim Polri.

Lebih lanjut, Poengki juga menyatakan harapannya agar kasus ini dapat segera diproses ke pengadilan, guna memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi para korban. Ia menegaskan bahwa masyarakat, termasuk dirinya, sangat menantikan agar kasus ini ditangani dengan serius dan segera memperoleh titik terang hukum.

"Masyarakat berharap, dan kami juga bagian dari masyarakat, agar kasus ini dapat segera diproses di pengadilan. Kami percaya bahwa dengan kerja keras Polda NTB, proses hukum yang transparan dan adil akan memberikan rasa keadilan kepada korban," tuturnya.

Poengki berharap agar ke depan, penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa dapat semakin tegas dan tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual untuk lolos dari proses hukum yang adil.

 

Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dalam menangani kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan pelaku berinisial IWAS. Kasus ini mengungkap dugaan pelecehan terhadap setidaknya 17 perempuan dan dianggap sebagai salah satu langkah penting dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut Siti Aminah saat menghadiri acara diskusi di auditorium gedung Bareskrim Polri, Jakarta (13/12/2024), kerja-kerja kepolisian dalam kasus ini mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai bentuk kekerasan seksual. “Melalui penanganan kasus ini, kepolisian menyampaikan pesan penting kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa perkosaan. Pelecehan seksual fisik dan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan melalui manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan juga merupakan tindak pidana,” ujarnya.

Selain itu, Komnas Perempuan menyoroti pentingnya kepercayaan terhadap keterangan korban sebagai titik awal pengungkapan kasus. Proses investigasi yang dilakukan, termasuk pengumpulan bukti yang komprehensif, dinilai sebagai upaya yang signifikan dalam menguatkan posisi korban di ranah hukum.

Siti Aminah juga menekankan bahwa kolaborasi antara kepolisian dan lembaga pendamping korban memainkan peran krusial dalam mendukung korban sekaligus memperkuat proses hukum. "Pendampingan ini tidak hanya membantu korban menghadapi trauma, tetapi juga mendukung aparat penegak hukum untuk memastikan kasus ini bisa dibawa hingga ke tahap penuntutan di pengadilan," tambahnya.

Dengan pengungkapan kasus ini, Komnas Perempuan berharap langkah-langkah serupa dapat terus diperkuat di berbagai wilayah sebagai upaya melindungi perempuan dan mendorong keadilan bagi para korban kekerasan seksual.