Sulawesi Tenggara – Lembaga Nura Daya Pemerhati Rentan (NDPR) menilai langkah polisi dalam menangani kasus Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), sudah tepat. NDPR menilai polisi dalam menyelesaikan kasus tersebut bukan hanya adil, tetapi juga penuh empati.

Pengurus NDPR Pusat, Lubna Puteri Azzara, mengatakan polisi dalam menyelesaikan kasus itu tidak hanya berfokus kepada Supriyani, tetapi anak-anak yang rentan terhadap perundungan. Bukan hanya korban dan dua saksi anak yang diperiksa penyidik, tetapi juga anak Supriyani sendiri.

“Polres Konsel telah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara yang tidak hanya adil, tetapi juga penuh empati. Tidak hanya terduga pelaku yang mendapat perhatian, tetapi juga anak pelaku, korban, dua anak saksi, dan orang tua korban,” kata Lubna saat konferensi pers NDPR di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Sebagai lembaga yang berfokus pada perlindungan kelompok rentan, NDPR menilai pendekatan holistik (secara keseluruhan) Polres Konsel merupakan model penyelesaian dengan pendekatan hukum berbasis hak asasi manusia. Pendekatan tersebut diharapkan mengembalikan hak-hak kaum rentan, baik secara fisik, emosian, maupun sosial.

“Pengembalian hak-hak mereka, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, menjadi prioritas utama. Tentunya itu menjadi model dalam pendekatan penegakan hukum berbasis hak asasi manusia,” ujar Lubna.

Lubna juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Polres Konsel dalam menerima tantangan NDPR untuk menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), Selasa (22/10) lalu. Dalam MoU tersebut, Polres Konsel berkomitmen untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah tersebut.

“MoU tidak hanya menegaskan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan, tetapi menunjukkan komitmen Polres Konsel melindungi hak asasi manusia, khususnya mereka yang berada dalam posisi rentan,” ungkapnya.

MoU tersebut juga dapat menjadi landasan untuk melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan serta penindasan. MoU juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum serta percepatan penanganan yang melibatkan kelompok rentan.

“Kami berharap sinergi ini terus terjalin, sehingga dapat menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak dan perempuan di Konsel. Kami yakin bahwa sinergi antara NDPR dan Polres Konawe Selatan akan memberikan dampak signifikan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih aman, adil, dan inklusif. Semoga ke depan, kerja sama ini dapat menjadi teladan bagi wilayah lain di Indonesia,” pungkasnya.

 

Serang - Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto berikan arahan kepada seluruh penyidik Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Polresta dan Polres jajajaran Polda Banten di Aula Serbaguna Polda Banten pada Rabu (23/10).

Hadir dalam kegiatan Wakapolda Banten Brigjen Pol. Hengky, Pejabat Utama Polda Banten, para Kasat Reskrim Polres jajaran, penyidik dan personel fungsi reskrim.

Kapolda Banten menyampaikan Polri diminta untuk memenuhi target dari pemerintah sehingga pembangunan dapat berjalan lancar. "Polri diminta untuk memenuhi target dari pemerintah sehingga ada beberapa penekanan diantaranya agar mengevaluasi kinerja reserse ditahun 2023 sehingga ditahun 2024 ini dapat ditingkatkan sesuai dengan target pemerintah," kata Kapolda.

Kita ketahui bersama angka kemiskinan di Banten masih tinggi. ” Tingkat kemiskinan di Banten masih tinggi diatas rata – rata nasional sehingga dapat berdampak tingkat kriminalitas yang meningkat dan itu harus di perhatikan.” ujar Kapolda

Kapolda Banten mengatakan, tahun 2024 ini sudah memasuki tahun politik untuk itu diperlukan kehati-hatian bagi seluruh penyidik terutama dalam penyelesaian kasus.

Dibidang narkoba, Kapolda Banten meminta agar para bandar besar ditangkap berikut gembongnya, dan jangan sampai di biarkan. "Sedangkan untuk para penyidik Ditreskrimsus agar mengedepankan upaya pencegahan dengan melakukan pendampingan," lanjut Koplda Banten

Lakukan Restorative justice bila diperlukan. ”Restorative justice diupayakan penyelesaian untuk kasus yang ringan," tutur kapolda.

Diakhir arahannya, Kapolda meminta pelaksanaan tugas dilapangan tidak perlu arogan. "Saya meminta agar seluruh penyidik maupun personel apabila melaksanakan tugas dilapangan dilakukan dengan humanis tepat waktu, tepat sasaran dan peningkatan penyelesaian perkara," tutup Kapolda Banten. (Bidhumas)

Sumbar — Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Suharyono, S.I.k., S.H., menghadiri acara puncak Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke- 72, kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Mercure Padang, Selasa (22/10/2024).

Pada peringatan HKGB kali ini mengusung Tema “Bhayangkari mendukung Polri Presisi membangun negeri menuju Indonesia emas”.

Dalam sambutannya Kapolda Sumbar mengucapkan selamat memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) 72 tahun 2024, Kapolda juga mengungkapkan rasa terimakasih kepada Bhayangkari daerah Sumbar dalam mendukung kinerja suami selama bertugas di Polda Sumbar.

“Sebagai Kapolda Sumbar sekaligus pembina Bhayangkari Polda Sumbar saya menyampaikan terimakasih atas kontribusi dan kinerja dari Bhayangkari Sumbar dalam mendukung kinerja suami yang selama ini berkiprah secara terus menerus mengabdikan diri dalam menegakkan hukum, melindungi, mengayomi masyarakat, dan juga memelihara Harkamtibmas di wilayah hukum Polda Sumbar,” ujar Kapolda

Kapolda Sumbar juga bangga dan sangat mengapresiasi khususnya pada kegiatan ini di rencanakan dengan matang, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Lebih lanjut Kapolda juga mengatakan agar selalu mengingat sejarah bagaimana terbentuknya Bhayangkari, sehingga kita harus menjaga Organisasi  Polri, Bhayangkari yang sebagai pendamping Polri, memberi semangat dan menyempurnakan kinerja Polri.

“Mari kita tetap memupuk jiwa korsa, kebersamaan kita, tidak hanya di lingkungan internal Bhayangkari, tetapi juga unsur Forkompinda dan kementrian lembaga lainnya, karena dengan kebersamaan ini kita akan lebih sempurna di dalam melaksanakan semua tugas pokok fungsi dan peran kita,” sebut Kapolda Sumbar.

Kegiatan ini di hadiri Oleh Ketua Bhyangkari Daerah Sumbar Ny. Iis Suharyono, Wakapolda Sumbar Brigjen. Pol. Gupuh Setiyono, Wakil Ketua Bhyangkari Daerah Sumbar Ny. Rini Gupuh, Para pejabat utama beserta ibu, serta para tamu undangan lainnya.(*)

 

Tim Inafis Polda Gorontalo melakukan proses identifikasi terhadap korban pesawat SAM Air yang jatuh di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Upaya ini dilakukan untuk memastikan identitas korban dan memudahkan proses penyerahan jenazah kepada keluarga.

Proses identifikasi berlangsung di rumah sakit Bhayangkara Polda Gorontalo. “Polri melalui Polda Gorontalo memastikan bahwa seluruh korban ditangani sesuai prosedur identifikasi forensik, termasuk pencocokan sidik jari, rekam medis, dan pemeriksaan barang-barang pribadi yang ditemukan di lokasi,” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Tim Inafis Polda Gorontalo bekerja sama dengan tenaga medis RS. Bhayangkara untuk mempercepat proses evakuasi dan identifikasi. Ambulans Polda Gorontalo turut diterjunkan guna memindahkan jenazah ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Polda Gorontalo juga turut mendampingi tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam proses investigasi terkait jatuhnya pesawat SAM Air di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Langkah ini diambil guna memastikan kelancaran proses penyelidikan serta mengamankan lokasi kejadian.  

Trunoyudo juga menegaskan komitmen penuh Polri dalam mendukung proses investigasi. "Polri melalui Polda Gorontalo siap membantu KNKT, baik dalam pengamanan area maupun penyediaan data dan akses yang diperlukan. Seperti yang disampaikan oleh Kapolda Gorontalo pula bahwa fokus utama kami adalah mendukung proses investigasi agar berjalan transparan dan tepat" ujarnya.  

Sejak jatuhnya pesawat, personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan area kecelakaan. Pengamanan ini penting agar proses investigasi dapat berjalan tanpa gangguan dan bukti di lokasi tidak terkontaminasi. Terakhir, Trunoyudo juga menyampaikan empati kepada keluarga korban serta harapan proses investigasi dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil. 

“Polri juga menyampaikan turut berbela sungkawa kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi tersebut dan semoga investigasi yang dilakukan juga dapat mengungkap penyebab dari kecelakaan ini dan dapat kita jadikan sebagai evaluasi bersama kedepannya”.

 

Mimika - Satgas Ops Damai Cartenz-2024 kembali berhasil menangkap DPO anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Puncak. Adapun anggota DPO KKB tersebut yaitu Mairon Tabuni alias Solikin yang ditangkap di Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, pada Senin, 21 Oktober 2024, pukul 09.05 WIT.

Penangkapan ini dilakukan berdasarkan keterlibatannya dalam kasus penyerangan dan penembakan terhadap warga sipil, Sudirman, yang merupakan pedagang kios di Ilaga, Kabupaten Puncak, pada 23 Mei 2024.

Dalam peristiwa penyerangan tersebut, korban mengalami luka tembak serius di bagian punggung kaki kanan hingga tembus ke telapak kaki, serta luka di tulang kering kaki kiri yang tembus ke betis. Kasus ini tercatat dalam laporan polisi LP/B/6/V/2024/SPKT/Polres Puncak dan DPO/11/VI/Res.1.7/2024/Reskrim.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan penangkapan ini. 

“Kami telah mengamankan DPO KKB Puncak atas nama Mairon Tabuni alias Solikin. Yang bersangkutan terlibat dalam kriminal penyerangan dan penembakan warga sipil di Ilaga Kabupaten Puncak,” ungkap Brigjen Faizal.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, menambahkan bahwa Mairon Tabuni merupakan anggota KKB Kepala Air pimpinan Papuanus alias Jeki Murib di Kabupaten Puncak. Saat ini, Mairon Tabuni telah dibawa ke Posko Operasi Damai Cartenz-2024 di Mimika untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Satgas Ops Damai Cartenz-2024 terus bekerja keras untuk menegakkan hukum terhadap KKB di Papua demi terciptanya Papua yang aman dan damai," tutup Kombes Bayu.

Sebelumnya, Ops Damai Cartenz juga telah berhasil menangkap Pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Paniai, Jemmy Magai Yogi yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat West Papua Army (WPA) Divisi II Pemka IV Paniai pada Rabu, 16 Oktober 2024, sekitar pukul 16.16 WIT di depan Kantor DPRD Kabupaten Dogiyai.

Saat ini, KKB Jemmy Magai telah berada di Polda Papua untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satgas Ops Damai Cartenz dan Polda Papua dan akan diberlakukan proses hukum pada yang bersangkutan.

"Yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum" ujar Kombes Pol Bayu Suseno.

Padang -  Ratusan pedagang pasar raya Kota Padang yang tergabung didalam Keluarga Besar Pedangan Kaki Lima (KBPKL) dukung Paslon Wali Kota Fadly Amran yang maju di bursa Pilkada 2024. 

Dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat untuk kemenangan pasangan calon Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Nomor urut satu, Fadly - Maigus, optimis tersebut diyakini Idman akan terlaksana melihat dari antusias Masyarakat.

Sutan Idman mengatakan, dukungan para pedagang Pasar Raya Padang diberikan kepada Fadly Amran karena Fadly sudah berpengalaman sebelumnya di pemerintahan Kota Padang Padang Panjang karena pengalaman tersebutlah para pedangang pasar memberikan dukungannya kepada fadli, katanya. Sabtu (19/10/2024).

Masih kata Idman, pengalaman Fadly menjadi Walikota Padang Panjang sudah dirasakan oleh masyarakat Padang Panjang yang berdampak positif, yakni semasa beliau menjabat sebagai Wali Kota Ia sangat memperhatikan masyarakat, khususnya kalangan bawah seperti PKL, para pelaku UMKM, perhatian ini pun sangat dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu lah kita tidak meragukan kemampuannya untuk memimpin Kota Padang. 

Maka dari itu kami tidak lagi meragukan kemampuan Fadly untuk memajukan Kota Padang dengan lebih baik dan akan memberdayakan para pedagang yang ada di Pasar Raya, pungkasnya.

Dirinya yakin dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat untuk kemenangan pasangan calon Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang Nomor urut satu, Fadly - Maigus, optimis tersebut diyakini Idman akan terlaksana melihat dari antusias Masyarakat.(***)

 

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan, agar rumah sakit harus terus memberikan pelayanan kesehatan yang efektif juga menyediakan infrastruktur yang memadai di seluruh Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat kunjungan di beberapa rumah sakit umum bulan lalu. 

Sesuai dengan PP Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dalam peraturan ini salah satunya mengatur penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit.

Polri sebagai lembaga yang memiliki tugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Selain menegakkan Hukum sesuai amanah UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

Sepanjang 2014 hingga kini, Polri telah membangun 13 rumah sakit dengan total sebanyak 57 Rumah Sakit Bhayangkara di seluruh Indonesia. Rumah Sakit Bhayangkara ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kesehatan. 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah menyampaikan agar rumah sakit Kepolisian dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan tidak hanya untuk anggota namun juga masyarakat umum.

"Harapannya Rumah Sakit Bhayangkara ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anggota dan juga layanan umum masyarakat sehingga keberadaan Rumah Sakit Bhayangkara ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya dan tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan," ucap Listyo.

Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, ini merupakan upaya dalam mewujudkan visi dan misi Polri yang didukung oleh sumber daya Polri yang sehat khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

"RS Bhayangkara ini nantinya akan menjadi bagian integral dari upaya Polri dalam menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif, berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata mantan Kabid Humas Polda Metro Metro Jaya ini.

Adapun 13 Rumah Sakit Bhayangkara yang telah dibangun sepanjang 2014 hingga saat ini antara lain sebagai berikut :

1. RS Bhayangkara Tingkat IV Batam;

2. RS Bhayangkara Tingkat Papua Barat;

3. RS Bhayangkara Tingkat IV Babel;

4. RS Bhayangkara Tingkat IV Banten;

5. RS Bhayangkara Tingkat IV Sulawesi Barat;

6. RS Bhayangkara Tingkat IV Kaltara;

7. RS Bhayangkara Tingkat IV Gorontalo;

8. RS Bhayangkara Tingkat IV Cianjur;

9. RS Bhayangkara Tingkat IV Surakarta;

10. RS Bhayangkara Tingkat IV Batang Toru;

11. RS Bhayangkara Tingkat IV Sespim Lemdiklat Polri;

12. RS Bhayangkara Tingkat IV Mimika;

13. RS Bhayangkara Tingkat IV Blora.

"Pembangunan Rumah Sakit ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Polri dengan Pemerintah Daerah dan berbagai pihak terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan," pungkas Trunoyudo.