Semarang - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi. Hal itu dilakukan demi mewujudkan misi Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini.

“Kami juga laporkan bahwa Polri telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi, serta penertiban dan penindakan pelaku ilegal mining yang menyebabkan kebocoran negara,” ungkap Jenderal Sigit dalam sambutannya di Apel Kasatwil di Akpol Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/24). 

Lebih lanjut Jenderal Sigit menekankan, Polri sadar bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks. Oleh karenanya, Polri terus meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif serta adaptif.

Dengan begitu, ujar Kapolri, Korps Bhayangkara mampu memberikan perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat.

“Polri berkomitmen akan mengerahkan segala sumber daya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dan mendukung penuh misi Astacita guna mewujudkan misi bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Jenderal Sigit.

 

Semarang – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan kesiapan menghadapi berbagai tantangan yang akan mewarnai agenda nasional 2024. Dalam Apel Kasatwil yang akan digelar di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Hari ini (11/12), Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan kesiapan dari semua elemen, termasuk Polri.

"Agenda nasional 2024 tidak terlepas dari tantangan, seperti dinamika geopolitik, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi digital yang luar biasa, dan kondisi living with endemi pasca pandemi. Tantangan ini harus diwaspadai dan diantisipasi," ujar Brigjen Trunoyudo.

Ia menambahkan, meskipun tantangan tersebut nyata, ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Polri, dengan konsep Presisi yang diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 2021, akan terus memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Konsep Presisi menekankan pentingnya pendekatan pemolisian prediktif dengan menganalisis data dan metode cegah dini terhadap setiap gangguan keamanan. Hal ini dikombinasikan dengan responsibilitas dan transparansi berkeadilan, sehingga Polri mampu bertindak cepat, tepat, dan humanis," jelas Brigjen Trunoyudo.

Lebih lanjut, ia menegaskan peran Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Selama 2024, Polri berkomitmen memastikan seluruh agenda nasional berjalan aman, tertib, dan lancar.

"Stabilitas Kamtibmas adalah pondasi utama untuk mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan keamanan yang terjaga, kita bisa mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri (Kamdagri) yang kokoh," tutupnya.

Polri bertekad untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitasnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan visi membangun Indonesia yang aman dan sejahtera.

 

Jakarta - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Aan Suhanan berbicara tentang kesiapan Korlantas Polri dalam melaksanakan operasi Lilin pengamanan libur natal 2024 dan tahun baru (Nataru) 2025.

Kakorlantas mengatakan bahwa berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 2,80 persen ketimbang perjalanan nataru tahun lalu.

"Dalam pengamanan nataru kali ini ada peningkatan 2,80 persen dari tahun lalu masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan baik itu perjalanan wisata, kemudian mudik, beribadah maupun perjalanan rutin/ pekerjaan," kata Kakorlantas di Ruang Planar Lt.II Gedung NTMC Korlantas Polri, Selasa (10/12/2024).

Irjen Pol Aan Suhanan mengaku bahwa pihaknya telah melakukan survei jalur, hingga rapat koordinasi dengan para stakeholder guna meningkatkan pelayanan perjalanan nataru kali ini.

Nantinya, kata dia, pihaknya akan melakukan simulasi hingga Tactical Floor Game (TFG) untuk mematangkan kesiapan pelayanan dalam pengamanan momen libur Nataru tahun ini.

"Ada tiga kluster yang kita harus perhatikan pertama jalan tol masih ada beberapa titik krusial yang menjadi titik kemacetan. Kemudian beberapa titik rawan kecelakaan, ini kita sudah siapkan personel dan cb cb (cara bertindak) yang akan dilakukan," ungkap dia.

"Kemudian di jalur penyeberangan, kita sudah berkoordinasi dengan ASDP dan semua pemangku kepentingan di sana untuk mengelola arus lalu lintas. Ketiga ada di jalur arteri dan wisata, kita sudah mapping jalur-jalur wisata yang mungkin menjadi favorit masyarakat di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Medan," tambahnya.

Terakhir, Kakorlantas menghimbau masyarakat agar menghubungi call center Korlantas 1-500-669 apabila menemui kendala atau hendak melakukan pengaduan dalam perjalanan libur nataru kali ini.

"Jadi kita ada call center Korlantas Polri di 1-500-669, silahkan untuk masyarakat yang melakukan pengaduan, mendapatkan informasi apa, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas terutama selama libur natal tahun baru silahkan di sampaikan di call center kita," pungkasnya.

 

Sumbar, 10 Desember 2024 – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2024. Salah satu strategi yang diandalkan adalah penerapan "Cooling System," sebuah pendekatan terukur untuk meredam potensi konflik sosial di tengah masyarakat.

Kombes Pol Dwi Sulistyawan, Kabid Humas Polda Sumbar, menjelaskan bahwa Cooling System merupakan upaya proaktif untuk mencegah eskalasi emosi dan tensi politik yang kerap muncul setelah proses pemilu.

 "Kami mengedepankan dialog, mediasi, dan pendekatan persuasif dengan semua pihak untuk memastikan suasana tetap kondusif," katanya.

Lanjut kabid humas menjelaskan, bahwa terdapat beberapa Strategi Utama dalam Cooling System tersebut, yang diantaranya:

1. Pendekatan Dialogis

Polri menggalang komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan partai politik untuk menciptakan suasana damai. Mereka diimbau untuk memberikan pesan-pesan positif kepada masyarakat agar tetap tenang dan menerima hasil pemilu secara bijaksana.

2. Penguatan Pengamanan

Aparat kepolisian dikerahkan di wilayah-wilayah rawan konflik untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat tidak merasa terintimidasi.

3. Pencegahan Hoaks dan Provokasi

Polri bekerja sama dengan instansi terkait untuk memantau dan menangkal penyebaran hoaks atau provokasi yang dapat memicu kerusuhan. Unit Cyber Crime juga aktif mengidentifikasi narasi negatif di media sosial dan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku.

4. Fasilitasi Rekonsiliasi

Dalam hal terjadi perbedaan pandangan yang signifikan, Polri siap memediasi antara pihak-pihak yang berseteru. Upaya rekonsiliasi ini bertujuan untuk menyelesaikan potensi konflik secara damai dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

5. Kampanye Damai

Polri menggandeng lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan media massa untuk mengampanyekan pesan-pesan damai pasca pemilu. Kampanye ini mencakup edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, Kabid humas menambahkan bahwa Cooling System Polri bukan hanya berorientasi pada stabilitas keamanan, tetapi juga pada harmonisasi sosial. 

"Pasca pemilu, perbedaan pilihan politik harus ditinggalkan. Yang utama adalah menjaga persatuan untuk membangun bangsa bersama-sama," tambah Kombes Pol Dwi. 

Dengan penerapan strategi ini, Polri berharap dapat mencegah terjadinya konflik horizontal dan memastikan seluruh tahapan pasca Pemilukada 2024 berjalan dengan aman, tertib, dan damai. 

"Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, bijak dalam menyikapi situasi, dan mempercayakan proses hukum serta demokrasi kepada pihak yang berwenang," pungkasnya.

Kegiatan dialog publik ini digelar oleh Divhumas Polri yang diikuti seluruh Bidhumas Polda sejajaran Polda se- Indonesia melalui virtual zoom dan dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan mahasiswa. (*)

 

Sumbar, Padang, 7 Desember 2024 - Personel Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) melaksanakan pengamanan ketat dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Pangeran Beach, Padang, dan memasuki hari pertama pelaksanaannya.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono melalui Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal untuk memastikan kelancaran proses rekapitulasi. Sebanyak 250 personel dikerahkan, terdiri dari berbagai satuan kerja, termasuk Bidhumas, Sabhara, Brimob, dan Intelkam.

"Kami memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pengamanan ini mencakup pengawalan dokumen hasil rekapitulasi, penjagaan lokasi pleno, hingga pengaturan arus lalu lintas di sekitar hotel," ujar Kombes Pol Dwi Sulistyawan.

Selain itu, Polda Sumbar juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti KPU Sumbar dan Bawaslu, untuk menjamin transparansi dan akurasi dalam proses rekapitulasi suara. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan mempercayakan proses ini kepada pihak yang berwenang.

Rapat pleno hari pertama ini dihadiri oleh Ketua KPU Prov. Sumbar Surya Efitrimen, S.Pt., M.H, Kapolda Sumbar diwakili oleh Kabag Bin Ops Biro Ops Polda Sumbar AKBP Faisal Anwar, S.H., S.Sos., M.H, Forkopimda Provinsi Sumbar, Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar Alni., S.H., M.Kn, serta perwakilan KPU kabupaten/kota se-Sumatera Barat, LO dari masing-masing Paslon, dan pihak pengawas pemilu serta pihak terkait lainnya. Agenda hari ini meliputi pembacaan hasil rekapitulasi dari beberapa daerah di provinsi ini.

Situasi di lokasi hingga saat ini dilaporkan aman dan terkendali. Aparat keamanan terus bersiaga penuh untuk mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya rapat pleno.

Rapat pleno ini merupakan bagian dari tahapan akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2024, yang hasil akhirnya akan diumumkan pada beberapa hari mendatang.

"Dengan pengamanan ketat yang dilakukan, diharapkan proses demokrasi ini dapat berjalan lancar, aman, dan damai sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Sumatera Barat," tutup Kombes Pol Dwi. (*)

 

Solok Selatan - Golden Arm. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi di kabupaten solok selatan tepatnya di jorong sungai landeh nagari lubuk gadang timur kecamatan sangir.

Tersangka (A) 17 tahun, merupakan seorang pengangguran yang juga merupakan tetangga dari korban (AM) 7 tahun, dimana korban sendiri merupakan siswi kelas 2 sekolah dasar di salah satu sekolah dasar yang ada di daerah tersebut.

Kapolres solok selatan, AKBP Arief Mukti S.A.S S.H., S.I.K., M.Si mengatakan bahwa aksi cabul tersebut sudah dilakukan tersangka selama 2 tahun.

"Benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur dengan korban yang pada saat ini masih berusia 7 tahun, dimana korban merupakan tetangga dari tersangka itu sendiri." Ucapnya.

Berdasarkan pengakuan tersangka perbuatan kejinya ini telah berlangsung selama 2 tahun semenjak korban masih berusia 5 tahun.

"Kejadian ini sudah berlangsung selama 2 tahun, dimana aksi cabul pertama kali dilakukan tersangka kepada koban di 

ladang jagung milik warga dengan modus memberikan uang kepada korban." 

"Dimana berdasarkan pengakuan dari tersangka selama melakukan perbuatan  nya, tersangka telah melakukan aksinya sebanyak 10 kali dengan lokasi yang berbeda seperti di pinggir sungai, belakang rumah korban hingga di dalam rumah korban sendiri" tambahnya.

AKBP Arief Mukti menerangkan, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Sat reskrim polres solok selatan langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap tersangka.

"Aksi tersangka terakhir kali diketahui oleh seorang warga yang hendak mengambil daun pisang dimana warga tersebut melihat tersangka hendak mencabuli korban. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, sat reskrim polres solok selatan langsung bergerak cepat melakukan penangkapan dan mengamankan tersangka."

"Untuk ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Kita juga sudah amankan sejumlah barang bukti lainya, misal pakaian yang digunakan korban, dan sebagainya," bebernya.

Kapolres turut berpesan kepada seluruh orang tua agar selalu dapat mengawasi anak anaknya.

"Pengawasan orang tua sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan masa depan anak anak kita. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua agar selalu dapat menjaga dan mengawasi anak anak kita." Pungkasnya.

Satgassus Pencegahan korupsi polri gencar melakukan sosialisasi antikorupsi  menjelang hari antikorupsi sedunia (Hakordia 2024)

Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri yang merupakan mantan Penyidik KPK menjadi narasumber dalam

Kegiatan sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut dibuka oleh Kepala KPP Pratama Ciawi Gatot Sulandoko serta di Moderatori oleh Andra Amirullah yang merupakan penyuluh antikorupsi sekaligus Duta Tranformasi Kementerian Keuangan 2024.

Dalam kesempatan itu, Gatot menyatakan bahwa dirinya berkomitmen terhadap upaya

pencegahan korupsi serta membangun budaya organisasi dan budi pekerti pegawai Kementerian Keuangan yang berada di KPP Pratama Ciawi.

Yudi Purnomo menekankan bahwa Pegawai Pajak mempunyai peran penting dalam

Pembangunan bangsa terutama dalam mengawal penerimaan negara  dari sektor pajak sehingga sikap antikorupsi dan menolak gratifikasi harus merupakan jatidiri yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari. Bagi Yudi, Pegawai Pajak harus menjadi teladan bagi pegawai kementerian/lembaga lain karena dari sisi remunerasi dan sistem birokrasi sudah lebih baik. Terakhir, Yudi berharap pelajaran dari kasus kasus korupsi yang melibatkan pegawai Pajak dimasa lalu dapat diambil hikmahnya agar kedepan tidak ada lagi pegawai pajak yang tersangkut kasus korupsi.